NERACA

Jakarta - Pasar Lelang Komoditas (PLK) mencatat nilai transaksi nasional sebesar Rp693,7 miliar hingga November 2014, dan diharapkan pada 2015 angka tersebut bisa meningkat lagi. “Besarnya nilai transaksi ini membuktikan semakin pentingnya peran PLK. Saya akan terus mengembangkan PLK ke sejumlah daerah pada 2015,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (23/12).

Menurut Sutriono, angka transaksi ini disumbang oleh lima jenis komoditas dengan nilai transaksi terbesar nasional, yaitu beras sebesar Rp239,1 miliar, dengan total volume 28.867 ton, jagung senilai Rp81,1 miliar, dengan total volume 30.501 ton, sapi Rp61,5 miliar, dengan total volume 2.398 ton, ikan nila Rp24,1 miliar, dengan total volume 1.032 ton, dan cokelat Rp23,6 miliar, dengan total volume 739 ton.

Sementara untuk, nilai transaksi PLK di Sulawesi Selatan pada 2014 tercatat sebesar Rp38,3 miliar, dengan lima komoditas teratas yakni beras Rp11,4 miliar, total volume 1.540 ton, kakao Rp8,9 miliar, total volume 243 ton, rumput laut Rp3,5 miliar, total volume 205 ton, cengkeh Rp2,9 miliar, total volume 20 ton dan sapi Rp2,7 miliar, total volume 300 ekor.

Menurut Sutriono, Bappebti sudah merevitalisasi dan meresmikan PLK di sejumlah daerah seperti di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. “Kemendag akan terus mengembangkan PLK di tahun-tahun mendatang," ujar Sutriono. Saat ini terdapat 14 penyelenggara PLK yang dibiayai oleh APBN dan APBD, dan pada 2014, lima diantaranya melakukan revitalisasi pasar lelang, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Sutriono menyatakan tantangan mengelola komoditas unggulan seperti kakao, komoditas pangan seperti padi dan jagung, serta komoditas kelautan seperti perikanan dan rumput laut harus dihadapi dengan berorientasi pada agroindustri dan agribisnis serta melalui pengembangan PLK. “PLK dapat memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian hukum, kualitas, kuantitas, dan penyerahan tepat waktu serta menyimpan produk pertanian dengan harga yang rendah,” ujar Sutriono.

Lebih lanjut, Sutriono menyampaikan bahwa pengembangan berbagai komoditas unggulan Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan kemajuan di sektor pertanian dan menunjang perekonomian, khususnya yang menyangkut pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan.

Revitalisasi PLK

Sebelumnya, Sutriono juga menyatakan bahwa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, maka diperlukan revitalisasi pasar lelang komoditas (PLK). Dengan adanya revitalisasi diharapkan akan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, dan penyerahan tepat waktu, serta menjadi cara menyimpan produk pertanian dengan biaya rendah.

Sutriono Edi mengatakan, revitalisasi PLK lebih mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, revitalisasi ini akan membentuk lembaga penyelenggara PLK yang mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan pasar lelang yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia.

Menurut Sutriono, dalam pengembangannya PLK harus memiliki inovasi dan kreativitas. Misalnya, mengintergasikan dengan sistem resi gudang (SRG) secara online sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada para petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Sutriono menuturkan, salah satu tujuan PLK, yakni menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan petani produsen karena adanya kepastian harga. “PLK akan menciptakan transparansi harga yang wajar sehingga memberikan kemungkinan kepada petani dalam merencanakan pola budi aya tanam," ujar Sutriono.

Ia mengatakan, ada beberapa diversifikasi bisnis yang mampu menunjang penyelenggaraan PLK, di antaranya pengangkutan, pergudangan, dan informasi. Dengan demikian, setiap koperasi PLK dapat memperoleh pemasukan tambahan yang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Saat ini, koperasi PLK sudah mulai beroperasi di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dengan revitalisasi pasar lelang, akan diterapkan sistem penjaminan yang bertujuan menjamin penyelesaian atas transaksi dan mengurangi risiko terjadinya gagal bayar. “Dalam pelaksanaannya, setiap penjual dan pembeli diwajibkan menyerahkan sejumlah dana jaminan atau barang sebelum melakukan transaksi,” kata Sutriono.