NERACA

Jakarta – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi memperkirakan Indonesia akan mengimpor gas dari negara lain mulai 2020, karena tata kelola yang buruk. "Tahun 2020, diperkirakan kita akan mengimpor gas jika kontrak jangka panjang di gas tidak diubah," kata Rinaldy seusai peluncuran buku "Outlook Energi Indonesia 2014" di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, pekan lalu.

Mantan Sekjen Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) itu menuturkan hingga saat ini, besaran ekspor gas Indonesia masih lebih besar dari impor. Menurut dia, sekitar 55 persen gas Indonesia diekspor melalui kontrak kerja sama dengan kontraktor Jepang dan Singapura. Sementara sisanya digunakan untuk dalam negeri. "Tetapi dengan kebutuhan gas domestik kita yang terus bertambah tinggi dan kalau tidak ada penemuan gas baru, kita akan terpaksa impor," ucapnya.

Oleh karena itu, Rinaldy mengatakan harus ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan nasional. Beberapa cara di antaranya adalah dengan melakukan renegosiasi kontrak dan eksplorasi lapangan gas baru. "Renegosiasi kontrak, seperti yang sudah berhasil di Tangguh, itu harus kita lakukan juga di lapangan yang lain. Termasuk terus melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan gas baru," tukasnya.

Menurut Rinaldy, pengurangan ekspor gas harus segera dilakukan melalui perencanaan yang matang demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia menambahkan pemerintah harus mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kepentingan lainnya. "Terserah kapan, tetapi ekspor gas secara bertahap harus dihentikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan cadangan nasional," ujarnya.

Sebelumnya, program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) telah dirancang dari beberapa tahun lalu, akan tetapi hingga kini dambaan untuk mempunyai infrastruktur gas dalam rangka mengurangi penggunaan minyak pun belum juga terealisir. Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengungkapkan bahwa ada ulah pebisnis minyak dalam gagalnya program konversi dari BBM ke BBG.

Menurut dia, lambatnya program konversi karena kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak ingin mengurangi marginnya sehingga melakukan berbagai cara untuk mencegah program tersebut. " Ini terutama masalah lambatnya membangun infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya," ungkap Faisal Basri di Jakarta, pertengahan bulan lalu.

Ia mengatakan konversi BBM ke BBG tak maksimal karena perencanaan yang dilakukan pemerintah juga tidak sungguh-sungguh. Komite Reformasi, kata Faisal, memang tidak secara langsung mendorong konversi akan tetapi pihaknya akan melakukan identifikasi lagi masalah apa saja yang menghambat program konversi tersebut dan kemudian diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya.

Faisal menyarankan agar pemerintah bisa menggeber konversi ke BBG minimal bisa direalisasikan di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang sekaligus diberikan kemudahan dalam pembangunannya. Indonesia juga telah menjalankan program konversi dari tahun 2005, namun jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang memulai program konversi di tahun yang sama.

Malaysia hingga kini memiliki 170 SPBG dengan jumlah kendaraan berbahan bakar gas mencapai 51.364 kendaraan di tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 107,35%. Sedangkan di Indonesia hingga kini hanya memiliki 19 SPBG dan masih sedikit sekali kendaraan yang telah memanfaatkan bahan bakar gas.

Ia berharap agar semua pihak bisa mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan agar konversi dapat berjalan maksimal. "Perlu tindakan tegas dari pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berjalan berlarut-larut," jelasnya.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan persoalan benturan kepentingan antara pengelolaan minyak dengan gas dan energi alternatif lainnya memerlukan keputusan pemerintah untuk membagi peran para BUMN agar tata kelola energi tidak saling tumpang tindih apalagi sampai menghambat pengembangan energi alternatif.

Oleh karena itu, lanjut Faisal, partisipasi dan dukungan dari semua pihak baik pelaku usaha, pemerintah sebagai pengambil kebijakan san masyarakat sebagai konsumen untuk sama-sama mengawasi jalannya pengelolaan energi guna terjadi konversi demi keberlangsungan energi bagi generasi berikutnya.

Hal senada juga sempat dilontarkan oleh Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Ia menilai pemerintah tidak tegas dalam menerapkan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Hal ini mengakibatkan penggunaan BBM menjadi berlebihan. "Persoalannya karena kegagalan pemerintah mengonversi ke BBG. Jadi, dampaknya BBM dikonsumsinya begitu," ujar dia.