Pemerintah Dituntut Percepat Bangun Infrastuktur

Senin, 29/12/2014

NERACA

Jakarta - Analis BNI Sekuritas Yasmin Soulisa mengatakan meminta agar pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurutnya percepatan tersebut guna mengantisipasi saat ada gejolak ekonomi pada 2015 nanti. "Pemerintah harus mempercepat pembangunan proyek infrastruktur pada tahun 2015, upaya itu dilakukan sebagai langkah mengantisipasi gejolak ekonomi," ujar Yasmin di Jakarta, pekan lalu.

Adapun gejolak ekonomi tersebut lanjut Yasmin, yaitu salah satunya berupa kenaikan suku bunga The Fed selaku Bank Central AS. Kondisi ini jelas akan mengakibatkan aliran modal akan kembali ke AS, akibat pemulihan ekonomi AS. 'Perkiraan gejolak ekonomi terjadi semester pertama tahun depan," papar dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pengetatan anggran, salah satunya dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang nantinya, mayoritas dana penghematan subsidi tersebut akan diperuntukkan ke pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, klausul mayoritas dana penghematan subsidi ke infrastruktur tersebut akan terdapat dalam perubahan UU APBN 2015 yang tengah disusun oleh Pemerintah. Dana penghematan subsidi tersebut berasal dari kenaikan harga BBM yang baru-baru ini ditetapkan Pemerintah."APBN-Perubahan (2015) masih disusun. Nanti persisnya, perkiraan saya (pengalihan dana subsidi BBM ke infrastruktur) akan menjadi mayoritas," katanya.

Sedangkan menurut Deputi Sarana dan Prasaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Dedy Supriadi Priyatna, mengatakan pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp236,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia pada tahun 2015.“Anggaran itu untuk mengejar pemenuhan target Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),” ujarnya.

Selain dari dana APBN 2015 Rp150 triliun, anggaran pembangunan infrastruktur juga diperoleh dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan juga dukungan pendanaan dari swasta melalui Public Private Partnership.

Sedangkan lanjut Dedy, jika dihitung secara total akumulasi pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2019 total kebutuhan anggaran pembiayaan program pembangunan infrastruktur mencapai Rp5.519, 4 triliun. Dimana pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, ketenagalistrikan, dan perumahan. Program ini terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. "Kalau di hitung selama 5 tahun, perkiraan kebutuhannya Rp5.500 triliun," ujar

Menurut Dedy, pendanaan program-program tersebut berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan swasta. Pembiayaan APBN diproyeksikan sebesar Rp2.215,6 triliun (40,14 persen). Sedangkan dari APBD dan BUMN masing-masing sebesar Rp545,3 triliun dan BUMN Rp1.066,2 triliun (19,32 persen). Adapun sektor swasta diharapkan menyumbang Rp1.692,3 triliun (30,66 persen).

Untuk besaran pembiayaan per sektor, pembangunan jalan raya membutuhkan total anggaran Rp805 triliun, kereta api Rp283 triliun, migas Rp506,6 triliun, dan ketenagalistrikan Rp980 tiliun. Sektor telekomunikasi dan informatika pun membutuhkan pendanaan Rp277,8 triliun, sumber daya air Rp400,5 triliun, dan perumahan Rp527,5 triliun.

"Sektor perhubungan laut perlu Rp900 triliun, perhubungan udara Rp165 triliun, darat Rp60 triliun, dan transportasi perkotaan Rp115 triliun," terangnya. [agus]