Prospek Pertumbuhan 2015?

ANCAMAN DEFISIT PERDAGANGAN MASIH TINGGI

Senin, 29/12/2014

Jakarta – Kalangan ekonom mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,8% yang ditetapkan pemerintah dalam asumsi makro ekonomi RAPBN-P terlalu optimistis. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia masih dibayangi defisit perdagangan dan ancaman pelemahan ekonomi global dan rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

NERACA

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam sidang kabinet pekan lalu (24/12) menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,8% dalam asumsi makro ekonomi RAPBN-P 2015. Selain itu, pemerintah juga menetapkan besaran suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 6%, inflasi 5% dan nilai tukar rupiah dari Rp 11.900 menjadi Rp 12.200 per US$.

Menurut kalangan ekonom, target pencapaian pertumbuhan sebesar itu tampaknya terlalu optimistis. Pasalnya, pada 2015 ekonomi Indonesia tidak berbeda jauh dengan kondisi 2014, dimana defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account) masih cukup besar. Apalagi dorongan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri saat ini masih mengandalkan bahan baku impor yang cukup tinggi.

Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,8% akan sulit dicapai. Bahkan, dia menilai capaian pertumbuhan ekonomi RI sebesar 5,5% sudah cukup bagus di saat nilai tukar rupiah terhadap US$ saat ini masih melemah serta beberapa komoditas andalan ekspor mengalami pelemahan harga. "Yang terpenting kontinuitas, bukan tingginya angka pertumbuhan. Karena itu 5,5% sudah cukup bagus," ujarnya.

Menurut Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu, pertumbuhan ekonomi RI didorong dari tingkat konsumsi masyarakat sebesar 57%. Pertumbuhan konsumsi akan mempengaruhi stok kebutuhan. Jika negara kekurangan, maka impor semakin tinggi. Akibatnya, konsumsi dolar AS untuk pembelian stok kebutuhan semakin bertambah yang menyebabkan nilai tukar rupiah semakin melemah.

"Tahun 2009-2012, dolar masih di bawah Rp10.000 karena tidak ada dana yang keluar. Kondisi sekarang sulit karena negara bergantung pada asing. Kita terkendala pada bahan baku, ditambah pula pendapatan dan pengeluaran negara yang belum terkontrol. Dipastikan sampai Juli 2015 kondisi belum menggembirakan,” ujarnya.

Aviliani menjelaskan, pertambangan dan pertanian menjadi sektor yang pertumbuhannya tercatat sangat minim. Gaung hilirisasi yang lambat menjadi kendala bagi pertambangan, lalu masalah pembebasan lahan menjadi kendala pertanian.

Ketidakpastian Global

Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bakal sulit mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2015 yaitu 5,8%. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan masih di kisaran 5,3%-5,6% dengan berbagai kemungkinan situasi ekonomi ke depan.

"Pertumbuhan ekonomi tahun depan sekitar 5,3% ini terjadi karena situasi business as usual, di mana situasi kinerja ekonomi nasional pada 2014 berlanjut ke 2015. Artinya, pemerintah baru belum mampu keluar dari tekanan perekonomian domestik dan ketidakpastian global pada tahun depan," katanya.

Menurut Enny, angka batas bawah pertumbuhan tersebut juga menggambarkan situasi jika kehadiran pemerintahan baru belum mampu membawa perubahan yang berarti di bidang ekonomi. Sementara itu, batas atas 5,6% itu merupakan cermin kondisi terjadinya perbaikan di awal pemerintahan baru, di mana kehadiran dan kebijakan pemerintah baru direspon positif oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.

" Jika pemerintah mampu menarik investor asing. Maka akan terpenuhi harapan terjadinya pemulihan ekonomi sejak awal tahun depan. Jadi optimisme pertumbuhan itu akan tercapai apabila ada konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah baru, itu pun tidak signifikan masih di level 5,6%, masih di bawah target pemerintah sebesar 5,8%,” ujarnya.

Namun begitu, menurut dia, dengan respon Bank Indonesia (BI) yang terlalu reaktif untuk menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan langsung menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,75%, hingga akhir tahun ini maka menjadikan ekonomi semakin tertekan.

"Kenaikan BI Rate itu sinyal kekhawatiran yang berlebihan. Harusnya dengan pertimbangan ekspektasi terbentuknya pemerintahan baru itu bisa menjaga pertumbuhan ekonomi untuk mendorong investasi, bukan malah sebaliknya, menghambat investasi terutama sektor riil mengingat tekanan suku bunga yang tinggi. Harusnya ada koordinasi yang bagus antara pemerintah dan BI agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan dunia usaha," tuturnya.

Persoalan lainnya, adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harusnya pemerintah mampu mendorong industri padat karya. Tetapi menurut penilaian BKPM, masih ada 2 (dua) hambatan yang masih menjadi perhatian para pelaku usaha di industri padat karya pada 2015 yaitu kerumitan proses perizinan investasi di daerah dan permasalahan ketenagakerjaan.

"Dua itu itu menjadiconcernpelaku usaha ketika akan melakukan perluasan investasi," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran persnya, pekan lalu.

Menurut pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini, semestinya pemerintah saat ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang atraktif dan ideal menjadi target besar dari perjalanan makro dan mikro ekonomi, sehingga akumulasi yang besar terhadap kapasitas fiskal mampu menjadi bahan bakar pembangunan dengan berbagai variabelnya dan untuk cadangan anggaran berikutnya.

"Oleh sebab itu perilaku kebijakan moneter dan fiskal harus mencerminkan kebutuhan dan tujuan pembangunan alias tidak bias, jadi seharusnya pemerintah tidak memasang target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi,"ujarnya.

Menurut Didiek, indikator yang penting yang merupakan bagian utama pembangunan terkait kesejahteraan rakyat, adalah menekan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja yang diikuti oleh perbaikan tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Guru besar ekonomi UGM Prof Dr Sri Adiningsih mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5,8% sesuai target APBN 2015 masih memungkinkan tercapai jika kinerja investasi terus digenjot. Karena awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi ) merupakan momentum strategis untuk menarik investor asing maupun domestik lebih besar.

"Sekarang waktunya sudah tepat untuk menarik investor dari berbagai sektor. Peningkatan kinerja investasi, kata dia, dapat didukung dengan mempermudah perizinan dengan menggencarkan pelayanan satu pintu (one stop service). Selain itu, dunia usaha sebagai sektor penggerak perekonomian juga perlu mendapatkan dukungan khusus baik fiskal maupun nonfiskal," ujarnya.

Menurut dia, peningkatan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2015 sehingga perlu terus didorong. Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini, di samping konsumsi dan volume ekspor. agus/bari/iwan/mohar