NERACA

Jakarta – Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyatakan salah satu tantangan yang akan dihadapi industri gula dalam negeri adalah meningkatkan produktivitas tebu dan gula. "Tantangan industri gula kita ke depan adalah meningkatkan produktivitas tebu dan gula," kata Ketua Umum Perhepi Bayu Krisnamurthi di Jakarta, dikutip dari laman kantor berita Antara, pekan lalu.

Bayu mengatakan jika dibandingkan dengan Thailand terkait produktivitas, pada tiap satu hektar lahan tebu di Negeri Gajah Putih tersebut mampu menghasilkan 100-110 ton tebu, sementara di Indonesia hanya mampu menghasilkan 75 ton tebu untuk tiap hektarnya.

Sementara untuk lahan tebu di Thailand kurang lebih sebesar 1,5 juta hektar, sementara di Indonesia hanya 600.000 hektar. Untuk produksi sudah mencapai 10-11 juta ton, dibandingkan dengan 2,5-2,7 juta ton per tahun. "Produktivitas tebu itu harus ditingkatkan, karena merupakan bahan baku untuk gula dimana kita saat ini masih mengalami kekurangan pasokan gula sebanyak tiga juta ton," kata Bayu.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tebu, lanjut Bayu, adalah melakukan Program Bongkaratun yang sesungguhnya sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu di Indonesia. "Tanaman tebu yang ada sekarang dibongkar, dan digantikan dengan bibit baru. Namun, apabila dilakukan saat ini, maka hasilnya baru bisa dirasakan pada kurun waktu dua tahun mendatang," kata Bayu.

Selain meningkatkan produktivitas tebu tersebut, menurut Bayu, tantangan lainnya adalah kegiatan untuk melakukan penggilingan tebu dan penghalusan gula harus bisa terintegrasi, agar bisa menghasilkan gula yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan. "Setiap pabrik gula yang menggiling harus integrasi dengan refining, supaya bisa menghasilkan kualitas seperti yang diharapkan. Jika tidak, kita akan tetap menghadapi masalah karena kualitasnya tidak sesuai," kata Bayu.

Namun, kata Bayu, kendati dua hal tersebut dilakukan, Indonesia masih belum bisa swasembada gula, akan tetapi paling tidak porsi importasi gula mentah akan jauh lebih kecil daripada produksi dalam negeri. "Produksi dalam negeri sudah bisa mulai memasok industri. Kita makin mengurangi ketergantungan dari impor," katanya.

Bayu Krisnamurthi juga menilai bahwa sektor jasa dinilai mampu dan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. "Sektor jasa harus betul-betul diperhatikan, karena ke depan daya saing akan ditentukan oleh sektor tersebut," kata, Bayu.

Bayu mengatakan, jika sektor jasa tidak dikuasai, maka produk dalam negeri juga tidak akan bisa menguasai daya saing, hal tersebut berarti daya saing produk Indonesia tersebut dikuasai oleh asing. "Kita harus betul-betul lebih berkonsentrasi di sektor jasa, menanganinya dengan lebih sistematis dan berkelanjutan," ujar Bayu.

Bayu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), mengatakan beberapa sektor jasa yang paling berpengaruh terhadap daya saing adalah sektor jasa logistik, pemrosesan, pengemasan, keuangan yang menunjang perdagangan dan juga jasa promosi bidang perdagangan.

"Jasa keuangan yang menunjang perdagangan seperti asuransi, pembiayaan, itu kedepan akan makin menentukan daya saing perdagangan kita. Selain itu juga jasa promosi bidang perdagangan, bahkan termasuk jasa pameran, ritel, nantinya semakin menentukan, baik pada 2015 dan seterusnya," kata Bayu.

Pada tahun 2015 mendatang, lanjut Bayu, Indonesia dan negara-negara ASEAN akan mulai merasakan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana pada akhir tahun 2015 nanti akan tercipta integrasi 10 negara Asia Tenggara dalam suatu kawasan ekonomi ekslusif.

"MEA tidak akan terjadi 'shock', karena sekarang sesungguhnya sudah berjalan. Tapi, kita ingin menang dan memanfaatkan peluang tersebut, dan kuncinya kita memanfaatkan apa tidak, jika ingin memanfaatkan maka sektor jasa akan sangat menentukan," kata Bayu.

Hingga pertengahan tahun 2014 lalu, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 sudah mencapai 83 persen, dan diharapkan dalam beberapa waktu kedepan akan terus meningkat. Namun, pencapaian sebesar 83 persen tersebut masih masuk dalam kategori pencapaian yang rendah dalam ASEAN apabila dibandingkan dengan negara anggota seperti Singapura dan Brunei Darussalam.

Langkah-langkah yang harus ditempuh khususnya mendekati MEA 2015 tersebut akan semakin sulit, dikarenakan adanya kesepakatan di tingkat regional ASEAN itu memerlukan beberapa penyesuaian seperti diperlukannya peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.