Kemiskinan Kian Melebar - Minim Akses Lahan

NERACA

Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi akibat ketiadaan akses lahan kepada petani kecil.

"Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian dan pesatnya laju konversi kepemilikan dan tata guna lahan," kata Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, ujar dia, minimnya akses juga mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan yang selama ini tidak diatasi dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengingatkan bahwa pada 2005, saat SBY baru saja dilantik sebagai Presiden, indeks gini (rasio pengukur ketimpangan) adalah 0,34, tetapi indeks gini pada 2013 telah mencapai 0,41. "Yang paling banyak mengalami dampak ketimpangan adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani," katanya.

Iwan mengaku keheranan karena pemerintahan sebelumnya menyatakan penyusutan jumlah petani adalah hal yang positif padahal di lain pihak, terjadi deindustrialisasi khususnya pada sektor manufaktur di Tanah Air.

Untuk itu, menurut dia, dapat disimpulkan bahwa kaum muda di pedesaan tidak lagi menjadi petani bukan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi karena banyak yang bekerja di sektor informal perkotaan. "Mereka meninggalkan desa dan tercerabut dari pertanian karena tanah-tanahnya sebagian besar dirampas oleh korporasi-korporasi besar," katanya.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk segera mengatasi ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.

"'Arab Spring' (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada 'gini ratio' (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan 'gini ratio' kita 0,4," katanya.

Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil. Upaya itu dilakukan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.

Ia mengingatkan bila "lampu kuning" terkait dengan ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka dicemaskan fenomena seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. "Lihat yang terjadi pada Mesir dan Libya," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

PKH Diklam Turunkan Angka Kemiskinan

    NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi paling efektif menurunkan…

Akses Keluar di Pintu Utara Juanda Ditutup, Kenapa?

Kami sangat menyesalkan kebijakan Kepala Stasiun (KS) Juanda, Jakarta Pusat, yang menutup akses keluar penumpang KRL Commuterline di Pintu Utara…

Deltamas Bukukan Penjualan Rp 811 Miliar - Permintaan Lahan Meningkat

NERACA Jakarta – Perusahaan pengembang kawasan industri, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) mencatatkan penambahan marketing sales sepanjang sembilan bulan pertama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…