Partai-partai mainstream tampaknya memiliki persoalan yang hampir sama, yakni kemandegan regenerasi dan mengguritanya oligarki dalam internal partai. Bahkan kemunculan tokoh-tokoh muda ke puncak kepemimpinan partai justru menuai perpecahan yang sulit untuk didamaikan. Sebelum Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB saat ini, benar-benar mengantongi legitimasi politik secara penuh, PKB tergoncang hebat karena berseteru dengan trah Alm. Gus Dur dan sampai saat ini belum jua menemukan titik rekonsiliasi.

Kemudian berlanjut dengan pertentangan sengit antara kubu Surya Darma Ali dan Romahurmuzy alias Rommy (40 tahun) yang dianggap sebagai sayap generasi muda dalam  Partai berlambang ka’bah tersebut. Konflik internal ini pun melahirkan dualisme kepemimpinan di tubuh partai yang rasanya butuh waktu panjang untuk berdamai dengan penerus SDA, yakni Djan Faridz. Pasalnya, ada legitimasi yuridis yang berbeda diantara dua kubu ini sehingga sama-sama melahirkan konfidensi politik untuk saling klaim siapa yang paling sah dan layak diakui.

Sejurus dengan itu, penerimaan secara aklamasi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar untuk satu periode mendatang pada Munas Bali beberapa waktu lalu juga akhirnya memicu keretakan didalam partai berlambang beringin ini. Kubu Agung Laksono yang sedari masa pilpres lalu cendrung memiliki pandangan politik  berbeda akhirnya berhasil menghimpun kekuatan tandingan untuk menolak legitimasi hasil Munas Bali. Disayangkan, konflik internal partai penyokong Orde Baru ini berlangsung antara dua kubu tua yang bisa dikategorikan dalam keranjang generasi yang sama alias generasi yang sudah tidak muda lagi.

Disisi yang lain, Gerindra, PDIP, Demokrat, Nasdem, dan Hanura, tampak semakin betah berada dibawah bayang-bayang nama besar ketua umum lamanya. Prabowo dengan umur yang sudah diawali angka enam, terpilih secara aklamasi pada Munas Gerindra beberapa waktu lalu. SBY nampaknya juga semakin bersinar paska terobosan politiknya saat menguatkan dukungan politik atas Perpu Pilkada. Suara-suara sumbang dari dalam Partai Demokrat pun masih terbilang kecil, cuma dari para loyalis Anas Urbaningrum seperti  Gede Pasek Cs. 

Dipastikan dalam tubuh Nasdem dan Hanura juga akan terdapat fenomena yang sama. Nama besar Surya Paloh sebagai pendiri Partai masih sulit ditandingi oleh generasi-generasi muda Partai Nasdem, apalagi Hanura yang masih kental bau Jenderal (purn) Wiranto didalamnya.

PDIP tampak sedikit ambigu. Disatu sisi partai kepala banteng ini berhasil menjajakan Jokowi (representasi tokoh muda) sebagai calon presiden dan berhasil mengantarkannya ke istana negara. Tak sedikit yang memuji terobosan politik partai ini, meski banyak pula yang memandang langkah itu sebagai pilihan pragmatis ditengah semakin melangitnya elektabilitas Jokowi jika dibanding dengan elektabilitas ketua umumnya kala itu, Megawati. Namun disisi yang lain, terutama soal isu regenerasi dan suksesi kepemimpian partai, justru PDIP tampak sangat kaku.  Segala hal yang berhubungan dengan usaha-usaha meredupkan sinar Megawati di dalam partai akan dianggap sebagai “ide gila” dan  dianggap bisa merusak tradisi partai. Bahkan saat partai oposisi di era Orde Baru ini harus berhadapan dengan hasil survey Cyrus network baru-baru ini, para kader senior partai tampak menampik keras dan menganggap hasil survey,  yang menyatakan bahwa publik lebih menginginkan regenerasi di jajaran kepemimpinan PDIP,  adalah hasil kajian yang menyesatkan karena tidak melibatkan kader-kader internal partai banteng ke dalam penelitian.

