NERACA

Jakarta -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun depan akan menurun karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi November kemarin, dan harga minyak dunia menurun drastis. Dan penghematan subsidi akan dialihkan untuk belanja-belanja yang lebih produktif, salah satunya untuk membangun infrastruktur.

"Kita sudah sesuaikan harga BBM menjadi realistis, kemudian harga minyak dunia turun. Subsidi Rp 276 triliun yang diperkirakan, nanti kurang dari Rp 50 triliun. Itu tahun depan," kata JK di Jakarta, Selasa (30/12).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, subsidi BBM mendapat dana Rp 276 triliun. Karena diperkirakan yang terpakai tidak sampai Rp 50 triliun, akan ada penghematan yang cukup besar.

Menurut JK, penghematan dari subsidi BBM bisa dialihkan untuk belanja lain seperti pembangunan infrastruktur. Selama ini, infrastruktur Indonesia yang belum optimal terkadang menjadi penghalang masuknya investasi.

"Infrastruktur sering dikeluhkan, listrik dikeluhkan. Itu selama ini jadi penghalang investasi. Nanti akan lebih baik," ujarnya.

Di depan investor, JK juga menjelaskan keseriusan pemerintah untuk berhemat. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran birokrasi yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas atau rapat-rapat.

"Kita perbaiki public service. Kemudian kita pangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, rekruitmen, kita potong," tegasnya.

Sebelumnya, Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) megatakan dana hasil penghematan subsidi BBM itu sebaiknya dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti transportasi umum, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Jangan sampai anggaran penghemata BBM untuk membayar gaji dan operasional Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegas dia.

Dikatakan, bisa saja subsidi BBM dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. “Sebaiknya subsidi dialihkan ke sektor pelayanan umum yang baik, seperti jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Itupun harus lebih memprioritaskan rakyat miksin,” jelas Yenny.

Menurutnya, pentingnya kenaikan harga BBM bersubsidi memang terkait dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berat. Jika tidak ada kenaikan, maka defisit APBN bisa terus membengkak. “Mau tidak mau memang kebijakan itu harus diambil. Tapi untuk ke depan, harus tetap dikritisi soal belanja pegawai dan anggaran birokrasi,” ujarnya.

Kenaikan harga BBM, memberikan penghematan besar untuk negara. Tapi akan menjadi percuma bila realokasi justru kepada anggaran untuk PNS. Misalnya kenaikan gaji, biaya perjalanan dinas, atau pengadaan seminar dan rapat di hotel berbintang.

Ditambahkan Yenny, terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Ketika harga BBM naik, anggaran yang meningkat paling signifikan justru bukan kepada arah pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. “Tahun 2007 itu belanja pegawai Rp 73 triliun. Kemudian 2014 jadi Rp 263 triliun. Di samping itu untuk belanja modal dan barang itu 40% hanya dihabiskan birokrasi,” tegas dia.

Sementara itu, menurut Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto memperkirakan subsidi BBM pada 2015 hanya akan sebesar Rp 25 triliun. Syaratnya, pemerintah menerapkan penghapusan subsidi untuk Premium dan menerapkan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk Solar sebesar Rp 1.000/liter.

"Dengan hanya memberikan subsidi Solar Rp 1.000/liter dan minyak tanah, maka diperkirakan subsidi BBM tahun depan hanya tersisa Rp 25 triliun," ujar Djoko.

"Rp 25 triliun itu dihitung dari subsidi 16 juta kiloliter Solar x Rp 1.000/liter = Rp 16 triliun. Ditambah dengan subsidi minyak tanah 900.000 kiloliter x subsidi Rp 10.000/liter = Rp 9 triliun. Jadi kira-kira Rp 25 triliun," jelas Djoko. [agus]