LPS Ingin RUU JPSK Segera Berlanjut - Masuk Prolegnas 2015-2019

NERACA

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan menginginkan agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada 2015. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika sistem keuangan nasional di saat mengalami krisis. Terlebih, RUU ini masuk dalam draf Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan sejauh ini lembaga yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan LPS, tengah menggodok serta menyusun beleid tersebut.

“Perlu ada penguatan-penguatan seperti yang kita inginkan, yaitu UU JPSK. Saat ini kita sedang susun. Tahun depan Menteri Keuangan (Bambang PS Brodjonegoro) akan mengajukan lagi ke DPR,” katanya di Jakarta, Minggu (21/12), pekan lalu.

Lebih lanjut dia menegaskan, kondisi perekonomian global yang belum menentu, ditengah penguatan dolar Amerika Serikat yang telah berdampak pada pelemahan mata uang di sebagian negara, termasuk Indonesia.

Kartika melanjutkan, keberadaan UU JPSK bertujuan untuk mengantipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada perekonomian Indonesia yang secara tidak langsung telah terkena dampak dari penguatan dolar AS. Menurut dia, RUU ini perlu dibahas dan disahkan agar menjadi payung hukum dan antisipasi apabila ada krisis ekonomi.

“LPS bersama BI, Kemenkeu dan OJK terus bekerjasama jika kondisi perekonomian semakin buruk, FKSSK terus berkoordinasi dan menangani krisis jika memang ada potensi seperti itu, kita harus antisipasi jika kondisi sistem keuangan kita mengalami darurat,” tukasnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, menilai Dewan Perwakilan Rakyat lebih baik mengutamakan pembahasan Rancangan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dibanding RUU Perbankan.

UU JPSK dianggap penting bagi institusi keuangan di Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan krisis yang sewaktu-waktu datang. "Saya secara umum melihat RUU Perbankan itu masih harus didiskusikan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Kronologis

JPSK adalah kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.

Pada 2008 silam, pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitan keuangan dalam sektor keuangan dan perbankan, yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, RUU JPSK ditolak karena dirasa memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, dan belum jelasnya skema penyelamatan suatu perusahaan yang menjadi sumber krisis.

RUU JPSK yang diajukan juga dicurigai DPR bermuatan politis karena dimanfaatkan sebagai legalitas pemerintah untuk membantu PT Bank Century Tbk (sekarang Bank Mutiara), yang waktu itu terancam kolaps dan dilikuidasi. DPR juga meragukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4/2008 tentang JPSK karena pola pengambilan keputusan dan pola pembiayaan dalam aturan tersebut dinilai belum jelas. [ardi]

BERITA TERKAIT

Siapapun yang Menang Pilpres 2019 : Tugas Berat Menantinya

  Oleh : Dedi Syaifullah Kurniadi Jamil, Pengamat Ekonomi Politik Kubu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin maupun kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

Wali Kota Tangerang Ingin Bentuk Sentra Pelayanan Publik

Wali Kota Tangerang Ingin Bentuk Sentra Pelayanan Publik NERACA Tangerang - Wali Kota Tangerang, Banten, H. Arief R. Wismansyah menyampaikan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Realisasi Penyaluran KUR 70,9% - Sampai Agustus 2018

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah penyaluran KUR hingga 31 Agustus 2018 mencapai…

Akseleran Fasilitasi Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Hipmi Jaya

      NERACA   Jakarta - Mengusung semangat dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan sebagai wujud percepatan inklusi keuangan, PT…

Roadmap Ekonomi Syariah Rampung Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menargetkan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah akan rampung pada…