Menarik Pulang Dana Parkir Warga Kaya NKRI dari Luar Negeri - Oleh: BPH Tambunan, Ketua DPP Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Wakil Ketua Umum DPN LP2TRI dan Direktur Eksekutif Institut Penelitian dan Penyebaran Ekonomi Kerakyatan Indonesia (IPPEKI)

Berbagai elemen rakyat – terlebih yang berdomisili di kota-kota metropolitan di pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, sejak medio Desember 2014 lalu ramai menggunjingkan statemen Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang PS Brojonegoro, terkait ditemukannya kasus berupa dana parkir kurang lebih sebesar Rp 3.000 trilyun milik warga elit kaya-raya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai bank komersial di negara pulau kecil,Singapura. Beberapa hari pasca minggu kedua bulan Desember 2014 itu, pergunjingan kasus menyangkut dana parkir yang bisa dikategorikan pelarian modal ke negara “Singa” itu, bahkan juga menjalar hingga ke kota-kota strategis lainnya di seantero wilayah hegemoni NKRI. Antara lain, Sabang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Tanjungpinang, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura. Tak ketinggalan pula rakyat di Denpasar.Meski berbagai media massa tampaknya kurang anthausias mengeksposnya, sinyalemen seputar kasus itu tak urung amat menghebohkan.

Dalam pergunjingan yang santer di berbagai kota itu, besaran dana warga elit kaya-raya NKRI yang parkir di Singapura malah diprediksi lebih “wah” lagi, mencapai sebesar Rp 5.000 trilyun. Soalnya, dana warga elit kaya-raya NKRI yang parkir di negara sekecil Singapura yang kerap menimbulkan masalah dengan NKRI itu, disinyalir bukan saja berupa non-investasi bagi usaha komersial kebutuhan institusiusaha berbentuk badan hukum setempat. Melainkan juga investasi berupa deposito umum di bank-bank dan pasar keuangan yang menjanjikan keamanan dana dan tingkat sukubunga yang lumayan. Dana berklasifikasi relatif kecil-kecil itu umumnya kepunyaanpedagang di berbagai kota besar di NKRI. Guna meraup keuntungan yang lebih tinggi, banyak pedagang yang bisa diidentifikasikan sebagai pemasok atau pengeceritu, secara rutin dan teratur,berbelanja produk-produk jualannya langsung dari Singapura.

Jika rezim pemerintah Presiden Joko Widodo mau dan berkomitmen bekerja lebih berani, lebih tangkas, lebih gesit, lebih telaten lagi dan lebih jauh lagi dalam melacak atau menelusuri dana parkir milik warga elit kaya raya NKRI, berbagai bank di kota-kota kota utama di sejumlah negara harus pula di”blusuk”. Bukan berupa isu baru, perbankan di Swiss, Inggris, dan Paris di kawasan Eropa Barat, merupakan “areal” parkir dana kalangan elit kaya raya dunia, yang teraman dan ternyaman. Tak terkecuali warga elit kaya raya NKRI, antara lain konglomerat, pengusaha dan penyelundup produk-produk haram seperti narkoba, termasuk minuman keras (miras) -- bahan bakar minyak (BBM) – elektronika – ikan --, manipulator dan penggemplang pajak,pelaku bermacam mafia yang telah merunyamkan harga barang-barang dan jasa, koruptor-koruptor, terdeteksi turut pula menempatkan dananya di bank-bank tertentu di negara-negara itu, khususnya di Swiss. Dan, jangan menutup mata terhadap kemungkinan besar, bank-bank di negara-negara tetangga NKRI di kawasan Asia – Pasifik seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru tak urung menjadi “areal” parkir dana warga elit kaya raya NKRI. Bermacam kondisi sosial dan ekonomis yang lebih bersemarak di negara-negara itu, harus diakui dan, memang, senyatanyapotensial mendukung kemungkinan itu.

Stabilitas Polkam

Di antara beragam dalih atau dan faktor pendorong warga elit kaya raya NKRI, baik yang memperoleh kekaya-rayaannya lewat jalur “bersih”, atau pun dari usaha-usaha haram bergelimang pelanggaran hukum dan kejahatan lainnya, memarkir dana keuntungannya di Singapura dan di sejumlah negara, sungguh sangat sederhana. Yaitu, kondisi stabilitas politik dan keamanan (polkam). Singapura dan berbagai negara di Eropa Barat, termasuk negara-negara tetangga di kawasan Asia – Pasifik, senyatanya mampu meyakinkan warga elit kaya raya NKRI berkat betapa stabilitas polkam, keamanan dan kenyamanan berinvestasi amat terjaga. Kecuali stabilitas polkam yang tinggi, produk-produk perbankan di berbagai negara itu rupanya sangat menarik syahwat berinvestasi warga elit kaya raya NKR.

Agitasi negatif yang kerap dilontarkan kalangan dunia perbankan negara-negara itu cepat termakan kalangan warga elit kaya raya NKRI. Apalagi, fakta dan data sehari-hari terkait situasi dan kondisi polkam di NKRI hingga sejauh kini, memang, cenderung senantiasa kurang kondusif. Kegaduhan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, misalnya, bisa merupakan indikasinya.Di permukaan terlihat seperti aman dan nyaman saja. Namun, akibat perkembangan sosial dan ekonomi yang belum secara pemanen beringsut membaik, situasi dan kondisi polkam menjadi tak memiliki fundamen yang kukuh dalam menciptakan jaminan keamanan dan kenyamanan. Dengan kata lain, tensi stabilitas polkam sewaktu-waktu berpotensi chaos atau memburuk, bagai api dalam sekam. Kecuali faktor stabilitas polkam yang belum akurat kondusif, dalih lain yang memaksa warga elit kaya raya memarkir dananya di berbagai negara justru untuk efisiensi transaksi dengan mitra atau rekanan bisnis dan usahanya di negara-negara tertentu itu.

