Urgensi Revitalisasi Manajemen Mutu

Oleh: H. Kliwon Suyoto,Pemerhati Masalah Sosial, Ekonomi dan Transportasi, Tinggal di Tebingtinggi

Selasa, 23/12/2014

Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan Jokowi - JK kecewa jika para menteri "main-main" dengan amanah dan harapan rakyat. Banyaknya kritikan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik sebaiknya disikapi sebagai bentuk sayang publik terhadap pemerintahan Jokowi - JK yang baru seumur jagung. Hasil survei LSI Denny JA menyebutkan kepuasan publik terhadap Jokowi - JK merosot drastis hingga di bawah 50% saat belum genap 100 hari (Analisa, 23 November 2014).

Kenyataan ini mengisyaratkan perlunya penerapan strategi dan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan dan membangkitkan kembali kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi - JK secara terpadu (integrated) dan menyeluruh (komprehensif) dalam jajaran Kabinet Kerja Jokowi - JK. Tidak hanya di tingkat Departemen dalam Kabinet Kerja, tetapi juga mengakar sampai ke jajaran birokrasi dan aparatur pemerintahan Jokowi - JK, termasuk juga di BUMN.

Terkait dengan hal tersebut, di akhir bulan November yang di masa lalu pernah diakui sebagai bulan mutu dan produktivitas nasional, para pihak yang terkait dalam Kabinet Kerja Jokowi - JK diharapkan dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk mewujudkan slogan "kerja, kerja, kerja" agar tidak hanya "sekedar kerja."

Tetapi "kerja, kerja, kerja" dengan strategi dan langkah-langkah yang jelas, terukur, terarah, serius, sistematis, terpadu dan menyeluruh, dengan menganut prinsip skala prioritas agar menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan produksi yang kompetitif.

Kilas Balik

Tanggal 5 - 7 November 1991, Dewan Standardisasi Nasional (DSN), yang kemudian disebut Badan Standardisasi Nasional (BSN), menyelenggarakan Konvensi Nasional Standarisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu.

Presiden RI, Soeharto pada akhir pidato pembukaan konvensi meminta agar bulan November setiap tahun dijadikan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional, yang diisi dengan aneka kegiatan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu dan produktivitas.

November 1991 bukan awal dikenalnya urgensi mutu dan produktivitas nasional, karena tahun 1984 telah berdiri satu wadah bernama Quality Control Club (QCC), diprakarsai oleh beberapa praktisi manajemen mutu dan produktivitas.

Pembentukan QCC dilatarbelakangi keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan APBN terhadap ekspor Migas, sehingga perlu dilakukan peningkatan mutu ekspor non-migas.

Sebab, untuk memasarkan produksi non-migas mensyaratkan kemudahan mengakses pasar internasional, yang sangat terikat dengan standarisasi mutu produksi. Tanpa jaminan keandalan mutu, produk ekspor non-migas tidak mampu bersaing di pasar internasional.

Hal inilah yang kemudian mendorong praktisi QCC untuk membentuk wadah yang menangani masalah mutu dan produktivitas nasional, sehingga pengendalian mutu dan produktivitas nasional dapat dilakukan secara jelas, terukur, terarah, serius, sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Atas dasar pemikiran itu, Quality Control Club yang sudah eksis sejak Juni 1984 membentuk Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMI) atau Indonesian Quality Management Association, yang resmi didirikan 1 Maret 1985 berpusat di Jakarta.

PMMI merupakan suatu wadah bersifat nasional bertujuan mengembangkan konsep Total Quality Management (TQM) atau Pengendalian Mutu Terpadu (PMT) sesuai dengan kondisi dan nilai- nilai budaya bangsa Indonesia.

Pemerintah menyambut baik kehadiran PMMI, sehingga pada tanggal 29 April 1985 organisasi PMMI dikukuhkan oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo dan Menteri Perindustrian, Ir. Hartarto dalam suatu upacara yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan sekitar 100 anggota PMMI.

Pengukuhan ini semakin memperkuat peranan PMMI, sehingga semangat menerapkan manajemen mutu mendapat sambutan dari berbagai kalangan. Tidak hanya perusahaan industri pabrikasi, tetapi juga sejumlah BUMN bidang jasa, logistik dan pariwisata, bahkan unit-unit pelayanan publik di jajaran birokrasi.

Sayang, era reformasi thun 1998 ikut melunturkan semangat penerapan manajemen mutu untuk memacu produktivitas, yang berlanjut sampai sekarang, jelang diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community pada tahun 2015.

Revitalisasi Manajemen Mutu

Menyikapi banyaknya kritikan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang jauh dari ekspektasi publik sebagaimana diberitakan Analisa, 23 November 2014.

Revitalisasi manajemen mutu agaknya menjadi sesuatu yang urgen dilakukan jajaran Kabinet Kerja pada pemerintahan Jokowi - JK.

Revitalisasi dapat diawali dengan membuka lembaran masa suksesnya manajemen mutu (1984 - 1991), mempelajari dinamika Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (PMMI) atau Indonesian Quality Management Association, yang resmi didirikan 1 Maret 1985, serta menelaah sejumlah Konvensi Manajemen Mutu Nasional yang diselenggarakan secara rutin oleh Depnaker pada era Pak Soedomo.

Revitalisasi manajemen mutu era kini setidaknya melibatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi; Menteri Perindustrian, Saleh Husin dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri untuk menggagas kembali penerapan manajemen mutu dalam dinamika Kabinet Kerja pada pemerintahan Jokowi - JK.

Kalau di era pemerintahan Pak Harto manajemen mutu diperlukan untuk meningkatkan mutu produksi nasional (ekspor non-migas) agar mampu bersaing di pasar internasional.

Pada era Jokowi - JK revitalisasi manajemen mutu diharapkan dapat menjadi kekuatan nasional untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community pada tahun 2015.

Manfaatnya

Selain manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, revitalisasi manajemen mutu diharapkan juga dapat dijadikan sebagai media pengawasan manajemen pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen penyelenggaraan Tata Laksana Pemerintahan yang baik (good governance), serta Pengelolaan Perusahaan (BUMN) yang baik (Good Corporate Governance), sehingga dapat mendongkrak kembali tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Jokowi - JK.

Sesuai dengan semangat dan filosofi dasarnya, revitalisasi manajemen mutu juga bermanfaat menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) komunitas terhadap institusinya.

Misalnya, buruh terhadap perusahaan tempatnya bekerja, karyawan terhadap BUMN tempatnya berkerja, serta pegawai (PNS) terhadap instansi tempatnya berkerja.

Sebab, manajemen mutu lebih mengutamakan ide dan gagasan dari bawah (partisipatif atau bottom up) dan membatasi bahkan nyaris meniadakan doktrin secara top down. Tidak cukup dengan teriak: "kerja, kerja, kerja" saja. Tetapi "kerja, kerja, kerja" dengan strategi dan langkah-langkah yang terukur, terarah, serius, sistematis, terpadu dan menyeluruh, menganut prinsip skala prioritas agar menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan produksi yang kompetitif.

Revitalisasi manajemen mutu juga memiliki titik temu (match) dengan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu: Partisipasi aktif; Tegaknya hukum; Transparan, Responsif, Berorientasi pada musyawarah untuk mendapatkan mufakat, Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, Efektif dan ekonomis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, hasil survei LSI Denny JA yang menyebutkan bahwa saat ini kepuasan publik terhadap Jokowi - JK merosot drastis hingga di bawah 50 % akan segera terdongkrak kembali dengan melakukan revitalisasi manajemen mutu. Semoga !!(analisadaily.com)