Enam Negara Diduga Terlibat Antidumping

NERACA

Jakarta - Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Ernawati menyatakan saat ini sedang dilakukan penyelidikan antidumping terhadap barang impor Cold Rolled Stainless Steel (CRS) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Thailand, Malaysia, Korea, Taiwan, dan Singapura. “Penyelidikan ini penting dilakukan guna melindungi konsumen dan industri dalam negeri,” kata Ernawati dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, kemarin.

Pasalnya, impor dari negara yang dituduh dumping secara kumulatif cukup besar, yaitu sebesar 33.101 MT pada 2014 (Januari-Juni) atau 71% dari total impor CRS. “Pangsa pasar dari negara yang dituduh dumping juga cukup besar, yaitu sebesar 38% di tahun 2011, sebesar 41% di tahun 2012, 49% di tahun 2013, dan 45% di tahun 2014 (Januari-Juni),” papar Ernawati.

Ernawati kemudian mengungkapkan bahwa penyelidikan awal tersebut telah menghasilkan adanya indikasi dumping. “Setelah meneliti dan menganalisis permohonan tersebut, KADI menemukan adanya bukti awal terdapatnya importasi yang mengandung dumping atas barang impor CRS yang berasal dari RRT, Thailand, Malaysia, Korea, Taiwan, dan Singapura,” tegasnya.

Barang impor yang terlibat dalam penyelidikan antidumping yaitu CRS dengan nomor pos tarif 7219.32.00.00; 7219.33.00.00; 7219.34.00.00; 7219.35.00.00; 7219.90.00.00; 7220.20.10.00; 7220.20.90.00; 7220.90.10.00 dan 7220.90.90.00 asal RRT, Thailand, Malaysia, Korea, Taiwan, dan Singapura. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah adanya permohonan penyelidikan yang diajukan PT. Jindal Stainless Indonesia kepada KADI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut di atas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui dan ingin terlibat dalam penyelidikan, KADI memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpatisipasi pada penyelidikan dan memperoleh kuesioner, kepada KADI selambat- lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman.

Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, informasi, dan/atau permintaan dengar pendapat (hearing) yang berkaitan dengan penyelidikan yang berkaitan dengan penyelidikan barang dumping dan kerugian dimaksud, secara tertulis yang ditujukan kepada KADI.

Sekedar informasi, sejak Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dibentuk tahun 1996 sampai Maret 2014, Indonesia kini telah melakukan tuduhan atau pemanfaatan instrumen anti dumping sejumlah 48 kasus. Saat ini, ada 27 komoditi yang telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KADI, Djoko Wijono.

Adapun komoditi itu, lanjut dia, diantaranya baja, kertas, terigu, tekstil, kimia yang berasal dari berbagai negara seperti RRC, India, Korea dan Filipina. Dari 48 kasus penyelidikan, 17 komoiditi ditutup penyelidikannya karena atas permintaan petisioner atau tidak memenuhi persyaratan penyelidikan. “Untuk saat ini ada empat komoditi sedang dalam proses penyelidikan yang salah satunya adalah benang untuk tekstil,” terangnya.

Dijelaskan, dumping merupakan salah satu strategi dilakukan oleh eksportir produsen atau eksportir untuk bersaing dalam upaya mendapat atau meningkatkan pangsa pasar di negara tujuan ekspor. Yakni dengan cara menjual barang ke negara lain termasuk Indonesia dengan harga lebih murah daripada harga jual di pasar domestik. Meski paktik dumping tidak dilarang oleh WTO, apabila memberikan dampak merugikan industri barang sejenis dineghara pengimpor, WTO memperbolehkan negara untuk mengambil tindakan anti dumping berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Akan tetapi WTO memperkenankan negara anggotanya untuk mengambil tindakan anti dumping, tetapi negara anggota tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. “Untuk pengenaan BMAD hanya dapat dilakukan terhadap barang impor yang dirasakan mengganggu industri dalam negeri. Tindakan anti dumping harus benar benar dapat dipertanggungjawabkan melalui serangkaian proses penyelidikan,” lanjutnya.

Dikatakan, anti dumping ini merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh setiap negara anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negeri dari akibat yang ditimbulkan oleh harga jual yang tidak wajar berupa kerugian terharap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

“Tujuan bimbingan teknis ini untuk memberikan informasi, sekaligus media komunikasi antara KADI dengan dunia usaha khususnya industri dalam negeri yang berada di Pekalongan yang memproduksi produk hasil hutan, tekstil, sawit, karet, makanan. Yakni untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi industri dalam negeri yang merasa dirugikan akibat importasi barang sejenis dengan barang yang diduga dumping,” kata dia.

BERITA TERKAIT

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Negara Berkembang Di Asia Timur dan Pasifik Melemah

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik akan sedikit melemah.…

BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar

BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar NERACA  Garut - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan hasil pemeriksaan…

KPK Kembali Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor Gratifikasi

KPK Kembali Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan para pegawai negeri dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ini Penjelasan Harga Cabai Merah Stabil Tinggi

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan mencatat harga cabai merah keriting dan cabai merah besar di sejumlah pasar tradisional menunjukkan peningkatan…

Perang Dagang Diharapkan Tidak Semakin Gerus Ekspor RI

NERACA Jakarta – PT. Bank Central Asia Tbk mengingatkan perlunya antisipasi dari pemerintah agar berlarutnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat…

Reformasi WTO Untuk Mengembalikan Kredibilitas

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan reformasi terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat mengembalikan fungsi lembaga tersebut terhadap…