Tingkatkan Kontribusi Pasar Modal - Pemerintah Minta Masukan Pelaku Pasar

NERACA

Jakarta – Masih rendahnya peran industri pasar modal sebagai industri keuangan yang strategis di sektor pembiayaan, menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan menyikapi hal tersebut meminta pelaku pasar modal untuk menyampaikan masukan tertulis.

Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah Rafinus mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada pelaku pasar modal untuk memberikan masukan tertulis terkait rendahnya peran dan kontribusi pasar modal, “Kita sudah sampaikan permintaan tertulis kepada pelaku pasar modal terkait dengan minimnya kontribusi pasar modal di pembiayaan, “ujarnya di Jakarta, Selasa (23/12).

Dia melanjutkan, jika masukan sudah di tangan maka pemerintah akan mengadakan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memberi kelonggaran bagi para pelaku usaha pasar modal agar lebih menunjang perekonomian. Saat ini pelaku pasar modal merasa terlalu banyak ketentuan, salah satunya berkaitan dengan pajak.

Pemerintah berencana menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membangun komunikasi intensif terutama dalam mencapai tujuan pembangunan lima tahun mendatang. "Tidak ada kesepakatan formal, forum seperti ini akan terus digiatkan untuk mendapatkan feedback penjaminan pemerintah," tutur Bobby.

Dengan adanya masukan-masukan tersebut maka akan lebih banyak good policy untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi. Dari sisi pembiayaan yang lain, perbankan, Sofyan menyoroti aturan permodalan di perbankan yang akan sesuai dengan ketentuan internasional di tahun depan.

Sejauh ini untuk bank BUMN pemerintah akan mengurangi deviden menjadi 10-20% dari yang semula 30%. Pengurangan tersebut dikatakannya akan lebih meningkatkan keuntungan di bank dan akan menambah permodalan,”Intinya kita mau ambil yang minimum dari deviden BUMN perusahaan publik terutama perbankan dan infrastruktur," cetus Sofyan.

Untuk saham baru perbankan, Sofyan menyatakan perbankan belum membutuhkan hal tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono pernah bilang, OJK dapat lebih gencar mendorong industri pasar modal agar kontribusi bagi ekonomi nasional lebih besar,”Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% dibutuhkan tambahan modal perbankan hingga 3-4 kali, kalau tidak bisa harus ada dukungan dari sumber lain seperti pasar modal. OJK harus dorong pasar modal jangan perbankan saja,”ujarnya.

Menurut dia, untuk mendorong pertumbuhan pasar modal salah satunya dengan menambah jumlah perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) dan investor ritel. Sementara Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen menambahkan, pihaknya menargetkan penambahan jumlah IPO di pasar modal domestik sebanyak 30 perusahaan. (bani)

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…