DPR Meminta BI dan OJK Bersinergi

Senin, 29/12/2014

NERACA

Jakarta - DPR meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar kompak dan saling bersinergi dalam melakukan tugasnya masing-masing sesuai yang ditetapkan undang-undang. BI mengelola kebijakan macroprudential dan OJK garap kebijakan microprudential.

Anggota Komisi XI-DPR Maruarar Sirait meminta BI dan OJK untuk berkonsentrasi penuh pada tugasnya masing-masing. BI mengurus kebijakan macroprudential yaitu kebijakan moneter untuk menjaga inflasi, suku bunga dan stabilitas rupiah, mengelola cadangan devisa,serta sistem pembayaran nasional.

Sedangkan tugas OJK adalah mengelola kebijakan microprudential yaitu pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap industri keuangan baik industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro.

“Hanya memang kalau ada tumpang tindih kewenangan, kita harus duduk bersama membicarakan batasan macroprudential dimana dan microprudential ada di mana,” ujar Maruar Sirait yang akrab dipanggil Ara kepada pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam UU OJK sebenarnya telah diatur secara tegas bentuk hubungan (koordinasi) kelembagaan antara OJK, BI, Pemerintah/Kemenkeu, dan LPS di bidang perumusan kebijkan pengaturan dan pemeriksaan bank, pertukaran data dan informasi bank, dan pencegahan serta penangan krisis. Pemisahan micro-macroprudential untuk mencegah benturan kepentingan, dan mekanisme check & balances, khususnya dlm pengelolaan industri perbankan.

Pernyataan Ara itu menanggapi komentar pihak BI saat sidang judicial review UU OJK di Mahkamah Konstitusi, pekan lalu, bahwa telah tejadi tumpang tindih kewenangan antara BI dan OJK serta tidak efektifnya keberadaan FKSSK (Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan).

FKSSK ini beranggotakan dari unsur Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS. Forum ini untuk membahas stabilitas sistem keuangan dan mengatasi krisis. Dalam sidang tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan FKSSK sudah efektif berjalan.

Lebih jauh Ara mengatakan akan memanggil petinggi BI dan OJK dalam rapat Komisi XI DPR dalam waktu dekat ini. “Karena yang saya tau selama ini gak ada permasalahan apa-apa antara OJK dan BI,” ujarnya.

Keputusan Politik

Secara terpisah, mantan Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wachid mengingatkan semua pihak bahwa terbentuknya OJK adalah keputusan politik yang didasari fakta sejarah.

Nusron mengatakan, mulai dari moral hazard yang terjadi di industri keuangan saat krisis ekonomi 1997/1998 yang ditandai dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), obligasi rekap, sampai munculnya kasus Bank Century 2008.

Fakta menunjukkan pengawasan sektor jasa keuangan yang terpisah, yaitu perbankan oleh BI dan industri keuangan non-bank dan pasar modal di Kementerian Keuangan saat itu, telah menimbulkan loopholes yang dimanfaatkan oleh mafia kejahatan di industri keuangan.

“OJK dan pengawasan terintegrasi jadi kata kunci untuk menambal loopholes tersebut. Seluruh industri, pengaturan dan pengawasannya harus di bawah satu lembaga yaitu OJK,” tegas Nusron.

Apalagi perkembangan konglomerasi keuangan kita yang sangat pesat. ”Bagaimana bila mereka kolaps, dapat memicu krisis sistemik. Nah, dengan pengaturan dan pengawasan secara integrasi niscaya risiko konglomerasi akan termonitor dan dimitigasi,” ujarnya.

Di Indonesia saat ini terdapat 36 konglomerasi, masing-masing dapat membawahi puluhan perusahaan terutama di sektor nonperbankan baik di pasar modal maupun di industri keuangan non-bank. Konglomerasi ini telah memunculkan potensi risiko terbesar di sektor jasa keuangan, terlebih lagi dengan adanya hybrid products lintas sektor misalnya bancassurance dan unit link.

Soal Pungutan

Menyangkut soal pungutan, baik Ara maupun Nusron mengingatkan agar kepentingan industri lebih diutamakan.Baik Ara dan Nusron menyambut baik inisiatif OJK yang mengusulkan kepada Pemerintah agar segera melakukan amanden terhadap peraturan pemerintah tentang pungutan.

Hanya mereka mengingatkan, agar pembiayaan OJK ke depan lebih mengandalkan pungutan. Kondisi fiskal kita masih rawan karena dibiayai utang. Jangan hanya gara-gara OJK mengandalkan APBN, justru memperparah APBN. Kepercayan pasar ditentukan selain oleh kualitas koordinasi OJK dan BI, juga oleh APBN yang sehat dan bersinambungan. [fba]