Rusia Didorong Tingkatkan Investasi dan Perdagangan

Belum Siap Bangun Pembangkit Nuklir

Rabu, 24/12/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia mengakui belum siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun Rusia menawarkan teknologi generasi keempat yang diklaim ramah lingkungan tersebut. Meskipun begitu, Indonesia siap meningkatkan kerja sama bidang investasi dan perdagangan.

"Mereka datang bicara tentang kapasitas listrik nuklir. Saya bilang itu masih jauh kita belum pikirkan hal tersebut. Mereka mengatakan memiliki teknologi terbaru dalam bidang nuklir dan sudah kerja sama di banyak negara," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil seusai bertemu Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Y Galuzin, Jakarta, Senin (22/12).

Sofyan mengakui, pemerintah berkomitmen membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) hingga lima tahun depan. Namun, pembangkit listrik tenaga nuklir tidak masuk dalam komitmen itu. "Kami menganggap gas, geothermal, hydro, minihydro, dan lainnya itu yang paling cepat dan tidak kontroversial. Sedangkan, nuklir tentunya kita harus melakukan studi lebih lanjut untuk masalah itu," ujarnya.

Terlepas dari itu, menurut Sofyan, pemerintah dan Rusia sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, baik perdagangan maupun investasi. Ini merupakan tindak lanjut atas pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT APEC di Beijing, China beberapa waktu lalu. "Mereka mengatakan beberapa hal misalnya, membangun smelter alumina di Kalimantan Barat. Intinya, pemerintah akan membantu karena itu merupakan program yang tak terpisah dari peningkatan nilai tambah sumber daya alam," ucapnya.

Selain itu Sofyan menambahkan, Rusia juga mengajukan kerja sama pembangunan infrastruktur, terutama jalur kereta api di Kalimantan. Lalu, Negeri Beruang Putih ini menawarkan Pesawat Sukhoi dan menjajaki kerja sama dengan PT Pindad (Persero) dalam pembuatan peluru kaliber besar yang dilakukan. "Saya pikir itu bagus. Intinya apapun kerja sama pertahanan bisa kita tingkatkan. Sehingga suatu saat kita bisa memiliki industri pertahanan yang cukup mumpuni dengan multiple purposes," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Rusia menawarkan kerja sama pada Indonesia untuk mengembangkan dua blokPembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) senilai US$8 miliar atau Rp97,4 triliun (kurs Rp12.187 per dolar AS). PLTN yang akan dikembangkan tersebut rencananya berkapasitas 2.400 MW.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom). Kerja sama yang ditawarkan Rosatom bukan hanya sebatas jasa pembangunan dan perawatan PLTN, tetapi juga menawarkan solusi yang menyeluruh dibidang ketenaganukliran dari pembangunanPLTNyang paling canggih, paling modern dan paling aman hingga transfer teknologi, kandungan lokal yang tinggi, pembiayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pemerintah Rusia akan memberikan bantuan pinjaman untuk pembangunan PLTN, bantuan pembiayaan dapat dalam bentuk bantuan kenegaraan, joint venture antara Rosatom dan perusahaan lokal atau konsorsium. Semua peluang masih terbuka," kata Senior Expert,Representasi Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia, Sergey Kukushkin.

Dinilai mampu

Sedangkan menurut Marwah Daud Ibrahim, Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Indonesia yang hingga kini masih belum berani menggunakan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik harus didorong bersama agar pemerintah membuat kebijakan untuk membangun PLTN.

Taswanda Taryo, Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir mengatakan, saat ini pengembangan nuklir dunia sudah memasuki generasi keempat di mana semua reaktor daya baru akan mempunyai peran penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) dan lebih ramah lingkungan.

Dia juga menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah siap dan mampu untuk mengembangkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi, khususnya mendirikan PLTN di beberapa wilayah.

Di beberapa negara, ongkos PLTN dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari harga pokok penjualan listrik.

Taswandajuga menjelaskan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan studi keekonomian menunjukkan untuk PLTN dengan daya 1.000 MW ongkos pembangkitan listrik hany 6 sen per Kwh. Itu pun termasuk biaya jaringan listrik.

Perlunya pembangunan PLTN, imbuh Taswanda, karena melihat proyeksi kebutuhan listrik per kapita pada 2025 sekitar 2.500 Kwh/kapita dan sekitar 7.000 Kwh/kapita pada 2050 mendatang. [agus]