Tinggal menghitung jam untuk memasuki Tahun Baru 2015. Sebuah fenomena baru dimana Indonesia turut aktif bergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang menuntut masyarakat Indonesia semakin produktif dan profesional supaya mampu bersaing dengan warga ASEAN lainnya.

Tahun 2015 juga merupakan titik awal Pemerintahan Jokowi-JK memasuki program kerja tugas kenegaraan terutama dalam pengentasan kemiskinan sistemik yang disebabkan oleh melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Begitu sama halnya dengan DPR yang memiliki setumpuk rancangan undang-undang yang sangat ditunggu kemaslahatannya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Namun patut disadari, pada 2015 tidak ada yang menjamin bahwa negeri ini akan berubah cepat menuju kesejahteraan hakiki. Pasalnya, krisis moral yang melanda masyarakat Indonesia tentu akan menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan. Sebagian besar warga kita masih sulit untuk menjalankan prinsip egalitarianisme maupun toleransi keberagaman. Sehingga tak jarang akan kita jumpai berbagai konflik yang bernuansa suku, agama, ras dan aliran (SARA) di berbagai daerah.

Sedangkan di sisi politik, masih dijumpai sebagian politisi kita menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dalam mencapai tujuannya. Money politic pun selalu ada dalam setiap pemilu baik tingkatan daerah maupun nasional. Perilaku kotor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menghantui tradisi politik di dalam negeri.

Kita teringat Karl Gunnar Mydral (1898-1987) menilai Indonesia sebagai “soft state” alias “negara lunak”, yaitu negara yang masyarakatnya tidak punya ketegaran moral khususnya moral sosial politik. Masyarakat Indonesia umumnya mengidap kelembekan (leniency), sikap serba memudahkan (easy going), sehinga menyebabkan kekurangpekaan terhadap masalah penyelewengan kesejahteraan.

Tak heran jika Louis Kraar, pengamat negara industri di Asia Timur, pada 1988 sudah meramalkan bahwa Indonesia 20 tahun mendatang hanya akan menjadi halaman belakang (back yard) Asia Timur, serta ditinggalkan oleh negara tetangganya yang berkembang menjadi negara maju. Penyebabnya adalah etos kerja yang lembek serta korupsi yang kian gawat.

Moda transportasi pun demikian, mobil, motor, kereta api, hingga pesawat terbang, hampir semua produk luar. Mobil nasional karya anak SMK yang dulu pernah menjadi kebanggaan sementara masarakat Indonesia kini tak jelas lagi nasibnya. Sungguh menyedihkan bukan, negeri yang sudah merdeka 69 tahun lamanya, masih terikat secara akut pada produk impor dari negara tetangga.

Jadi, penting kiranya resolusi pada 2015 diutamakan kepada, upaya mereduksi krisis moral masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan merupakan investasi terpenting bagi pembangunan sumber daya manusia, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Perilaku tidak bermoral akan berkurang saat masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kemudian, yang terkait dengan krisis moral yang melanda lembaga trias politica, maka resolusinya dengan mewujudkan “good governance” di semua lapisan lembaga pengelolaan negara dengan menghilangkan budaya KKN. Prinsip-prinsip melindungi kebebasan sipil, membela hak-hak azasi manusia, menegakkan kedaulatan hukum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah bagian dari moral lembaga trias politica yang harus ditegakkan.

Tahun 2015 saatnya meningkatkan etos kerja bagi seluruh masyarakat. Etos kerja yang tinggi serta keinginan untuk berdikari secara perlahan akan meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, terlebih kita sudah memasuki era MEA. Buktikan, Kabinet Kerja Jokowi-JK mampu memberikan teladan kepada masyarakatnya untuk bisa bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugasnya menuju menyejahterakan masyarakat Indonesia. Semoga!