Kemiskinan Kian Melebar - Minim Akses Lahan

NERACA

Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi akibat ketiadaan akses lahan kepada petani kecil.

"Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian dan pesatnya laju konversi kepemilikan dan tata guna lahan," kata Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, ujar dia, minimnya akses juga mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan yang selama ini tidak diatasi dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengingatkan bahwa pada 2005, saat SBY baru saja dilantik sebagai Presiden, indeks gini (rasio pengukur ketimpangan) adalah 0,34, tetapi indeks gini pada 2013 telah mencapai 0,41. "Yang paling banyak mengalami dampak ketimpangan adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani," katanya.

Iwan mengaku keheranan karena pemerintahan sebelumnya menyatakan penyusutan jumlah petani adalah hal yang positif padahal di lain pihak, terjadi deindustrialisasi khususnya pada sektor manufaktur di Tanah Air.

Untuk itu, menurut dia, dapat disimpulkan bahwa kaum muda di pedesaan tidak lagi menjadi petani bukan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi karena banyak yang bekerja di sektor informal perkotaan. "Mereka meninggalkan desa dan tercerabut dari pertanian karena tanah-tanahnya sebagian besar dirampas oleh korporasi-korporasi besar," katanya.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk segera mengatasi ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.

"'Arab Spring' (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada 'gini ratio' (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan 'gini ratio' kita 0,4," katanya.

Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil. Upaya itu dilakukan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.

Ia mengingatkan bila "lampu kuning" terkait dengan ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka dicemaskan fenomena seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. "Lihat yang terjadi pada Mesir dan Libya," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Akses Jalan Stasiun Parung Panjang Rusak

Akses jalan dari Jl. Raya Parung Panjang menuju ke Stasiun Parung Panjang Kabupaten Bogor, mengalami Kerusakan, jalan berlubang dan hingga…

Upaya Kurangi Kemiskinan

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 memaparkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 10,12%, lebih rendah dibandingkan posisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…