NERACA

Jakarta – Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula kebutuhan akan pangan. Berdasarkan hitungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa pada 2030 atau mengalami kenaikan sebanyak 60 juta jiwa dalam kurun waktu 16 tahun.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Derivatif Pertanian Kadin Indonesia sekaligus Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Suharyo Husen meminta agar pemerintah bersiap untuk menyiapkan produksi beras komposit dalam menghadapi ketersediaan pangan. “Dengan asumsi konsumsi beras 130 kg per kapita per tahun, maka akan diperlukan tambahan beras sekitar 7,8 juta ton beras,” katanya, belum lama ini.

Ia memprediksi, Indonesia akan mengalami kekurangan pangan bahkan akan mengalami impor besar-besaran dilihat dari kondisi produksi beras saat ini. Diterangkannya, menurut angka sementara BPS, produksi beras sebesar 38,2 juta ton beras. Sementara, jika tidak ada usaha perlindungan lahan pertanian, konversi lahan akan terjadi sekitar seratus ribu hektar per tahun hingga 2030.

Jika lahan sawah yang dikonversi selama 16 tahun adalah 1,6 juta hektare, sementara rencana pencetakan sawah baru dalam rentang waktu yang sama seluas 320 ribu hektare, akan diperoleh jumlah kehilangan lahan sawah bersih menjadi 1,28 juta hektare. “Apabila produksi GKG adalah 5 ton per hektare, maka akan hilang produksi GKG sekitar 6,4 juta Ton GKG atau sekitar 3,5 juta ton beras,” kata dia.

Padahal, kata dia, tahun 2030 dengan jumlah penduduk 300 juta jiwa, Indonesia membutuhkan beras hingga 46 juta ton beras. Sedangkan, ketersediaan beras akan berkurang 3,5 juta ton akibat konversi lahan. Dampaknya, persediaan beras pada 2030 menjadi 42,5 juta ton beras. Indonesia pun pada 2030 diprediksi akan impor beras di atas 4,4 juta ton.

Maka, alternatif pemenuhan kekurangan 3,5 juta ton dan untuk stok tiga bulan atau sekitar 3 ratus ribu ton beras per bulan beras dapat disubstitusi oleh beras komposit. “Yakni beras yang dibuat dari tepung singkong dengan tepung beras atau tepung jagung,” kata dia.

Revitalisasi Setengah Hati

Sementara itu, Manager advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, menilai pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan, kata Said, hanya kuat di atas kertas namun lemah diimplementasi. Said menjelaskan, hampir 10 tahun pemerintah menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan maksud supaya negara tahan pangan dan mampu swasembada.

"Revitalisiasi ini khususnya pada sektor tanaman pangan (beras) mengingat pentingnya sektor ini dalam konteks politik. Untuk mencapai hal itu penguatan penyuluhan, perbaikan infrastruktur dan penggunaan tenologi unggul pada input produksi (benih unggul/hibrida, pupuk) dilakukan. Sebagai ukuran keberhasilan revitalisasi pertanian maka pemerintah telah menargetkan swasembada atas lima komoditas strategis yaitu padi, kedelai, jagung, daging dan gula," katanya.

Upaya membangkitkan sektor pertanian pangan tersebut, paparnya, pada kenyataannya masih belum tercapai. Fakta dilapangan menunjukkan kenyataan lain. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru malah makin meminggirkan petani. Pada sisi lain, ketahanan pangan selalu berada pada situasi mengkhawatirkan karena besarnya laju impor. Nilai impor tanaman pangan dalam kurun 2009-2011 saja sudah menembus 13 miliar dolar Amerika Serikat.

“Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian kedaulatan pangan. untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu” ujar Said. Target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi namun tak cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan negara dalam ‘kuasa’ pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan.