Catatan Ekonomi Politik Akhir Tahun

Oleh: Ronny P. Sasmita, Pemerhati Ekonomi Politik

Selasa, 30/12/2014

Diawal kepemimpinan Jokowi-JK, masyarakat sempat mendapat shock teraphy dadakan paska kepulangan Jokowi dari Brisbane Australia. Subsidi BBM dipangkas. Sebelum langkah strategis ini diambil, Jokowi melakukan sosialisasi internasional kepada CEO-CEO perusahaan top dunia di Beijing dalam Forum APEC, kemudian gerilya berlanjut ke forum G20 di Brisbane dihadapan kepala negara -kepala negara penghuni daftar 20 negara dengan kapitalisasi terbesar dunia. Dalam dua kesempatan itu, beliau terus menekankan pentingnya pemangkasan subsidi BBM dalam negeri demi kelonggaran fiskal nasional, penghindaran maraknya penyelundupan BBM, dan masalah subsidi yang salah sasaran.

Dengan prioritas komunikasi pada aras internasional tersebut, banyak yang berpendapat bahwa pemerintahan yang baru sedang menunjukan keberpihakan pada dunia internasional dan pemodal-pemodal kakap yang berlindung dibalik analisa bank dunia ketimbang memikirkan efek domestik yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia. Sejalur dengan kritikan itu, banyak pula yang menuding Jokowi mengingkari janji kampanyenya yang terlanjur menyatakan tidak akan mencabut subsidi BBM alias tidak akan menaikan harga BBM jika terpilih. Tak ketinggalan pula tudingan yang menyatakan bahwa kebijakan itu bertolak belakang dengan buku putih PDIP, partai dimana Jokowi dibesarkan secara politik dan disokong dengan penuh keringat untuk masuk istana negara.

Namun, kebijakan adalah kebijakan, ekspektasi Rp100 triliun yang bisa diraup dari pencabutan subsidi BBM sebesar Rp2000 tidak bisa ditunda-tunda karena pemerintah menilai “infrastructure circumstances” Indonesia yang sudah dalam bayang-bayang lampu kuning jauh lebih penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kedepan ketimbang mempertahankan stabilitas makro pada posisi status quo. Diharapkan, prioritas pada infrastruktur akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi karena selama ini sektor infrastruktur kerap dijadikan alasan utama mahalnya ongkos investasi di dalam negeri oleh para investor, baik nasional maupun internasional.

Prioritas pada infrastruktur ini bukan tanpa gunjingan. Jika ditilik secara mendalam, banyak yang menilai bahwa rencana pembangunan infrastruktur Jokowi sangat elitis, tidak memprioritaskan masyarakat yang tak berdaya, dan justru akan sangat menguntungkan para pemilik modal internasional. Ekonom dari Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, sesumbar bahwa pembangunan infrastruktur yang hanya menjadi ajang fasilitasi investasi tidak akan fungsional terhadap penguatan ekonomi domestik (lokal dan nasional), karena hanya dibangun untuk keperluan masuknya investasi, bukan penguatan fondasi sosial ekonomi masyarakat. Jadi menurut beliau, sebaiknya pengutamaanada disisi infrastruktur dasar yang akan sangat membantu kalangan tak berdaya , misalnya infrastruktur untuk sanitasi, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pasar-pasar. Setelah itu, barulah beralih pada infrastruktur yang berbau konektifitas seperti jalan dan pelabuhan (kompas, 22 Desember 2014).

Terlepas dari prioritas teknis pembangunan infrastruktur tersebut, Rupiah ternyata bergeliat negatif dan tampaknya tertekan cukup kuat. Inflasi menghantui Indonesia untuk kuartal keempat tahun 2014 dan kuartal pertama tahun depan karena tekanan kenaikan harga BBM yang mendongkrak biaya ekonomi dalam negeri. Sejurus dengan itu, harga minyak dunia merosot ke level terendah dalam rentang waktu lima tahun kejayaannya dan mendepak harga-harga komoditas eksport Indonesia. Neraca perdagangan bulan Oktober negatif dan untuk bulan November meskipun positif tapi jauh dibawah ekspektasi pasar sehingga tak mampu membantu terjerumusnya Rupiah menuju titik terendahnya sejak 2008 lalu. Belum puas dengan itu, para spekulan berpacu aksi “profit taking” yang kian membuat mata uang Indonesia sesak nafas.

Bank dunia mengirim sinyal ancaman krisis global, pertumbuhan negeri Tiongkok melambat, Eropa terengah-engah paska krisis Yunani dan kian kisruhnya sengketa Crimea (Ukraina), serta Rubel Rusia terperosok tajam akibat hantaman harga minyak dunia yang sangat rendah. Pasalnya, tak kurang dari 48 persen pendapatan domestik negara ini berasal dari ekspor minyak mentah. Perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa memberi sinyal pelemahan permintaan dalam negeri kawasan tersebut dan diprediksi akan memperkecil pangsa pasar ekspor Indonesia.

Belum selesai dengan itu, Rusia ternyata bereaksi sangat agresif, suku bunga acuan yang semula cuma 10.5 basis point langsung melompat 7 basis point menuju titik 17 persen. Seiring dengan itu, ekonomi makro Amerika kian pulih, pertumbuhan domestiknya diprediksi akan membukukan kenaikan yang signifikan semenjak 5 tahun terakhir, permintaan dalam negeri mulai pulih, lapangan pekerjaan terus menanjak, dan indeks saham acuan seperti Dow Jones, Nasdaq, dan S & P 500 terus menghijau di pasar ekuitas. Respon Rusia dan perbaikan ekonomi Paman Sam ini memberi sinyal Capital Outflow (pelarian modal keluar) pada negara-negara berkembang (emerging market), terutama Indonesia yang sangat terbantu dengan presensiHot Money sedari dulu.

