NERACA

Jakarta---Kalangan DPR mendukung pemberian fasilitas pembiayaan melalui  Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemda DKI untuk  pembangunan proyek  Mass Rapid Transit (MRT).  Alasanya fasilitas ini sangat penting untuk mengurangi dampak kemacetan di Jakarta  yang saat ini kondisinya sangat parah. Apalagi, kemacetan ini bisa membawa dampak dampak negatif terhadap roda perekonomian.  

“Saya mendukung Pemda DKI Jakarta terkait usulan SLA ini guna menyelesaikan proyek MRT Monorel ini. Supaya proyek ini bisa berjalan memang perlu dukungan dana. Secara prinsip, saya mendukung, tetapi kami perlu membahas dengan Kemenkeu karena Kemenkeu yang bisa melakukan perjanjian dengan pihak luar,” kata anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad ditemui wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Pemda terkait penerusan pinjaman/SLA kepada Pemda dalam APBN 2011, di  Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Fauzi, kemacetan ini membuat distribusi arus barang dan jasa menjadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi,  sekaligus melemahkan daya saing produk. Karena itu, pemberian fasilitas SLA bagi Pemda DKI ini  layak didukung. Menurut Gubernur DKI, Fauzi Bowo, Pemda DKI membutuhkan SLA sebesar  289,9 miliar yen.   Hanya saja, kata  Fauzi Achmad, masalah SLA ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena itu perlu diadakan Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan  Menteri Keuangan.   “UU memang  mengatur bahwa Pemda  tidak langsung membuat loan agreement dengan pihak luar negeri. Hal ini guna mencegah terjadinya lagi krisis moneter seperti 1997-1998,  antara lain karena terjadi akumulasi hutang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta”ungkapnya lagi.

Berdasarkan data, kerugian ekonomi tiap tahun yang di sebabkan oleh kemacetan lalu lintas di Jabodetabek mencapai  3 triliun rupiah untuk biaya operasi kendaraan dan  2,5 triliun rupiah untuk waktu perjalanan. “Apabila tidak dilakukan perbaikan sistem transportasi, akumulasi kerugian ekonomi akan semakin besar,” ujarnya.

Diakui anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini,  masalah kemacetan di Jakarta menimbulkan multilayer efek ekonomi, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi rakyat.  Ujung-ujungnya juga terkait dengan  APBD Pemda  dan APBN pada umumnya. “Tak terkecuali  BUMN sebagai kekayaan negara yang terpisah juga merasakan dampaknya, akibat kemacetan di Jakarta. Karena Jakarta, selain merupakan ibukota republik, juga merupakan sentral bisnis nasional dan pintu gerbang hubungan ekonomi internasional,”tambahnya.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan, masalah MRT ini juga bagian dari infrastruktur terutama pelayanan publik. Namun karena berkaitan dengan SLA, tentu perlu kehati-hatian. Berdasarkan analisa Fauzi sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI,  ada sejumlah Rp 15.417.542.429.698,40 dari mata anggaran 999.04 SLA yang berpotensi macet.

Lebih jauh Fauzi mengungkapkan , alokasi SLA pada APBN 2011 sebesar 11,7 triliun rupiah dengan rincian SLA baru (16 proyek) sebesar 6,05 triliun rupiah dan SLA lanjutan (28 proyek) senilai 5,67 triliun rupiah. “Totalnya ada 44 proyek dengan nilai 11,7 triliun rupiah,” katanya.

Lebih lanjut, Fauzi menegaskan, agar setiap rapat mengenai anggaran harus dilakukan secara terbuka, baik saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) maupun Komisi. Akuntablitas Keuangan Negara kata dia harus dimulai  dengan perencanaan yang memenuhi syarat ketetapan prosedur (Rechtmatigheids) dan ketepatan angka (Cijfermatigheids) dan  akhirnya dilakukan  riks based audit dengan mengungkap pencapaian azas manfaat (Doelmatigheids). **cahyo