Hindari Kebijakan Dadakan

MENGHADAPI GEJOLAK NILAI TUKAR RUPIAH

Selasa, 23/12/2014

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia diminta jangan terlena dengan ancaman depresiasi rupiah yang diperkirakan masih berlanjut pada tahun depan. Pasalnya, menghadapi gejolak nilai tukar yang datangnya tiba-tiba sejatinya harus mampu diantisipasi dengan kebijakan terpadu yang komprehensif, bukan kebijakan dadakan yang menimbulkan kepanikan di masyarakat.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko, ancaman krisis nilai tukar rupiah diperkirakan masih berlanjut hingga tahun depan. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan pemerintah, baik di bidang moneter maupun fiskal. Kebijakan moneter yang telah digulirkan antara lain berupa pengetatan rupiah melalui kebijakan peningkatan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), penghentian pasar SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), pembatasan transaksi valuta asing. Plus, berbagai ketentuan BI seperti pengetatan batas maksimum pemberian kredit.

"Sebenarnya kebijakan yang ditempuh pemerintah itu memberikan kesan panik. Semua instrumen digunakan untuk mengerem orang supaya tidak membeli US$. Nah, kalau menurut teori ekonomi, seharusnya tidak perlu sedrastis itu," ujarnya dihubungi Neraca, Senin (22/12).

Menurut dia, dalam teori ekonomi ada pembagian tugas antara kebijakan moneter dengan fiskal. Artinya, kalau kebijakan moneter ketat, kebijakan fiskal agar diperlonggar. Sebaliknya, kalau fiskalnya ketat, moneternya yang dilonggarkan. Jadi, kebijakan bersifat kombinasi.

"Nah, yang terjadi sekarang adalah dua-duanya ketat. Moneter ketat, fiskal juga ketat. Ini merupakan suatu tindakan yang terlalu berlebihan. Seperti menumpas habis. Sehingga tidak ada kesempatan lain bagi perekonomian nasional untuk tumbuh. Perekonomian nasional tidak punya ruang gerak lagi. Ini kan salah, dan terlalu berlebihan (over-reacted). Tetapi akhirnya, pemerintah tampaknya mulai mengoreksi diri. Sekarang, likuiditas mulai dilonggarkan," ujarnya.

Prasetyantoko menilai pemerintah sudah nggak benar sejak awal, artinya pemerintah terlalu berlebihan. Padahal kenyataannya, sekalipun sudah diperketat di semua sektor atau lini, kenyataannya nilai tukar rupiah tetap turun terhadap US$. Bahkan , sehabis muncul kebijakan pengetatan tersebut, nilai rupiah tetap melemah. Artinya apa ? Artinya, kebijakan pemerintah ini hanya memberikan kesan panik, maka pelaku ekonomi juga panik. Kalau pemerintah saja panik, apalagi masyarakat, sehingga spekulasi pembelian dolar AS berjalan terus.

Kondisi yang dihadapi oleh rupiah akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh faktor sentimen. Munculnya sentimen negatif karena sebagian investor membandingkan kondisi antara Indonesia dengan kondisi Rusia, yang sebenarnya sangat jauh berbeda. Di sisi lain, faktor fundamental seperti defisit perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan (current account) masih memerlukan waktu 2-3 tahun untuk pemulihannya.

Kebijakan Reaktif

Pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, respon pemangku kebijakan dalam menanggapi masalah ekonomi di Indonesia harus tepat. Pemangku kebijakan seharusnya tidak bertindak reaktif dengan sekadar mengeluarkan kebijakan moneter begitu saja. Hal ini dicontohkan oleh BI yang secara reaktif menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), padahal inflasi tidak tinggi saat itu. Bank Indonesia dianggap telah salah timing (langkah) menerapkan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian Indonesia.

“Kecenderungan Indonesia bergantung pada kebijakan moneter untuk menjaga kondisi perekonomian. Dengan kebijakan moneter memang bisa cepat dilakukan dan direspons, namun tidak bisa menuntaskan berbagai masalah ekonomi di Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah dan BI tidak berkoordinasi dengan baik dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia. Posisi BI yang independen yang menyebabkan pemerintah tidak bisa intervensi kepada bank sentral tersebut, sehingga BI melakukan kebijakan moneter secara power full tanpa intervensi pihak lain.

“Memang dibutuhkan bauran kebijakan untuk menjaga cadangan devisa negara. Dengan kebijakan moneter yang tepat maka rupiah dapat terus kuat, dan dalam sisi fiskal dalam menanggulangi tekanan-tekanan yang besar dari internal maupun eksternal. Harusnya ada stabilisasi dari kebijakan moneter dan fiskal, namun hal yang penting adalah koordinasi yang kuat antara pemerintah dan BI dalam menstabilkan perekonomian Indonesia dari sisi fiskal maupun moneter,” ujar Eugenia.

Menurut dia, cadangan devisa Indonesia memang akan terkuras, karena akan adanya tekanan oleh permintaan dolar AS yang masih dibutuhkan untuk impor. Hal ini berkaitan dengan rencana pada tahun depan dimana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% hingga 1,375%, maka diperkirakan investor asing yang semula menanamkan portofolionya di Indonesia akan memindahkannya ke negara Paman Sam itu.

Selain cadangan devisa berkurang, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap US$ juga akan terganggu. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perekonomian Indonesia, pemangku kepentingan seperti pemerintah dan BI pun harus cermat dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

“Penguatan ekonomi Indonesia harus dilakukan pada semua sektor, seperti industri dan manufaktur. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah jaminan kesehatan bagi pelaku kerja sehingga menumbuhkan produktivitas yang tinggi guna pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan pemerintah seperti pengalihan subsidi BBM harus dilakukan dengan maksimal dan tepat sasaran, dimana pengalihan ke sektor kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengkritisi masih minimnya arah kebijakan pemerintah baru (Jokowi) dalam pembangunan eknomi ke depan. Dimana dia melihat sampai dengan saat ini arah kebijakan yang diambil belum tersirat dalam dokumen maupun konsep yang terarah. “Pada kepemimpinan era SBY ada program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tersusun dalam sebuah konsep pembangunan pembangunan ekonomi, pemerintah sekarang arah kebijakannya mau dibawa kemana dalam bentuk seperti apa,” katanya.

“Arah kebijakannya harus jelas, program dan konsepnya harus tersusun dengan rapi bukan hanya sekedar omongan di publik saja,” ujarnya.

Dan tentu saja, kalau memang ingin ada penguatan pada pertumbuhan ekonomi tentu arahnya pada pengembangan di sektor riil. Namun lagi-lagi arah pemerintah mau yang kemana apakah disektor pangannya, sektor maritime, atau di yang lain. “Kalau mau mendorong pertumbuhan ekonomi tentu arahnya pada sektor riil, terutama untuk industri padat karya,” ujarnya.

Adapun disinggung akan kebijakan pengendalian moneter, menurut Enny, selama ini BI sudah cukup confident dalam menangani moneter. Hanya saja, selama ini kebijakan BI masih berkutat pada pengendalian rupiah. Sebagai contoh, saat ini suku bunga acuan (BI Rate) terkesan terabaikan dimana Indonesia masih tergolong sebagai negara high cost, tapi BI Rate dibiarkan tinggi sehingga masih menjadikan keterpurukan pada permodalan industri dalam negeri. iwan/agus/mohar