Dengan konstelasi kepemimpinan partai-partai yang ada saat ini, diprediksi untuk waktu-waktu ke depan juga akan diwarnai oleh gaya dan model relasi politik yang sama dengan sekarang. Justru akan sangat kontras dengan realitas dan dinamika politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa selera politik publik sudah mulai bergeser pada kator-aktor muda. Keterpilihan Jokowi sebagai president ke tujuh Indonesia adalah bukti nyata betapa generasi muda menjadi salah satu harapan yang muncul di tengah-tengah oligarki dan dominasi para tokoh kolot.

Tantangan partai politik ke depan akan semakin berat, apalagi setelah dimulainya era pemilihan langsung dimana partai-partai harus berbagi peran dengan masyarakat dalam melahirkan bibit-bibit kepemimpinan nasional dan lokal. Kondisi ini menyiratkan bahwa ke depan tidak hanya partai politik yang bisa mendudukan seorang pemimpin ke dalam  pemerintahan, masyarakat sipil dan media pun diprediksi juga akan semakin gencar meng-endorse nama-nama baru yang akan didudukan pada posisi strategis dalam politik pemerintahan.

Pertanyaanya, masihkan para dedengkot partai ini mampu membawa partainya beradaptasi dan berkreasi ditengah perkembangan demokrasi yang kian massif pada tataran sosial kemasyarakatan? Spesifiknya, masihkah partai-partai mainstream ini mampu untuk menjalankan “raison de’tre”nya  dalam mengawal perjalanan demokratisasi bangsa ke depan? Karena bagaimanapun masifnya gerakan anti partai politik yang berkembang, sebuah negara demokrasi tetap membutuhkan partai-partai untuk tetap bisa dikatakan demokratis. Inilah salah satu tantangan terberatnya. Bahkan di negara kampium demokrasi, Amerika, spirit anti partai berkembang sangat kuat seiring semakin terkonsolidasi dan terinstitusionalisasinya  partai politik dan  sistem kepartaian.  Jonathan Berstein, Columnist Politik di Situs berita internasional Bloomberg, baru-baru ini menggambarkan siatuasi ini dengan sangat apik. Katanya, “Amerika tidak hanya sebagai negara dengan  budaya dan semangat kepartaian  yang kuat, tapi juga negara  yang  dipenuhi  oleh spirit anti partai yang tinggi” (Bloomberg, 15 Desember, 2014)

Secara teoritik, ada beberapa fungsi penting partai politik yang  harus tetap dimaksimalisasi  agar partai tidak tertinggal jauh oleh perkembangan budaya politik masyarakat. Walau bagaimanapun, partai politik tetap akan menjadi penyeleksi terpenting untuk calon-calon pembuat keputusan di senayan dan lembaga-lembaga legislatif daerah,  mempersiapkan aktor-aktor politik untuk posisi-posisi startegis di kabinet dan lembaga kepresidenan (electoral structuration function). Partai juga harus terus berjuang dan belajar untuk mengaggregasi kepentingan konstituen dan kemudian mengartikulasikannya kedalam rancangan kebijakan yang akan diperjuangkan oleh wakil-wakilnya di legislatif (aggregative function), serta harus mempunyai kapabilitas tinggi untuk membentuk pemerintahan (governing function). Dan yang paling penting, partai politik harus terus menyebarkan nilai-nilai perjuangannya kepada publik agar publik dapat merasakan bahwa kepentingan rakyat benar-benar ter-cover di dalam setiap aksi politik partai atau dalam teori politik dikenal dengan istilah fungsi integrasi simbolik partai (Fillipe Schmitter, 1999).

Nah, masihkah partai-partai, yang diteriaki publik sebagai kartel yang  berkecendrungan sangat oligarkis ini, mampu untuk bertahan dan berjalan dalam rel fungsional itu sementara masyarakat sudah mulai merasa jenuh dengan segala tingkah polah para aktor politik besutan partai-partai yang berlaga di lembaga-lembaga perwakilan? Mengingat lemahnya kapasitas regenerasi dan kapasitas komunikasi lintas generasi di internal partai-partai, maka idealitas partai politik ini tampaknya juga  akan semakin sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, penguasaan generasi lama berkemungkinan akan tetap merefleksikan pola dan gaya lama yang belum juga  memberikan perubahan signifikan pada  realitas sistemik kepartaian Indonesia. (haluankepri.com)