Pemerintah Dituntut Punya Roadmap Industri Prioritas

Rabu, 24/12/2014

NERACA

Jakarta – Pengamat Ekonomi, Aviliani menegaskan sudah saatnya pemerintah punya program maupun peta jalan (roadmap) industri yang menjadi prioritas guna menopang ekspor yang bernilai tinggi sehingga mampu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional. “Sudah saatnya pemerintah fokus pada industri prioritas yang bakal menjadi andalan produk nasionanal,” katanya kepada wartawan, saat menghadiri Diskusi Tentang Proyeksi Industri Pulp Dan Kertas di Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Selasa (23/12).

Industri prioritas yang dimaksud, lanjut Aviliani, adalah industri yang memang bahan bakunya ada di dalam negeri, untuk dilakukan hillirisasi sehingga mempunyai nilai tambah. “Selama ini arah pembangunan industri dalam negeri masih belum terarah, meski Indonesia kaya dengan bahan baku tapi malah di ekspor sehingga produksi dalam negeri kekurangan dan celakanya tidak memiliki nilai tambah,” sambungnya.

Sebagai contoh, seperti Jepang yang fokus mengembangkan industri otomotif dan elektroniknya yang mampu menguasai pasar internasional. Harusnya Indonesia bisa mengadopsi konsep itu dan memulai pemetaan apa saja kiranya industri dalam negeri yang bisa digarap. “Setidaknya Indonesia bisa punya 5 industri andalan,” ujarnya.

Karena, lanjut dia lagi, Indonesia punya produksi karet, CPO, pulp dan kertas, yang terbesar di dunia. Tapi tidak pernah diolah sampai menjadi barang jadi di dalam negeri. Indonesia lebih banyak mengekspor dalam bentuk bahan baku sehingga tidak mempunyai nilai tambah. “Ke depan, jika memang pemerintah baru menginginkan adanya hillirisasi berjalan dan mampu meningkatkan ekspor lebih tinggi, sudah saatnya Indonesia punya prioritas industri yang menjadai andalan, yang mampu mengurangi defisit neraca perdagangan nasional,” tegasnya.

Apalagi, Presiden Jokowi menginginkan adanya investasi pembangunan infrastruktur dengan target Rp 1000 trilliun per tahun. Jika memang itu terjadi maka impor nasional akan lebih tinggi untuk beli matrial pembangunan infrastruktur seperti impor besi baja, semen dan lain-lain. “Makanya perlu ada ekspor andalan yang bisa mengimbangi impor nantinya,” tuturnya.

Banyak Disetir

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Rusli Tan menilai selama ini arah kebijakan pemerintah Indonesia banyak disetir oleh asing. Sehingga banyak kebijakan yang tidak pro dengan industri dalam negeri. “Selama ini masalah yang tidak pernah selesai sampai dengan saat ini, industri nasional selalu kesulitan memperoleh bahan baku, bukan hanya di industri pulp dan kertas saja, saya yakin industri lain juga demikian,” katanya.

Karena apa, bicara industri pulp dan kertas, produksi bahan bakunya Indonesia nomor satu se-ASEAN dan no 3 se-Asia, tapi selama ini industri selalu kekurangan bahan baku. Karena sampai dengan saat ini belum ada kebijakan pemerintah adanya pelarangan ekspor bahan baku untuk pulp dan kertas. “Kebijakan pemerintah kadang aneh dan tidak masuk logika. Kita ekspor sulit, tapi impor dipermudah, bagaimana industri lokal dapat berkembang jika diperlakukan tidak adil,” paparnya.

Sebagai contoh, pemerintah ingin menetapkan pemberlakukan penetapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di pasar dunia manapun tidak ada pemberlakukan itu, hanya ada di Indonesia. Al hasil, bagaimana industri kita mau ekspor sudah dipusingkan dengan aturan dalam negeri. “Berharap dapat insentif jika industri ingin melakukan ekspor ini malah di buat pusing,” tandasnya.

Padahal jika pemerintah memberikan kemudahan, industri dalam negeri saya menjamin pertumbuhan industri pulp dan kertas bisa mencapai bisa 12 persen pada 2015, dan tiga tahun ke depan bisa 40 persen.

“Berkaca pada negara lain industri pulp dan kertas seperti Thailand baru berkembang 10 tahun, tapi pertumbuhannya sudah sangat tinggi. Tapi di Indonesia yang sudah lebih mulai dari 30 tahun yang lalu jalan di tempat tidak ada perkembangan. Itulah kenapa, kami pengusaha menginginkan kebijakan pemerintah lebih pro terhadap industri dalam negeri jangan mau disetir oleh asing, yang hanya menginginkan bahan baku di Indonesia kemudian mereka olah di dalam negerinya, kemudian balik lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal, negara lain yang meraup untungnya,” ujarnya.

Namun demikian, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian, Pranata menuturkan Indonesia tidak perlu takut. “Karena untuk hasil perkebunan kita masih menjadi primadona mengingat hasil perkebunan nasional masih terbesar di dunia. Kita tidak perlu khawatir, hasil perkebunan kita masih yang paling tinggi untuk beberapa komoditas di dunia, yang terpenting adalah indsutri kita tidak kekurangan pasokan bahan baku,” katanya.

Tapi memang ada kendala seperti aturan SVLK yang memang akan berdampak pada penurunan ekspor nasional dalam jangka pendek, karena semua industri harus mengantongi ijin itu. “Jika memang penetapan aturan SVLK diberlakukan awal tahun 2015 memang akan mengurangi dampak ekspor, tapi itu temporer,” terangnya.

Yang terpenting, menurutnya kita masih optimis untuk industri hasil perkebunan nasional akan terus tumbuh bagus mengingat produksi perkebunan nasional masih sangat tinggi. “Meski negara lain seperti Vietnam, Thailand mau mengejar kita tidak perlu dikhawatirkan,” jelasnya.