Turunkan Biaya Logistik, Ini Usulan Pengusaha

NERACA

Jakarta – Berdasarkan Logistics Performance Index 2014 yang dikeluarkan Bank Dunia, kinerja logistik Indonesia berada di peringkat 53 dunia. Peringkat Indonesia tersebut jauh di bawah Singapura yang berada di rangking lima dunia. Kemudian Malaysia di peringkat 25, Thailand (35), dan Vietnam (48). Namun begitu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mempunyai beberapa langkah yang bisa dikerjakan oleh pemerintah.

Ketua Umum ALI Zaldi Masita menyatakan langkah-langkah tersebut dalam rangka untuk menurunkan biaya logistik dan mendukung poros maritim yang menjadi agenda besar pemerintah. Langkah pertama, kata dia, mengganti tarif pelabuhan (THC) untuk ekspor impor dari USD ke Rupiah. “Tarif dalam rupiah memberikan stabilitas biaya pelabuhan bagi para pengguna jasa terutama eksportir dan importir dan mengurangi tekanan usd terhadap rupiah,” ungkap Zaldi dalam keterangan pers yang diterima Neraca, kemarin.

Kedua, yaitu pembebasan biaya pelabuhan utk re-posisi container kosong dari Indonesia Timur, pembebasan biaya pelabuhan akan menurunkan biaya pengiriman domestik melalui laut sebesar 25% ke Indonesia Timur. Ketiga, penegakan hukum yang tegas untuk kendaraan angkutan darat (truk) yang overload di seluruh Indonesia khususnya pantura yang akan menghemat biaya BBM dan perawatan untuk truk, dan membuka peluang pengalihan angkutan barang dari truk ke kereta api atau kapal laut

Langkah ke empat, kata dia, mencegah kenaikan tarif kereta api barang selama 2015 untuk meningkatkan perpindahan volume logistik dari truk ke kereta api. “Menambah kapasitas gerbong barang akan menurunkan biaya operasional kereta api barang,” jelasnya. Langkah ke lima, mulai mengaktifkan pelabuhan Bitung sebagai satu-satunya pintu masuk untuk import barang mewah atau konsumtif ke Indonesia untuk menyeimbangkan volume dari Indonesia Timur ke Barat sehingga biaya pengiriman domestik ke Indonesia Timur bisa turun.

Usulan langkah ke delapan, sebutnya, melakukan review ulang penambahan kapasitas Pelabubuhan Kalibaru atau New Priok karena keberadaan pelabuhan di Jakarta sudah tidak tepat lagi karena 80% pemakai jasa pelabuhan berada diluar DKI Jakarta sehingga penambahan kapasitas Tanjung Priok akan menambah kemacetan di Jakarta, pembangunan infrastruktur akan berpusat di Jakarta untuk mengurangi kemacetan akibat Tanjung Priok menjadi pusat pelabuhan di Indonesia. “Sangat tinggi faktor resiko (Risk Management) karena 70% ekspor dan impor melalui Tanjung Priok. Biaya logistik terutama transportasi ke Tanjung Priok sangat tinggi karena jauh dari pusat industri dan kemacetan yang parah,” jelasnya.

Menurut dia, langkah ke tujuh adalah dengan melakukan perubahan Perpres No.36 tahun 2012 mengenai pembangunan New Priok yang berhubungan dengan Pelabuhan Cilamaya. “Dengan memberikan kesempatan kepada swasta dan Pemda Jabar untuk mengembangkan pelabuhan Cilamaya sebagai pelabuhan ekspor khususnya otomotif dan mengurangi biaya logistik karena biaya transportasi ke Cilamaya lebih rendah dari Tanjung Priok,” tutur Zaldi.

Dan langkah terakhir, kata dia, dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola pelabuhan umum yang masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan sehingga terjadi percepatan pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia dan pada akhirnya akan terjadinya persaingan antar operator pelabuhan untuk menurunkan biaya pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo yang dinilai tidak efisien dalam mengelola pelabuhan.

Ia pun berharap dengan langkah-langkah yang disebutkannya maka dapat menurunkan biaya logistik. “Saya berharap dengan menjalankan langkah-langkah ini maka tahun 2015 akan menjadi tahun yang membahagiakan karena biaya logistik menjadi kompetitif dan nantinya langkah-langkah tersebut akan memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan poros maritim seperti yang diusung oleh Presiden Jokowi dan JK,” pungkasnya.

Lewat Laut

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino menyatakan bahwa porsi terbesar dari biaya logistik nasional terletak pada komponen inventory cost dan biaya angkutan darat yang 10 kali lebih mahal dari angkutan laut. Dari biaya logistik saat ini sebesar 24,6%, komponen inventori dan biaya angkut darat masing-masing menyumbang 40% dari komposisi yang ada.

Oleh karenanya diperlukan reformasi logistik maritim guna menurunkan tingginya biaya logistik nasional yang jauh diatas rata-rata negara ASEAN yaitu sebesar 18%. “Apabila kita dapat mengalihkan 50% saja pola distribusi pulau Jawa dan Jawa – Sumatra dari angkutan darat ke angkutan laut maka akan ada penghematan biaya logistik sekitar Rp 300 triliun yang artinya sama dengan membantu menurunkan biaya logistik sebesar 3,69% dari GDP,” ujar RJ Lino.

Sebagai contoh di pulau Jawa, pola distribusi angkutan barang melalui darat memakan porsi hingga 90%, sedangkan laut hanya 9%, dan 1% sisanya melalui kereta api. Sedangkan di negara lain seperti Jepang, komposisinya angkutan laut (51%), darat (44%), dan kereta api (5%), atau seperti Norwegia yang komposisinya laut (48%), darat (42%), kereta api (10%). “Seharusnya kita bisa menuju seperti ini dengan karakter negara kepulauan yang sama,” kata Lino.

Menurut Lino, solusi menurunkan biaya logistik bukanlah dengan cara menurunkan tarif karena komponen biaya kepelabuhan hanya sebesar 2,6% dari komponen 24,6% biaya logistik. Penyebab utama tingginya biaya logistik lebih dikarenakan tidak adanya kepastian waktu dalam pola distribusi angkutan barang. Ia mencontohkan, rata-rata dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok selama 5,2 hari, namun memiliki rentang deviasi yang cukup tinggi dari 3 hari hingga 3 bulan. “Akibatnya pemilik barang menentukan inventory days sampai satu setengah bulan. Ini yang menyebabkan biaya menjadi semakin tinggi,” ucapnya.

Related posts