Waspadai Krisis Utang

Senin, 29/12/2014

Melihat fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah belakangan ini memang memprihatinkan. Otoritas moneter seharusnya harus lebih ekstra hati-hati soal pelemahan rupiah ini. Karena semula Bank Indonesia beranggapan, dengan membiarkan rupiah melemah, diharapkan akan dapat menggenjot para eksportir untuk meningkatkan hasil devisa ekspornya. Tapi kenyataannya, permintaan global juga sedang melemah dan dampak kenaikan harga BBM belum lama ini cukup mengganggu biaya produksi, sehingga membuat BI berpkir lebih keras mengatasi gejolak rupiah tersebut.

Bagaimanapun, BI sekarang harus jauh lebih “prudent” dalam bertindak karena apabila membiarkan rupiah merosot tajam, maka ancaman gagal bayar (default) bagi perusahaan domestik yang sekarang lagi kerepotan akibat meningkatnya nominal tagihan utang yang harus dibayar di akhir tahun, sulit terhindarkan.

Ancaman default tentu saja akan berakhir pada intimidasi penutupan sejumlah lapangan kerja dan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Contoh kasus MG Rover, sebuah perusahaan mobil dari Inggris, yang memecat lebih dari 30.000 orang karyawannya pada 2005 lalu, sesaat setelah dinyatakan gagal bayar.

Ancaman membengkaknya utang ini tentu bukan tanpa alasan. Lihat data BI terakhir, utang swasta dan utang publik jumlahnya sudah menggunung. Pertumbuhan utang swasta terus meningkat, di satu sisi memberi sinyal positif atas bergeraknya ekonomi sektor swasta, tapi di sisi lain menyiratkan ancaman default jika rupiah terus merosot ke titik terburuknya.

Total utang luar negeri Indonesia per Oktober 2014 sudah mencapai US$ 294, 46 miliar dengan rincian utang swasta mendominasi dengan US$ 161,29 miliar (54,8%) dan utang publik US$133,17 miliar (45,2%). Hal ini dapat menjadi ancaman negara di mata dunia. Karena rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) terus melesat dan tergolong tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Hingga kuartal III-2014, rasio utang luar negeri terhadap PDB sudah mencapai 38,68%, naik dibanding kuartal II dan I-2014 yang tercatat di level 34% dan 32,41%. Sementara itu, PDB Indonesia sendiri terus merosot dibanding tahun lalu. PDB pada kuartal III-2014 berjumlah US$842,68 miliar, turun drastis dibanding kuartal III-2013 yang berada di angka US$887,69 miliar, apalagi kuartal kedua tahun lalu yang mencapai angka tertinggi dalam 5 lima tahun terakhir yaitu US$889,24 miliar.

Komposisi utang luar negeri swasta Indonesia juga sudah sangat tinggi dan berada pada tingkat mengkhawatirkan. Dalam lima tahun terakhir, ULN swasta meningkat dua kali lipat menjadi US$159 miliar per Sept. 2014 dibandingkan posisi 2009 baru US$74 miliar. Pesatnya kenaikan ini terlihat sejak 2012, jauh melebihi utang pemerintah. Ironisnya, sebagian besar ULN swasta itu tidak diproteksi lindung nilai (hedging), nah apabila tiba-tiba muncul gejolak eksternal, Indonesia bisa saja setiap saat diterjang krisis ekonomi dan moneter seperti 1997/1998.

Itu sebabnya alasan BI menerbitkan peraturan terkait ULN swasta pada Oktober 2014, mencakup ketentuan korporasi nirbank yang umumnya rentan terhadap risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko beban utang berlebihan. Karena itu, peraturan itu mencakup pemenuhan rasio hedging, rasio likuiditas dan peringkat utang minimum.

Pengalaman krisis 1997/98 merupakan pelajaran sangat berharga dan menyakitkan bagi ekonomi Indonesia. Salah satu sebab kerentanan itu adalah ULN swasta yang nilainya sangat besar dan tak terkendali. Tidak heran bila saat itu BI dan pemerintah sulit mengatasi krisis itu. Ancaman krisis saat ini tentu berbeda dengan 1997/98, ini disebabkan banyak pengusaha menarik pinjaman luar negeri, sementara hasil penjualan produknya dalam rupiah. Ini yang berpotensi terjadinya default.