Jakarta – Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7% seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo, bank-bank milik pemerintah (BUMN) dituntut mampu menjadi motor penggerak penurunan suku bunga pada 2015. Pasalnya, perbankan BUMN tidak lagi wajib menyetorkan target dividen kepada pemerintah. Ini untuk mendorong kegiatan sektor riil lebih leluasa bergerak di tengah ancaman ekonomi global tak menentu tahun depan.

NERACA
Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, saat ini bank BUMN harus dapat menjadi penggerak penurunan suku bunga di tahun depan."Saya harapkan begitu (bisa turunkan suku bunga). Selain itu, mereka butuh untuk ekspansi usaha dalam rangka persaingan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," ujarnya saat dihubungi Neraca,  Senin (29/12).

Menurut Iman, selama ini perbankan diketahui agak sulit menurunkan pendapatannya dari hasil net interest margin (NIM), dengan menurunkan suku bunga kredit. Beberapa bankir bank BUMN beralasan harus menggenjot laba besar untuk mencapai target setoran dividen.

"Karenanya dengan dividen turun, tekanan untuk mencetak laba bank lewat bunga yang tinggi bisa direduksi. Bank BUMN diharapkan bisa menjadi lokomotif yang akan diikuti bank-bank lainnya. Untuk diketahui, lebih dari 50 % pangsa kredit nasional dikuasai empat bank BUMN,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat memasukkan klausul kewajiban menurunkan suku bunga ini sebagai syarat penting terkait dengan pemangkasan setoran dividen. "Ini bisa saja, terserah kebijakan pemerintah. Kan mereka yang diberi wewenang mengelola BUMN," ujarnya.

Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono juga menilai bank-bank BUMN harus bisa menjadi inisiator untuk menurunkan suku bunga. Sebagai pemegang saham bank pelat merah, pemerintah dinilai memiliki andil untuk medorong bank BUMN untuk segera merevisi bunga kredit. "Penurunan suku bunga kuncinya ada di tangan pemerintah. Jadi, idealnya pemerintah perlu memanggil pimpinan bank BUMN untuk menyampaikan itu," ujarnya.  

Terlebih, kata dia, rencana penurunan dividen bank BUMN yang dilontarkan oleh pemerintah harusnya bisa menjadi alasan utama agar perbankan khususnya BUMN bisa menurunkan suku bunga. Karena selama ini terus berdalih untuk setoran deviden terhadap negara.

Saat ini, lanjut Tony, ada kepentingan yang jauh lebih mendesak yaitu mendorong pergerakan sektor riil. Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang saham resmi bank-bank BUMN, harus segera mengambil inisiatif untuk menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan perbankan BUMN. “Terlebih, saat ini empat bank BUMN masih memainkan peran yang sangat signifikan di Indonesia. Mereka ideal kalau ditempatkan sebagai inisiator penurunan suku bunga,” katanya.

Menurut dia, terlampau berat bila mengharapkan perbankan swasta untuk menjadi inisiator dalam rangka penurunan suku bunga saat ini karena mereka sepenuhnya bergerak untuk kepentingan komersial. Menurut dia, saat ini masing-masing bank masih saling menunggu untuk menurunkan suku bunga sehingga perlu ada inisiator yang mempeloporinya.

Belum Berpihak

Staf pengajar FEUI  Lana Soelistianingsih mengatakan, suku bunga acuan (BI Rate) saat ini sudah di level 7,75% sudah sangat tinggi bagi kalangan pengusaha dalam mencari pembiayaan dari bank nasional karena berdampak pada bunga kredit yang tinggi.

Selain itu, penyaluran kredit perbankan juga menurun drastis terutama untuk sektor riil, karena pengusaha lebih banyak mencari pendanaan dari pinjaman luar negeri yang bunganya masih relatif rendah. “Jika memang pertumbuhan kredit bank ingin naik, dan sektor riil lebih mudah dalam mencari pembiaayaan seharusnya bank-bank BUMN bisa jadi motor penggerak agar Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan suku buga acuannya pada 2015,” ujarnya.

Selama ini, menurut Lana, saat ini perbankan nasional masih belum berpihak kepada sektor riil, karena mereka masih memilih untuk menginvestasikan dananya kepada instrumen surat berharga ketimbang penyaluran kredit. Padahal jika memang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, maka kuncinya ada pada sektor riil yang dibantu pembiayaannya oleh pihak perbankan domestik.  

“Bila memang menginginkan keselarasan pembangunan ekonomi, memang harus ada dorongan pihak perbankan untuk dapat menjadi motor penggerak agar suku bunga diturunkan terutama bank BUMN sebagai bank milik pemerintah,” tegasnya.

Apalagi, ekspektasi pemerintah baru untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Oleh karenanya, optimalisasi perbankan untuk memberikan kredit sanga besar untuk dunia usaha nasional. Untuk dapat mencapai itu tentu suku bunga acuan harus turun, agar bunga kredit bisa terjangkau oleh dunia usaha nasional. “Kalau memang tidak ingin pengusaha mencari pembiayaan dari luar negeri, suku bunga acuan memang harus turun agar mampu dijangkau oleh pengusaha nasional,” ujarnya.

Pengamat perbankan yang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, perbankan di Indonesia memang mengenakan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi untuk memperoleh tingkat keuntungan return on assets (ROA) yang tinggi. Kebijakan pemerintah selama ini masih kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan kredit. Dengan adanya kebijakan penurunan dividen bagi bank-bank BUMN akan menambah modal, penurunan dividen ini seharusnya bisa juga menjadi faktor untuk menurunkan suku bunga pinjaman.

“Pemerintah bisa saja memasukkan klausul wajib menurunkan bunga ini menjadi syarat tatkala memangkas setoran dividen. Hal ini bisa saja dilakukan, terserah kebijakan pemerintah dikarenakan mereka yang diberi wewenang mengelola BUMN," ujar Anthony.

Dia juga menjelaskan penurunan dividen akan menjadikan bank BUMN berkembang dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia seperti turut membangun infrastruktur nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan permodalaan bank BUMN, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis, serta mampu meningkatkan dana permodalaan dan pembangunan infratruktur.

“Namun, pemerintah harus tetap mengkaji mengenai pengurangan dividen ini diperlukan apa tidak. Apabila diperlukan, maka hal ini merupakan kesempatan bank BUMN untuk mengembangkan industri perbankan di Indonesia,” ungkap dia.

Hal yang terpenting, lanjut dia, pertimbangan pengurangan dividen bagi bank BUMN adalah untuk menjaga likuiditas perseroan dalam rangka pengembangan bisnis. Likuiditas itu penting bagi perbankan untuk ekspansi bisnis.

“Namun, pengurangan setoran dividen terhadap bank BUMN akan tetap mempertimbangkan target setoran dividen BUMN yang dipatok dalam APBN,” ujarnya. iwan/agus/bari/mohar