Oleh: Dzulfian Syafrian

Peneliti Indef

Keputusan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada November lalu seperti biasa menimbulkan kontroversi. Ada yang yang mendukung (kubu pro) dan ada pula yang menolak (kubu kontra). Penolakan paling lantang disuarakan oleh oposisi Pemerintah. Bahkan, ada beberapa politisi PDIP juga ikut menolak kebijakan ini.

Alasan yang diajukan kubu kontra saat ini tidak jauh berbeda dengan argumen-argumen yang diutarakan kubu oposisi di era Pemerintahan sebelumnya. Menaikkan harga BBM ditengarai sebagai manifesto kebijakan neoliberal, tidak pro rakyat, dan lain-lain.

Ada satu argumen yang menarik untuk dibahas, yaitu: mengapa Pemerintah menaikkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia (HMD)?

Saat BBM dinaikkan pada pertengahan November 2014, HMD kurang dari US$80 / barel. Bahkan, untuk pengiriman Januari 2015 HMD tidak lebih dari US$70 / barel, terendah dalam beberapa tahun terakhir. Harga ini jauh dari asumsi Pemerintah dalam APBN-P 2014, yaitu US$105 / barel.

Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu argumen utama kubu kontra mempertanyakan rasionalisasi kenaikan harga BBM pada November lalu.Jika kita tengok data historis kenaikan harga BBM di negeri ini, semuanya memang dipicu oleh melonjaknya HMD pada saat itu.

Jumlah subsidi BBM sangat bergantung pada selisih HMD dan harga jual di Indonesia. Semakin besar disparitas ini, semakin besar pula uang negara yang terbakar bersama asap kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penurunan HMD seperti saat ini adalah berkah bagi Indonesia karena kita dapat menyelematkan puluhan hingga ratusan triliunan rupiah uang negara.

Menurut perhitungan para ahli, setiap kenaikan Rp2.000 harga BBM akan menghemat sekitar Rp100 triliun tiap tahunnya. Angka ini setara dengan empat kali lebih efektif dari kinerja KPK dalam menyelamatkan uang negara selama 10 tahun belakangan.

Kubu kontra juga berpendapat bahwa Indonesia harus meniru Malaysia atau China yang telah menurunkan harga jual BBM. Pemerintah pernah menyatakan bahwa penurunan harga BBM menjadi salah satu opsi kebijakan dalam beberapa bulan ke depan jika HMD terus melorot.

Perlukah kita ikut menurunkan harga BBM? Menurunkan kembali harga BBM adalah langkah keliru.

Pertama, penurunan harga BBM tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan harga-harga yang sudah terlanjur naik. Kedua, cepat atau lambat HMD akan kembali ke harga normal, di atas US$100 / barel. Minimal, HMD akan merangkak naik seiring isu kenaikan suku bunga The Fed tahun depan.

Ketiga, penurunan harga sama saja mengembalikan masyarakat untuk konsumsi BBM secara berlebihan, bahkan cenderung boros. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, masyarakat menjadi lebih hemat BBM dan berangsur-angsur beralih ke Pertamax.

Seminggu setelah kenaikan, Pertamina mencatat konsumsi Premium turun signifikan dari 87 ribu kiloliter / hari menjadi 72 ribu KL / hari, sedangkan Pertamax naik 81% dari 2.200 KL / hari menjadi 4.000 KL / hari.

Keempat, lebih mendasar lagi, subsidi BBM sudah menjadi kanker bagi perekonomian nasional. Defisit neraca pembayaran, penghamburan uang negara, subsidi tidak tepat sasaran yang berimbas pada semakin memburuknya ketimpangan pendapatan, adalah beberapa akibat fatal dari rezim BBM murah. Oleh karena itu, menurunkan kembali harga BBM sama halnya dengan membiarkan “kanker” ini menjalar lebih jauh lagi*