Perbanas Tawarkan Tiga Solusi

Uji Materi UU OJK

Rabu, 24/12/2014

NERACA

Jakarta - Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pengujian UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam persidangan, MK mendengarkan keterangan dari pihak Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional sebagai pihak terkait, yang diwakili Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono.

Dalam persidangan ini, Perbanas menawarkan tiga solusi kepada MK sebagai jalan tengah (win-win solution) sebelum perkara diputuskan. "Kami tidak bermaksud mempengaruhi keputusan MK. Tapi ada tiga solusi yang netral dan tidak memihak," kata Sigit, di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/12).

Pertama, menurut Sigit, agar institusi OJK tetap ada dan menjalankan tugas serta fungsinya sesuai UU. Hanya saja, dalam usulan ini, Perbanas meminta agar OJK tidak melakukan pungutan kepada seluruh pelaku jasa keuangan. Dalam solusi ini, OJK hanya mengandalkan anggaran dari APBN.

Kedua, Perbanas mengusulkan agar OJK tetap ada, namun jika anggaran hanya melalui APBN dirasa berat, diusulkan agar pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dikembalikan ke Bank Indonesia.

Ketiga, Perbanas mengusulkan OJK tetap ada, tetap melaksanakan pungutan, namun perlu dilakukan revisi sejumlah pasal dalam UU OJK. Sigit pun menyepakati, jika pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di bawah satu atap bisa mengefektifkan koordinasi.

Dengan begitu, ancaman krisis bisa diatasi lebih cepat."Menurut hemat kami penyatuan ini lebih banyak memberikan manfaat dari sebaliknya," jelasnya. Terkait pungutan, dia lebih memilih agar tidak dikenakan kepada perbankan.

Lantaran pungutan merupakan amanat dari UU, sebagai industri, perbankan siap menjalankan amanat tersebut. Mengenai hal ini, Perbanas pernah mengusulkan agar pemberlakuan pungutan dilakukan setelah lima tahun OJK berdiri. Namun, usulan tersebut tidak dipenuhi.

"Kami bukan tidak mematuhi peraturan. Kami sedang berjuang untuk meminta keringanan. Jika dipaksa memilih, tentu kami memilih diatur dan diawasi tanpa membayar pungutan," tegas Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk, itu.

Miliki rekening

Akan tetapi, Sigit tak bisa menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sejauh mana pungutan yang mengandung prinsip fleksibilitas tersebut telah memberikan nilai tambah ke industri perbankan. Menurut Sigit, tidak adil memberikan penilaian karena pengaturan dan pengawasan perbankan di OJK baru dimulai awal tahun ini. Dia mengatakan, dari sebelum perbankan diawasi OJK hingga sekarang, kondisi industri perbankan tetap baik.

Sementara Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia, Rosalia Suci mengungkapkan, selama sektor perbankan diawasi dan diatur oleh BI tak pernah memberlakukan pungutan ke industri perbankan. Hanya saja, saat itu terdapat kewajiban industri perbankan untuk memiliki rekening di BI. Hal tersebut memiliki fungsi positif bagi industri perbankan.

"Fungsinya, untuk bank itu simpan sebagian dananya di BI. Hal ini supaya likuiditas di pasar tidak berlebihan," kata dia. Selain itu, rekening tersebut juga berfungsi untuk melakukan penyelesaian kewajiban bank, seperti Real Time Gross Settlement (RTGS) dan kliring melalui sistem di BI.

Meski begitu, seluruh aset di dalam rekening tersebut sepenuhnya milik perbankan."Aset itu secara hukum sepenuhnya milik bank. Setiap saat bank berhak mengeluarkan. BI juga memberikan bunga," tukasnya.

Perlu diketahui, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) mempersoalkan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan OJK. Hal itu dikarenakan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan di OJK tak diatur dalam konstitusi.

Pasal yang diuji merupakan 'jantung' dari keberadaan OJK. TPKEB menilai, kata 'independen' dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan ketentuan Pasal 23D dan Pasal 33 UUD 1945.

Selain membatalkan Pasal 1 angka 1 UU OJK, TPKEB juga meminta MK untuk membatalkan Pasal 5 dan Pasal 37 UU OJK. Pasal 37 UU OJK terkait pungutan OJK, dapat berdampak pada berkurangnya kemandirian OJK.

Pungutan ini memicu tanda tanya lantaran akan ditempatkan di pos apa dalam nomenklatur APBN. TPKEB juga meminta MK untuk menyatakan frasa ‘..tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan..’ sebagaimana terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 UU OJK dianggap bertentangan dengan UUD 1945. [mohar/ardi]