Tapi prediksi ancaman sedikit menyusut karena ternyata paska pertemuan mutakhir dewan gubernur bank sentral Amerika (The Fed), Federal Open Market Comitee (FOMC), memutuskan untuk menunda kenaikan suku bunga acuan Amerika. Pun dari sisi domestik, Bank Indonesia juga tak tinggal diam, tindakan intervensi langsung diambil dengan mengucurkan tak kurang dari Rp1,7 triliun ke pasar financial dalam negeri. Akhirnya pelan-pelan rupiah rebound, titik stabil mulai terbentuk di posisi Rp12.000 - Rp12.500.

Otoritas moneter harus lebih hati-hati soal kurs rupiah ini. Karena semula BI beranggapan, dengan membiarkan rupiah melemah, maka akan menggenjot para eksportir untuk meningkatkan produksi komoditas eksport. Tapi kenyataannya permintaan global sedang sakit dan kenaikan harga BBM dalam negeri mengganggu biaya produksi, sehingga memudarkan harapan Bank Indonesia.

Selanjutnya dari sisi yang berbeda, Bank Indonesia juga harus jauh lebih “prudent” dalam bertindak karena dengan membiarkan rupiah menukik tajam, maka ancaman default alias gagal bayar bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri sedang menghantui akibat menanjaknya nominal tagihan utang yang harus dibayar di akhir tahun. Ancaman default ini akan barakhir pada intimidasi penutupan sejumlah lapangan kerja dan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Ancaman default ini mengingatkan kita pada MG Rover, sebuah perusahaan mobil dari Inggris, yang memecat lebih dari 30.000 orang karyawannya pada tahun 2005 lalu, sesaat setelah dinyatakan gagal bayar.

Ancaman utang ini tentu bukan tanpa alasan. Lihat saja data mutakhir dari Bank Indonesia, utang swasta dan utang publik jumlahnya sudah menggunung. Pertumbuhan utang swasta terus meningkat, disatu sisi memberi sinyal positif atas bergeraknya ekonomi sektor swasta, disisi lain menyiratkan ancaman default jika rupiah terus merosot ke titik terburuknya. Total utang luar negeri Indonesia per Oktober 2014 sudah berada pada angka 294, 461 miliar dollar. Utang swasta mendominasi dengan membukukan angka 161,291 miliar dolar (54,8%) dan utang publik sebesar 133,170 miliar dolar (45,2%). Dikatakan mengancam karena rasio utang luar negeri terhadap Product domestic Bruto ( PDB) terus melejit dan tergolong tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Untuk kuartal ketiga tahun ini, rasio utang luar negeri terhadap PDB sudah mencapai 38,68 persen, naik dibanding kuartal kedua dan pertama yang bertengger diangka 34.00 dan 32.41. Sementara itu, GDP Indonesia sendiri terus merosot dibanding tahun lalu. GDP untuk kuartal ketiga tahun ini berjumlah 842,688 miliar dollar, turun drastic dibanding kuartal ketiga tahun lalu yang berada pada posisi 887,697, apalagi kuartal kedua tahun lalu yang membukukan GDP tertinggi dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yakni 889,248 miliar dolar.

Fundamental ekonomi yang membuat Rupiah lemah sahwat ini merangsang modal asing berbondong-bondong masuk pasar ekuitas dalam negeri karena harga-harga instrument financial langsung merosot tajam akibat jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar. Hal ini kembali memberi sinyal pada publik bahwa rezim yang baru tampak seolah-olah memberi ruang bebas untuk masuknya pemain luar sebanyak-banyaknya, tipikal kebijakan yang tak berbeda dengan pencabutan subsidi BBM dan prioritas pembangunan infrastruktur untuk menggenjot investasi tadi. Artinya, orientasi politik pemerintahan yang baru masih belum menunjukan keberpihakan yang nyata pada kebutuhan real masyarakat, masih ada kesan politik “imbalisasi” dibalik setiap kebijakan ekonomi politik yang diambil. Imbalisasi? Memang sumir rasanya istilah ini, tapi selama pemerintah belum mengutamakan kepentingan real rakyatnya, maka asumsi publik akan mengarah pada adanya kepentingan lain yang men-drive setiap kebijakan pemerintah.

Semoga dengan bermulanya tahun 2015, beberapa niat baik yang sudah mulai digembar-gemborkan bisa benar-benar bermakna “tulus”. Sebut saja misalnya soal fixed subsidy untuk BBM, semoga tidak menjadi permainan kata-kata baru layaknya istilah “relokasi subsidi” yang menggelitik itu. Pengentasan masalah Lapindo pun demikian, semoga tidak hanya menjadi senjata politik untuk membumihanguskan oposisi yang kadung berdiri diseberang pemerintahan. Selanjutnya urusan BLBI, semoga tidak ditunda-tunda karena diperkirakan akan memercikan api pada muka partai yang menopang penguasa saat ini. Pembumihangusan koruptor diharapkan tidak pilih kasih alias cuma membabat koruptor yang berdiri di kubu sebelah, kebijakan-kebijakan debirokratisasi, peningkatan daya saing sumber daya manusia, revitalisasi maritim, prioritas pembangunan yang berbasiskan pedesaan, dll. Semoga agenda-agenda kebijakan ini menjadi penebus berbagai langkah-langkah tidak populer pemerintah di masa-masa awal berkuasanya. Semoga. (haluankepri.com)