LPS Ingin RUU JPSK Segera Berlanjut

Masuk Prolegnas 2015-2019

Rabu, 24/12/2014

NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan menginginkan agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada 2015. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika sistem keuangan nasional di saat mengalami krisis. Terlebih, RUU ini masuk dalam draf Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan sejauh ini lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan LPS, tengah menggodok serta menyusun beleid tersebut.

“Perlu ada penguatan-penguatan seperti yang kita inginkan, yaitu UU JPSK. Saat ini kita sedang susun. Tahun depan Menteri Keuangan (Bambang PS Brodjonegoro) akan mengajukan lagi ke DPR,” katanya di Jakarta, Minggu (21/12), pekan lalu.

Lebih lanjut dia menegaskan, kondisi perekonomian global yang belum menentu, ditengah penguatan dolar Amerika Serikat yang telah berdampak pada pelemahan mata uang di sebagian negara, termasuk Indonesia.

Kartika melanjutkan, keberadaan UU JPSK bertujuan untuk mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada perekonomian Indonesia yang secara tidak langsung telah terkena dampak dari penguatan dolar AS. Menurut dia, RUU ini perlu dibahas dan disahkan agar menjadi payung hukum dan antisipasi apabila ada krisis ekonomi.

“LPS bersama BI, Kemenkeu dan OJK terus bekerjasama jika kondisi perekonomian semakin buruk, FKSSK terus berkoordinasi dan menangani krisis jika memang ada potensi seperti itu, kita harus antisipasi jika kondisi sistem keuangan kita mengalami darurat,” tukasnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, menilai Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik mengutamakan pembahasan Rancangan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dibanding RUU Perbankan.

UU JPSK dianggap penting bagi institusi keuangan di Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan krisis yang sewaktu-waktu datang. "Saya secara umum melihat RUU Perbankan itu masih harus didiskusikan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Kronologis

JPSK adalah kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.

Pada 2008 silam, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor keuangan dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, RUU JPSK ditolak karena dirasa memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan juga dicurigai DPR bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu PT Bank Century Tbk (sekarang Bank Mutiara), yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi. DPR juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas. [ardi]