Jakarta - PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya upaya pemerintahan Jokowi-JK dalam memerangi dan memberantas mafia pajak. Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. "Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12).

Hasto juga mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang saat ini dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu cara untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak.

Menurut Hasto, selain mengemban misi untuk menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimumkan sumber penerimaan negara.

Di sisi lain, lanjut dia, merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran. "Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," tandas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, berbagai langkah bisa dilakukan, antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, dan mengukur kinerjanya secara obyektif, meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekitar 52,8 persen.

"Selain itu dengan memaksimalkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan," ujar dia.

Dia pun menyarankan pemerintah mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti Kejaksaan, Ditjen Pajak, BPKP, Intelijen Pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya."Negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak," tegas Hasto.

PDI Perjuangan meyakini jika sektor perpajakan ini dapat dibereskan, maka negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri."Saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan sendiri," pungkas Hasto.

Di sisi lain, pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengaku tidak setuju dengan sebutan mafia pajak di ranah perpajakan Indonesia. Menurut dia, akan sangat sulit jika ingin berperilaku menyimpang di dunia pajak. "Siapapun yang memimpin dirjen pajak baik staf internal dan jabatan vital di dirjen pajak, akan sangat susah untuk berperilaku menyimpang. Karena dirjen pajak ini pengawasannya internal dan eksternal. Ini sudah luar biasa," kata Darussalam.

Di samping itu, lanjut Darussalam, dari sisi internal sudah ada bagian untuk mengawasi soal kepatuhan pajak internal yang siap mengawasi."Sekarang, dirjen pajak punya sistem sendiri untuk mengawasi. Jadi begini, siapapun dia dari sektor internal, saling memantau saja dan bisa saling beri kesaksian untuk tindakan menyimpang di internal dirjen pajak," jelas dia.

Untuk di Lingkungan Kementerian Keuangan, dirjen pajak masih diawasi di level inspektor jenderal dan komite pengawas perpajakan."Jadi siapapun masyarakat wajib pajak kalau diperlakukan tidak semestinya,  bisa melaporkan ke pengawas perpajakan yang jabatannya bukan struktural," tandas Darussalam.

Darussalam pun menambahkan lelang jabatan dirjen pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan merupakan suatu terobosan yang bagus. Namun, dirjen pajak yang terpilih nanti jangan dulu dibebani dengan pencapaian target penerimaan pajak.

"Pemerintah harus memberikan masa transisi kurang lebih dua tahun kepada Dirjen Pajak hasil lelang untuk membenahi dahulu kapasitas internal organisasi Ditjen pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, serta mengharmonisasi aturan pajak yang saat ini beberapa masih tumpang tindih dan belum memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak," ungkap dia. (mohar, rin)