Distribusi Barang Lewat Laut, Indonesia Bisa Hemat Rp300 Triliun

Selasa, 30/12/2014

NERACA

Jakarta – Biaya logistik kerap menjadi masalah utama mahalnya suatu barang di Indonesia. Bahkan, biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang termahal di kawasan ASEAN. Namun begitu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) R.J Lino menyatakan dengan memanfaatkan jalur laut maka bisa menghemat biaya logistik.

Sejauh ini, kata dia, total aktivitas distribusi barang di Indonesia masih menggunakan jalur darat yaitu sebesar 90%, sementara jalur laut hanya dimanfaatkan sebesar 9% dan 1% menggunakan kereta api. Lino menyatakan dengan memanfaatkan jalur laut untuk distribusi barang maka hal itu bisa menghemat mencapai Rp300 triliun.

“Jika menghemat 50% saja pendistribusian barang melalui laut maka kita akan bisa menghemat Rp300 triliun dari total biaya logistik nasional yang mencapai 24,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Artinya sama dengan menghemat biaya logistik sebesar 3,69 persen dari PDB,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/12).

Melihat hal itu, Lino mengimbau pemerintah agar melakukan reformasi logistik kemaritiman guna meningkatkan kinerja pelabuhan Indonesia. “Nah kalau ingin itu ya pelabuhannya diperbaiki,” pungkasnya. Sebelumnya, Lino pernah mencontohkan praktik pemanfaatan transportasi laut.

“Misalnya Tokyo-Miyagi di Jepang, jaraknya hampir sama dengan Jakarta-Surabaya. Tapi di sana (Jepang) angkutan laut berkontribusi di logisitik 51%, sisanya pakai darat dan kereta. Di Indonesia angkutan laut 9%, sisanya 91% pakai darat,” jelasnya.

Meski lebih murah daripada moda angkutan lain, Lino menyebut memang perlu adanya perbaikan layanan, manajemen, hingga sumber daya manusia yang mumpuni di pelabuhan. “Konsep tol laut, pelabuhan baru itu harus. Tapi yang penting perbaiki SDM, perbaiki cara kerja nggak produktif, manajemen diperbaiki,” jelasnya.

Kapal Barang

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk memperbanyak pelayaran pengangkutan barang, selain penumpang. Hal itu guna mempercepat distribusi barang agar membantu mengurangi biaya logistik yang kerap melambung.

Terlebih saat ini pengangkutan penumpang lebih dominan ketimbang pengangkutan barang, dengan porsi 90% penumpang dan 10% barang. “Saat ini di jalur Pantura, bebannya sangat berlebih, di sisi lain ada moda laut. Ini tantangan untuk Pelni, bagaimana agar sejalan dengan konsep maritim dan Pelni bisa menjadi tulang punggung tol laut,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Soegihardjo.

Bahkan saat ini Pelni hanya memiliki tiga kapal barang, satu kapal roro dan 25 kapal penumpang. Untuk mengatasi ketimbangan tersebut, menurutnya Pelni bisa secara bertahap menyeimbangi porsi kapal penumpang yang sudah banyak. Sementara, agar pengusaha mau melalui jalur kapal untuk pengiriman barang, perseroan bisa menyesuaikan atau membebaskan tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan.

“Agar pengadaan kapal berjalan cepat, maka harus ada insentif yang bisa mengalihkan pengusaha yang awalnya memanfaatkan moda darat ke laut dengan 'short sea shipping' atau pengiriman barang jarak dekat atau satu pulau,” serunya.

Sugihardjo mengatakan upaya pihaknya meminta Pelni memperbanyak angkutan barang juga untuk mendukung konsep tol laut, yang harus dijamin pengadaan kapalnya, baik oleh BUMN maupun swasta. “Untuk lintas komersial bisa dilakukan oleh pihak swasta, namun untuk lintas perintis harus dijamin oleh Pelni,” kata dia.

Presiden Jokowi pun telah memproklamirkan program tol laut. Program tersebut dalam rangka untuk memperlancar distribusi barang menggunakan transportasi laut. Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional, Nofrisel. mengatakan, tol laut atau Pendulum Nusantara diyakni akan menurunkan biaya logistik 10-15%. Menurut dia, tol laut bahkan bisa menekan biaya overhead perusahaan sebesar 14%. “Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasenya 10 – 15%,” ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22% dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26% dari produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau ships promote the trade bukan sebaliknya ships follow the trade. “Seperti di Shanghai, dulu kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya.

Namun, dia menekankan, tol laut harus didukung dengan adanya konektivitas yang terpadu antarmoda transportasi atau sistem multimoda. “Barang itu dari laut atau pun udara pasti balik lagi ke darat, ini dibutuhkan konektivitas transportasi yang membuat proses barang, tanpa menimbulkan biaya tinggi,” tuturnya.