NERACA

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, mengatakan, pemerintah tidak harus menerima rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) untuk menghapus bahan bakar premium RON 88 karena belum melalui kajian secara komprehensif.

"Saya tidak melihat itu sudah dikaji secara komprehensif untuk dijadikan pertimbangan karena rekomendasi TRTKM baru sebatas hasil kajian atas aspek finansial terkait adanya dugaan penyelewengan atau mafia," kata Marwan dikutip dari Antara, pekan lalu.

Menurut dia, tim seharusnya bukan cuma melihat aspek finansial tetapi melakukan kajian dari aspek strategis nasional lainnya. Antara lain ketahanan energi, kebutuhan NOC, aspek ekonomi terkait pengilangan di dalam negeri, dividen yang dibayarkan Pertamina, dan sebagainya. "Jadi intinya, untuk membuat rekomendasi itu dibutuhkan semua aspek. Rekomendasi ini baru 1/3 atau 1/5 aspek yang baru diambil, sehingga seperti itulah rekomendasi yang dihasilkan," ujarnya.

Atas dasar itu, Marwan berpandangan pemerintah tidak harus menelan mentah-mentah rekomendasi tim tersebut untuk dijadikan kebijakan. Terlebih, ia menduga rekomendasi tersebut berbau kepentingan asing agar bisa menjual BBM secara ritel di Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia adalah pasar besar dan pemain asing selama ini terhambat dengan adanya BBM premium bersubsidi sehingga jika rekomendasi begitu saja langsung dituruti, banyak sekali kerugian nasional yang akan dialami. "Secara nasional, ketahanan energi akan turun, dominasi BUMN akan turun, deviden dari Pertamina akan turun, lalu ketahanan energi kita akan tergantung asing," jelasnya.

Sependapat dengan Marwan, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia (KSPMI) menegaskan penghapusan Premium RON 88 akan menghancurkan bisnis Pertamina dan menggelar karpet merah bagi perusahaan asing.

"Pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM di kota-kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok-pelosok terpencil Tanah Air," ujarnya.

Di pihak lain, dikutip dari laman kantor berita tersebut, pemerintah menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, pekan laly, dalam rangka membahas skema subsidi, terutama terkait dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2015. "Kita semua tahu bahwa harga minyak dunia kian turun," kata Presiden Joko Widodo, saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Untuk itu, ujar Presiden Jokowi pada Rabu siang ini akan dibicarakan mengenai hal-hal yang terkait dengan postur belanja subsidi BBM di APBN. Presiden mengemukakan, alokasi anggaran untuk tahun 2015 pada rapat terbatas tersebut akan disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Namun sebelumnya, Presiden juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga dapat mengemukakan tentang skema subsidi tahun 2015.

Presiden juga diagendakan menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang akan membahas antara lain mengenai arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan APBN-P atau APBN Perubahan tahun 2015 di Kantor Presiden, Rabu sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah akan menerapkan skema subsidi dengan besaran tetap pada 2015, sehingga fluktuasi harga minyak dunia tidak akan berpengaruh terhadap postur belanja subsidi BBM di APBN. "Itu (subsidi tetap) di Januari 2015, karena sudah mulai tahun anggaran baru," kata Menkeu.

Bambang mengatakan skema subsidi tetap itu akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2015.

Namun, menurut Bambang, besaran subsidi tetap itu belum dapat ditentukan. Menurut dia, besaran subsidi pada premium, solar dan minyak tanah itu masih menunggu proses konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. "Kita siapkan memang sejumlah opsi, salah satunya tidak hanya memperhitungkan harga minyak, tapi juga kurs," ucap Menkeu.

Salah satu acuan penentuan besaran subsidi tetap itu, seperti dikatakan Bambang, adalah kurs rupiah terhadap dolar AS. Mengenai kurs, Bambang memastikan akan mengubah asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada RAPBNP 2015. Namun, besaran nilai tukar itu masih menunggu besaran rata-rata kurs pada 2014 yang baru dapat ditentukan pada akhir tahun.

Di samping membahas persoalan BBM, pemerintah bakal memfokuskan diri pada dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015. "Arahan saya pada 2015 fokus kita di infrastruktur, yang kedua kegiatan yang berkaitan dengan pangan," kata Presiden Joko Widodo, pada sidang kabinet, dikutip dari laman Antara.

Menurut Presiden, fokus dari pemerintah untuk sementara pada tahun 2015 akan berada pada dua hal tadi. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, ujar Joko Widodo, pemerintah akan ada fokus-fokus lainnya. Presiden juga menginginkan agar berbagai hal yang dikerjakan pemerintah adalah pekerjaan yang benar-benar produktif dan bisa menghasilkan.