Subsidi BBM Dicabut, Anggaran Infrastruktur Jadi Besar

NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojomenyatakan, penurunan harga sekaligus pencabutan subsidi BBM jenis Premium, bakal mendorong pembangunan nasional. Pertumbuhan infrastruktur bakal semakin cepat karena pengalihan anggaran subsidi ke belanja modal. "Negara bisa mempersiapkan belanja infrastruktur dan dapat dicairkan kalau APBN-P cepat efektif," kata Agus di Jakarta, Rabu (31/12).

Agus juga meyakini, penghilangan subsidi untuk premium tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Sebaliknya, anggaran negara lebih sehat, pembangunan lebih cepat.

"Kalau ada perubahan harga minyak dunia menjadi tinggi, tidak jadi beban, tidak jadi momok anggaran kita akibat subsidi energi berlebih. Sekarang jadi bisa lebih terukur," jelasnya.

Bank sentral melihat penghilangan subsidi BBM untuk premium bakal memberi angin segar. Termasuk dampak positifnya dari sisi tekanan inflasi. Agus meyakini, ke depannya inflasi Indonesia lebih 'jinak'. "Kita akan masuk ke era inflasi yang lebih terjaga, stabil dan lebih rendah," ucapnya.

Sedangkan menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan anggaran subsidi BBM akan menurun karena kenaikan pencabutan BBM subsidi jenis premium. Untuk itu, penghematan subsidi akan dialihkan untuk belanja-belanja yang lebih produktif, salah satunya untuk membangun infrastruktur.

"Kita sudah sesuaikan harga BBM menjadi realistis, kemudian harga minyak dunia turun. Subsidi Rp 276 triliun yang diperkirakan, nanti kurang dari Rp 50 triliun. Itu tahun depan," kata JK.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, subsidi BBM mendapat dana Rp 276 triliun. Karena diperkirakan yang terpakai tidak sampai Rp 50 triliun, akan ada penghematan yang cukup besar.

Menurut JK, penghematan dari subsidi BBM bisa dialihkan untuk belanja lain seperti pembangunan infrastruktur. Selama ini, infrastruktur Indonesia yang belum optimal terkadang menjadi penghalang masuknya investasi.

"Infrastruktur sering dikeluhkan, listrik dikeluhkan. Itu selama ini jadi penghalang investasi. Nanti akan lebih baik," ujarnya.

Di depan investor, JK juga menjelaskan keseriusan pemerintah untuk berhemat. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran birokrasi yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas atau rapat-rapat. "Kita perbaikipublic service. Kemudian kita pangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, rekruitmen, kita potong," tegasnya.

Sebelumnya, Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) megatakan dana hasil penghematan subsidi BBM itu sebaiknya dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti transportasi umum, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Jangan sampai anggaran penghemata BBM untuk membayar gaji dan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegas dia.

Dikatakan, bisa saja subsidi BBM dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. “Sebaiknya subsidi dialihkan ke sektor pelayanan umum yang baik, seperti jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Itupun harus lebih memprioritaskan rakyat miksin,” jelas Yenny.

Menurutnya, pentingnya penghematan dari BBM bersubsidi memang terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Tapi akan menjadi percuma bila realokasi justru kepada anggaran untuk PNS. Misalnya kenaikan gaji, biaya perjalanan dinas, atau pengadaan seminar dan rapat di hotel berbintang. [agus]

Related posts