Balitbang KP Dukung Peluncuran Satu Pintu IGT - Pengolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NERACA

Jakarta – Pemerintah baru saja meluncurkan satu peta Informasi Geospasial Tematik (IGT). Tujuan dari peluncuran IGT adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan seluruh kawasan Indonesia, dengan dasar satu kebijakan yang tertata. Setidaknya ada 4 peta yang diluncurkan dalam satu peta IGT, yaitu peta penggunaan lahan, peta mangrove, peta lamun, peta karakteristik perairan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut mendukung adanya peluncuran satu pintu IGT. Dimana Balitbang KP, ikut berkontribusi dalam satu pintu IGT adalah untuk peta karakteristik perairan nasional dan peta lamun nasional yang ditandai dengan kerjasama antara Balibang KP dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kepala Balitbang KP, Achmad Poernomo menuturkan adanya kerjasama antara Balitbang - BIG, akan memperkuat pemanfaatan berbagai peta yg sudah dihasilkan oleh Balitbang KP selama ini. Sehingga perencanaan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) akan semakin terarah dan mempunyai basis yg kuat. “Selama ini peta wilayah nusantara masih terpisah, dengan adanya satu pintu IGT maka ada penyatuan data dan peta seluruh wilayah kawasan nasional,” katanya saat menghadiri acara peluncuran satu peta IGT di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Senin (22/12).

Ada pun peluncuran satu peta IGT ini sebagai rangsangan Kementrian/Lembaga (K/L) agar mau membagi data dan petanya, agar ke depan satu peta IGT mencakup semua instansi yang ada di Indonesia. “ Memang belum sempurna karena belum semua instansi ikut andil dallam satu pete IGT, maka dari itu ini merupakan pemancing bagi instansi untuk bergabung disini,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, peluncuran satu peta IGT ini merupakan bentuk aktualisasi dari democratic governance (pemerintahan yang berdemokrasi). "Kebijakan satu peta atau one map policy akan menghasilkan kebijakan berkualitas guna menata tata ruang kelestarian lingkungan kawasan Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Sedangkan menurut, Kepala BIG Priyadi Kardono mengungkapkan, dengan peluncuran ini, maka rujukan akan mengacu pada satu peta dan tidak ada yang membuat peta masing-masing. "Peta dasar, BIG yang membuatnya. Dan untuk tematik bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau perorangan, yang harus merujuk pada peta dasar BIG," ucapnya.

Ia menjelaskan, untuk peta tematik tutupan lahan nasional, habitat lamun nasional dan karakteristik laut nasional memiliki skala 1:250.000 dan peta tematik mangrove Sumatera 1:50.000, atau skala besar.

Penyusunan peta tematik ini merupakan hasil kerja sama kelompok kerja dari sejumlah instansi dan lembaga swadaya masyarakat.

Hasil rekapitulasi atas perhitungan hasil integrasi informasi geospasial tematik penutupan lahan didominasi oleh penutupan lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman.

Luas keseluruhan semua kelas hutan mencapai 105.025.216 hektare (ha) atau setara 55 persen dari luas wilayah nasional yang dihitung. Luas penutup lahan untuk pertanian dan perkebunan mencapai 45.967.769 ha. Sedangkan penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas tanaman semusim lahan basah seluas. 8.132.642 ha.

BERITA TERKAIT

Kembalikan Peran Koperasi Perikanan di TPI

Kembalikan Peran Koperasi Perikanan di TPI NERACA Jakarta - Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelengaraan…

Kerusakan Jalan dan Tanggul Air di Tambun Utara

Dekat dengan Jembatan Besi penghubung Kota Bekasi dan Kab Bekasi. Akibat longsor karena derasnya aliran sungai DAS Cikeas dan Cileungsi yang…

Citilink Buka Rute Baru Jakarta -Banyuwangi - Dukung Industri Pariwisata

NERACA Jakarta - Maskapai berbiaya hemat (LCC) Citilink Indonesia terus melakukan ekspansi bisnis dengan membuka rute baru untuk melanjutkan pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…