Pemarkiran dana ke Singapura dan kemungkinan besar di berbagai negara yang terungkap dari hasil studi Mc Kinsey Global Banking Pools lewat rekanannya Guillaume de Gantes itu, sebenarnya telah sejak lama menjadi “desas desus” di NKRI. Walau berupa desas desus, kebenarannya atau akurasinya bukannya tak sangat dipercaya. Masalahnya, baik pada era kurun 30 tahun lebih rezim pemerintah Presiden Suharto, hingga masa reformasi dalam rezim pemerintah Presiden BJ Habibie dan penerus-penerusnya, ikhwal milik warga kegiatan elit kaya raya NKRI memarkir dananya di sejumlah negara telah santer diperdebatkan kalangan eksponen pergerakan secara tertutup. Represifisme militer di era orde baru di bawah kekuasaan Presiden Suharto membuat eksponen-eksponen pergerakan itu selalu harus berpikir ulang jika hendak mengungkap kasus-kasus sejenis itu. Walau sudah lebih terbuka, pada era 10 tahun rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, skandal memarkir dana di berbagai negara seperti misalnya di Singapura itu justru semakin berjaya lagi.

Betapa tidak ! Selama kurun 10 tahun kekuasaan rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penyalah-gunaan kekuasaan dan jabatan, termasuk korupsi anggaran terjadi nyaris di seluruh kementerian, lembaga tinggi-lembaga tinggi negara lainnya dan badan-badan setingkat kementerian.Tidak cuma di level pusat.Tapi juga sampai ke level kecamatan.Bahkan sudah merambat hingga kelurahan atau desa. Belum lagi kasus-kasus pemasukan dan atau penyelundupan bermacam produk haram, yang bebas terjadi karena pejabat-pejabat yang berwenang mengawasi justru mudah disuap atau malah meminta suapan sejumlah dana dari mafia atau pelaku segala kejahatan finansial. Perkembangan tinggi kasus-kasus penyalah-gunaan kekuasaan, korupsi dan suap itu tak pelak karena mengadopsi atau menyontoh / memanut skandal raibnya dana nasabah Bank Century sebesar Rp 6.7 trilyun menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009 yang hasilnya melahirkan rezim pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Harus Segera Dibasmi

Selama ini, terlebih sekarang dan ke depan nanti, bangsa dan NKRI amat membutuhkan dana pembangunan yang dari waktu ke waktu kian membesar. Berbagai usaha dan upaya, bahkan termasuk kebijakan yang agak ekstrim ditempuh rezim pemerintah yang pernah dan sedang berkuasa untuk menarik masuk modal asing ke NKRI. Kebijakan ekstrim itu di antaranya meraih sejumlah besar utang luarnegeri.

Menjadiironik bangat jika di tengah bangsa dan NKRI amat mendambakan mengalir-derasnya danamasuk dari pelbagai penjuru, warga elit kaya raya NKRI sendiri justru memarkir dananya di Singapura dan atau di sejumlah negara lain. Kendati faktor keamanan dan kenyamanan diklaim sebagai hal yang penting dalam penempatan dananya di mancanegara, namun kebutuhan bangsa dan NKRI seharusnya menjadi pertimbangan utama dan terutama pula.Tentu saja, guna membiayai pembangunan beragam sektor ekonomi dan sosial. Sehingga lapangan berusaha dan lapangan kerja baruakan terbuka semakin meluas. Kondisi itu tak pelak akansangat menolong mendongkrak kemampuan ekonomis atau daya beli elemen rakyat bawah yang kini masih memprihatinkan.

Dalam konteks kebutuhan dana pembiayaan pembangunan berbagai sektor ekonomi di NKRI, seyogianya dana parkir di Singapura dan di sejumlah negara, dengan segala cara harus segera diupayakan ditarik kembali. Kecuali menarik kembali, beragam bentuk dana parkir dari NKRI ke Singapura dan atau ke sejumlah negara, perlu dan harus segera mulai dibasmi. Antara lain dengan mengenakan sanksi-sanksi yang menjerakan.Berupa pencabutan kewarga-negaraan RI pelakunya.Namun, jika dipandang perlu pengusiran pelaku dari wilayah hegemoni NKRI patut pula dilakukan. Tindakan ekstra keras itu tampaknya wajar jika menjadi pilihan langkah tindakan terakhir rezim pemerintah Presiden Joko Widodo sekarang ini. Tentu, karena mengingat dana yang diparkir di sementara negara itu merupakan keuntungan yang dihasilkan dari sepak terjang berbagai bentuk institusi usaha dan atau kinerja kegiatan ekonomi warga elit kaya raya NKRI itu di wilayah hegemoni NKRIyang juga mengakuiamat menyintainya.Kalau benar-benar menyintai bangsa dan NKRI, tentu saja, keuntungan usaha dan atau kekayaan yang diraupnya di wilayah hegemoni NKRI tidak justru diparkir di Singapura. Atau, mungkin di negara-negara lain.Nah ! ***

Related posts