Pantau Kinerja BUMN, Sistem Peringatan Dini "Diaktifkan"

NERACA

Jakarta -Pemerintah menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau kinerja BUMN dari aspek pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi perusahaan yang merugi akibat salah kelola.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pekan lalu, menjelaskan sistem tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon satu Kementerian Keuangan yang mengelola investasi pemerintah pada BUMN.

Sistem peringatan kinerja BUMN ini merupakan suatu instrumen yang dapat memberikan informasi terkait kondisi kinerja BUMN berdasarkan 13 indikator rasio keuangan, serta berasal dari enam pengukuran kinerja utama.

Enam pengukuran kinerja yang dimaksud adalah likuiditas, pengelolaan aset atau modal, pemenuhan kewajiban, profitabilitas, arus kas serta tingkat kesehatan. Nantinya, sistem ini akan memberikan kondisi BUMN berdasarkan empat kriteria mulai dari sangat bagus hingga tidak bagus.

"Deteksi dini atas kinerja keuangan BUMN ini nantinya tidak hanya berlaku untuk tahun berjalan tapi juga untuk proyeksi selama tiga tahun mendatang," tambah Tavianto Noegroho.

Melalui sistem ini, apabila ditemukan suatu BUMN dengan kondisi yang rawan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bisa memberikan peringatan kepada perseroan melalui Kementerian BUMN, agar dapat diambil langkah antisipasi untuk mencegah memburuknya situasi.

Salah satu alasan pembentukan sistem peringatan ini adalah agar permasalahan utang yang menimpa PT Merpati Nusantara Airlines tidak terulang kembali, akibat diantaranya masalah operasional, finansial serta tata kelola perusahaan yang tidak memadai.

Secara keseluruhan, keberadaan sistem peringatan diri diharapkan mampu menjadi salah satu alat bantu bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan BUMN serta pelaporan investasi pemerintah. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sistem Zonasi PPDB Melanggar Konstitusi

Sistem Zonasi PPDB Melanggar Konstitusi   NERACA Jember, Jawa Timur - Pengamat hukum Universitas Jember Dr Nurul Ghufron mengatakan sistem zonasi…

Ujian Kredibilitas BUMN

Dua BUMN besar, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero), belum lama ini tersandung skandal perhitungan laporan keuangan.…

PPDB Depok Terapkan Sistem Zonasi Berkeadilan

PPDB Depok Terapkan Sistem Zonasi Berkeadilan NERACA Depok - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Muhammad Thamrin menyatakan Penerimaan Peserta…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…