Harga BBM yang Baru, Menyengsarakan Rakyat? - Oleh : Pramitha Prameswari, Pemerhati dan pengamat kinerja dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tengah mematangkan kebijakan baru terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia mengungkapkan, mulai 1 Januari 2015 masyarakat akan membeli BBM dengan harga yang baru. Sofyan menggarisbawahi bahwa harga BBM bersubsidi akan berubah. Sejak 18 November lalu, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000/liter. Harga Premium menjadi Rp 8.500/liter, dan Solar Rp 7.500/liter.Sebagai informasi, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengkaji beberapa kebijakan subsidi BBM.

Ada 2 hal yang mengemuka yaitu penghapusan subsidi untuk Premium dan subsidi tetap (fixed subsidy) per liter untuk BBM diesel atau Solar.Soal harga, Sudirman mengakui harga jual Premium yang Rp 8.500/liter lebih tinggi dibandingkan harga pasarnya. Saat ini pemerintah memang mendapat untung, meski secara keseluruhan tahun masih nombok karena subsidi yang diberikan lebih besar. Rencana mengumumkan kebijakan terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)akan dilakukan pada Selasa (30/12/2014).

Sebelumnya Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 alias Premium dihapuskan. Nantinya, BBM RON 92 atau Pertamax yang akan diberi subsidi.Sudirman Said, Menteri ESDM, menilai rekomendasi ini cukup bagus. Namun, sulit untuk menerapkannya dalam waktu dekat."Problemnya adalah, apakah Pertamina dalam waktu singkat bisa meng-convert dari produk RON 88 ke RON 92? Itu belum bisa segera. Ada yang bilang 3 bulan bisa, ada yang 5 bulan bisa," kata Sudirman kala ditemui detikFinance di kediaman pribadinya, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (28/12/2014).

Sudirman mengatakan, secara teknis kapasitas terpasang kilang Pertamina totalnya adalah 1 juta barel/hari. Namun karena kilangnya sudah tua, akhirnya kurang efisien dan kapasitas pengolahannya saat ini hanya 80%.Sehingga, kata Sudirman, yang harus dilakukan Pertamina dan seluruh stakeholders di sektor migas dalam jangka pendek adalah meningkatkan kapasitas bunker atau tangki penyimpanan BBM.

"Kapasitas storage dalam jangka pendek, 1-2 tahun ini, harus ditingkatkan dari 18 hari menjadi minimal 30 hari. Sedangkan jangka menengahnya yang saat ini dilakukan Pertamina adalah modernisasi kilang minyak tua (upgrading), sehingga kemampuan kilang meningkat. Bisa memproduksi produk yang lebih tinggi, RON 92 misalnya," jelas Sudirman. Dalam jangka panjang, demikian Sudirman, pembangunan kilang adalah hal yang wajib. "Jangka panjang harus dibangun 2 kilang minyak dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel/hari," ucapnya.

Menyengsarakan Rakyat ?

Yang pasti rencana pemerintahan Jokowi-JK mengumumkan kebijakan baru terkait dengan harga BBM belum tentu menyengsarakan rakyat, namun yang pasti rencana tersebut membuat rakyat semakin bingung melihat langkah dan kebijakan pemerintah yang sering berganti-ganti dengan alas an teknis dan ekonomis yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh rakyatnya.

Rencana tersebut juga menggambarkan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pada 18 November lalu dilakukan secara terburu-buru dan tidak matang, sehingga perlu direvisi dengan rencana mengeluarkan kebijakan baru pada 30 Desember tahun ini.

Kondisi ini semakin menggambarkan jika pemerintahan Jokowi-JK kurang mendapatkan suplai informasi yang tepat terkait dengan dinamika harga minyak global dan trend perkembangannya, nilai tukar rupiah serta kondisi-kondisi atau strategi yang dimainkan state dan non state actor di bidang BBM. Padahal, informasi-informasi tersebut seharusnya disuplai secara tajam, terukur sehingga tidak meleset oleh sejumlah stake holder yang sudah diberikan amanah untuk melakukannya seperti Kementerian Perekonomian melalui Menteri ESDM dan Pertamina, Kementerian Luar Negeri melalui Kedubes-Kedubes kita, Mabes TNI/Kementerian Pertahanan melalui atase pertahanan, Menteri Perdagangan melalui atase perdagangan termasuk jajaran intelijen yang memiliki perwakilan di luar negeri atau negara lain.

Ketika penaikan harga BBM bersubsidi dilakukan pemerintahan Jokowi-JK pada pertengahan November tahun ini saja sudah direspons dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang elektronik yang terjadi jauh sebelum kebijakan tersebut dilakukan yang gagal “dikendalikan” oleh jajaran Menko Perekonomian terutama Kementerian Perdagangan.

Lebih dari itu, kebijakan tidak populis menaikkan harga BBM juga direspons dengan aksi-aksi unjuk rasa di hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, terutama di beberapa daerah berlangsung sangat anarkis seperti Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan, yang telah merugikan perekonomian masyarakat daerah, memperburuk indeks persaingan usaha di Indonesia dan memperlemah indeks berinvestasi ke Indonesia, dan aksi unjuk rasa anarkis tersebut “gagal diendus” rencana aksinya oleh aparat negara yang seharusnya bertugas untuk hal tersebut.

Padahal jika rencana-rencana aksi unjuk rasa tersebut dapat diendus sebelumnya dan kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa dan diberikan pengertian kepada mereka, maka tentunya jumlah aksi anarkis terkait penaikan harga BBM tempo hari dapat ditekan.

Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap rencana pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait dengan harga BBM dapat dilakukan dengan tidak menyengsarakan rakyat, karena jika terjadi kenaikan harga BBM lagi maka “salam gigit jari” akan semakin meluas. Menghilangkan premium dan menggantikannya dengan pertamax secara tidak langsung adalah menaikan harga BBM secara “sembunyi-sembunyi”. Isu yang beredar di social media ini harus mampu diantisipasi dan diminimalkan dampaknya oleh jajaran Kementerian Kominfo, termasuk K/L yang mempunyai peran dan fungsi Kominfo maupun kehumasan. “Perang pikiran” sedang terjadi menyongsong rencana penaikan harga BBM bersubsidi tersebut.***

Related posts