NERACA

Jakarta---Demi mengejar target penurunan angka kemiskinan, Maka Kementerian Sosial  menaikkan anggaran dari Rp4,1 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp4,5 triliun pada tahun 2012. "Kemensos tetap bagian 19 kementerian dan lembaga yang bertugas menurunkan kemiskinan menjadi dari angka 12% pada 2011 ini menjadi 8% pada 2014. Jadi setiap tahun kemiskinan akan turun tidak kurang dari satu persen," ujar Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Kamis.

Jumlah penduduk miskin pada 2011 mencapai 30 juta jiwa. Mensos mengatakan berbagai program dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan . "Program prioritas tetap dilaksanakan yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini menyedot 40 persen atau Rp1,6 triliun dari anggaran tahun ini," kata dia.

Program ini, lanjut dia, pada tahun ini diberikan pada 1,16 juta keluarga. Jumlah ini akan ditingkatkan menjadi 1,5 juta keluarga pada 2012. "Kemungkinan program ini akan menyedot dana hingga Rp2,5 triliun pada tahun depan," tambah dia.

Mensos mengatakan program ini sudah berlangsung sejak 2007 dan terbukti efektif mengentaskan kemiskinan. Program ini merupakan pengganti dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besarnya bantuan yang diberikan mulai dari Rp600.000- Rp2,2 juta/ keluarga per tahun.

Bantuan ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan bagi pertumbuhan sejak janin, balita sampai bersekolah di SD-SMP. "Sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan," jelas Mensos.

Pemerintah menyebut angka kemiskinan terus berkurang dari sebelumnya 14,2 persen pada 2009 menjadi 13,3 persen pada 2010. Atau penduduk miskin turun dari 32 juta jiwa menjadi 31,02 juta pada 2010. Angka ini terus turun pada 2011 menjadi 12 persen atau 30 juta jiwa.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di berbagai kesempatan terus meminta kementerian maupun lembaga bekerja keras menurunkan angka kemiskinan di tanah air.

Beberapa fraksi DPR menilai Rancangan Anggaran dan Belanja Negara 2012 (RAPBN) belum berpihak pada masyarakat miskin. Hal itu diutarakan perwakilan fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly dalam pandangan fraksi terkait RAPBN 2012. "Kenaikan akumulasi anggaran belanja gagal mengatasi pokok permasalahan rakyat," katanya

Hal serupa diutarakan perwakilan fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis. Pasalnya, Gerindra menilai pokok-pokok RAPBN dan Nota Keuangan 2012 masih jauh dari harapan. Semangat pro poor, pro job dan pro growth masih belum terjawab dengan baik. "Asumsi makro masih terlalu moderat," kata Fary.

Lanjutnya, rencana belanja pemerintah masih didominasi belanja rutin menjadi 80,43%, naik dari 78,49% di APBNP 2011. Dengan begitu Gerindra mempertanyakan penurunan angka kemiskinan serta penurunan angka pengangguran bisa terlaksana di 2012. “Postur APBN masih belum ideal,” pungkasnya. **cahyo