NERACA

Jakarta - Kementerian BUMN mengumumkan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan satu dari tiga perusahaan pelat merah yang akan menggelar penerbitan saham baru atau rights issue pada 2015. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menuturkan, selain Waskita, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, adalah dua BUMN lainnya yang ikut dalam aksi korporasi tersebut.

"Rencana rights issue tiga BUMN itu sudah diajukan kepada Komite Privatisasi dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp12 triliun untuk menyerap rights issue ini," kata Imam di Jakarta, Senin (22/12).

Menurut dia, dana untuk penyerapan right issue tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Adapun langkah melakukan rights issue itu dimaksudkan agar ketiga BUMN tersebut dapat mendukung program pemerintah dalam sektor infrastruktur dan pembangunan pabrik pemurnian konsentrat atau smelter.

Imam juga menjelaskan, setelah mendapat diputuskan di Komite Privatisasi maka usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari 2015.

"Rencana rights issue sudah melalui serangkaian kajian mendalam. Yang jelas Kementerian BUMN dan DPR tetap berkomitmen sebagai pemegang mayoritas, yakni minimum 51%," tegas Imam.

Pemerintah nantinya akan menyerap hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dari penerbitan rights issue ketiga BUMN tersebut. Dengan begitu, ketiga BUMN tersebut dapat membuat perseroan dapat meningkatkan kemampuan pendanaan untuk membiayai ekspansi dengan dana segar yang diperoleh dari rights issue.

Imam menjelaskan, bagi investor publik diperkirkaan dapat menyerap saham baru yang diterbitkan perseroan maksimum 2/3 dari total saham baru yang diterbitkan, sedangkan pemerintah akan menyerap sekitar 1/3 dari total dana rights issue.

Penghitungan persentase rights issue masih dilakukan oleh perusahaan sekuritas pelat merah selaku penjamin pelaksana emisi atau underwriter, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities. Namun secara resmi, pemerintah belum menunjuk ketiganya dalam gelaran aksi korporasi BUMN tersebut. [ardi]