Kemiskinan Kian Melebar - Minim Akses Lahan

NERACA

Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai ketimpangan yang terus mengemuka di Tanah Air serta tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan terjadi akibat ketiadaan akses lahan kepada petani kecil.

"Kemiskinan pedesaan sebagai konsekuensi dari ketiadaan akses atas tanah pertanian dan pesatnya laju konversi kepemilikan dan tata guna lahan," kata Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, ujar dia, minimnya akses juga mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan yang selama ini tidak diatasi dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia mengingatkan bahwa pada 2005, saat SBY baru saja dilantik sebagai Presiden, indeks gini (rasio pengukur ketimpangan) adalah 0,34, tetapi indeks gini pada 2013 telah mencapai 0,41. "Yang paling banyak mengalami dampak ketimpangan adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang berprofesi sebagai petani," katanya.

Iwan mengaku keheranan karena pemerintahan sebelumnya menyatakan penyusutan jumlah petani adalah hal yang positif padahal di lain pihak, terjadi deindustrialisasi khususnya pada sektor manufaktur di Tanah Air.

Untuk itu, menurut dia, dapat disimpulkan bahwa kaum muda di pedesaan tidak lagi menjadi petani bukan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi karena banyak yang bekerja di sektor informal perkotaan. "Mereka meninggalkan desa dan tercerabut dari pertanian karena tanah-tanahnya sebagian besar dirampas oleh korporasi-korporasi besar," katanya.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk segera mengatasi ketimpangan pendapatan yang berdampak kepada semakin melebarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat segera diatasi.

"'Arab Spring' (gerakan reformasi di negara-negara Arab beberapa tahun terakhir ini) meledak pada 'gini ratio' (indeks pengukur tingkat ketimpangan) 0,45, sedangkan 'gini ratio' kita 0,4," katanya.

Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, pemerintahan saat ini berupaya untuk membangun perekonomian rakyat kecil. Upaya itu dilakukan antara lain dengan membangun perumahan rakyat dan memberikan dukungan besar kepada sektor UMKM serta bagi para petani dan nelayan tradisional.

Ia mengingatkan bila "lampu kuning" terkait dengan ketimpangan tersebut tidak segera diatasi, maka dicemaskan fenomena seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. "Lihat yang terjadi pada Mesir dan Libya," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Akses Jalan Rusak

Di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di jalan Tarumajaya Raya, Kec. Tarumajaya, akses jalan umum yang menurut saya sudah rusak…

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berupaya memaksimalkan program pengentasan kemiskinan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…