Pemerintah Beri Sinyal Turunkan Harga BBM Subsdi

NERACA

Jakarta – Harga minyak terus merangkak turun, melihat kondisi ini pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dikeluarkan pada 1 Januari 2015 mendatang. Kebijakan itu memberikan adanya sinyal pemerintah bakal menurunkan harga BBM subsidi.

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSofyan Djalilmengatakan penurunan harga BBM tersebut bakal diumumkan oleh Menteri ESDMSudirman Saidbukan PresidenJoko Widodo. Menurut dia, pemerintah harus adil terhadap masyarakat apabila ada penyesuaian harga BBM subsidi lantaran harga minyak dunia turun.

"Ini kanberitabaik, Pak Presiden juga mendelegasikan, karena prinsip Pak Presiden adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan tidak memberikan beban, maka presiden tampil sebagai penanggungjawabnya menteri ESDM.Tapi kalauberitabaiknya ada penurunan harga, ya tidak harus presiden yang mengumumkan," ungkao Sofyan di Jakarta, Selasa (30/12).

Namun, Sofyan menegaskan penurunan harga minyak dunia yang menjadi perhitungan pemerintah untuk menurunkan harga BBM subsidi. "Belum tahu jadwalnya, tapi pengumumannya besok dan berlaku pada 1 Januari 2015," tegas dia.

Dengan begitu, Mantan Menteri BUMN ini menambahkan anggaran subsidi BBM tahun depan sebesar Rp 270 triliun tidak akan terlalu banyak terpakai. Jadi, kata dia, pemberian subsidi BBM sudah sesuai dengan UU APBN yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

"Ya kita akan sampaikan ke DPR. Kita masih ada ruangan dari ketentuan APBN. APBN itu tetap memberikan subsidi sekian triliun kan. Ya selama kita masih alokasikan subsidi ya enggak ada masalah kan. Dengan kebijakan seperti ini nanti subsidi yang dikeluarkan lebih terukur," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan pemerintah harus menurunkan harga BBM bersubsidi. Entah itu melalui skema subsidi tetap ataupun opsi-opsi lain yang sedang dipertimbangkan. Sebab, harga keekonomian BBM bersubsidi seperti premium sudah lebih rendah dari yang dijual saat ini sebesar Rp 8500 per liter. "Saya yakin harga BBM seperti premium sudah lebih murah. Sehingga, harga BBM harus turun saat kebijakan baru nanti diumumkan pada tahun baru," kata Marwan.

Marwan mengatakan harga BBM harus turun karena faktanya harga minyak dunia saat ini sudah berada di bawah 60 dolar AS per barel. Sementara pemerintah saat mengumumkan kenaikan harga BBM pada pertengahan November, harga minyak dunia berada di kisaran 75-80 dolar AS per barel.

Ungkapan yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI] Hafisz Tohir menyambut baik rencana Pemerintahan Joko Widodo [Jokowi] berencana menurunkan harga BBM.

Kendati penurunan harga BBM sulit menurunkan harga yang sudah terlanjur melambung tinggi. "Memang sudah seharusnya harga BBM diturunkan karena membebani rakyat ditengah melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, sungguh tidak tepat momen kenaikan kemarin itu. Kini harga sudah melambung tinggi dan akan sulit untuk kembali normal lagi. Kalaupun BBM turun paling cuma membantu sedikit saja daya beli masyarakat," katanya.

Menurut Hafisz, rencana penurunan BBM tersebut juga dinilainya sebagai langkah keliru. Sebab, penurunan BBM dilakukan setelah harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi melambung naik. Kedua, menaikan BBM dikala crude oil dunia sedang turun, dan itu melanggar Pasal 12 ayat 13 UU No.14 APBNP 2014.

"Suka atau tidak suka BBM harus turun. Kalau tidak turun berarti negara gagal kelola harga, crude oil sekarang sudah 59 dolar dan BBM RON 92 dijual cuma 7900 rupiah per liter di Los Angeles per hari. Bandingkan dengan BBM subsidi pemerintah yang harganya 8500 RON 88 yg itupun masih subsidi 1000," ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…