Musim hujan sebentar lagi diprediksi mencapai puncaknya pada  Januari 2015.  Dipastikan hujan mengguyur setiap hari di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, pemerintah baik pusat maupun daerah sejatinya cepat tanggap dan wajib mewaspadai bencana banjir, banjir bandang, dan longsor yang kemungkinan terjadi setiap saat tanpa terduga sebelumnya.

Kejadian longsor pasca hujan deras yang belum lama terjadi di Banjarnegara memang sangat  memilukan. Pasalnya, alat peringatan dini tentang ancaman bencana longsor ternyata belum dipasang di wilayah Kecamatan Karangkobar,  Banjarnegara itu.

Di Jakarta banjir menggenangi 564 rukun tetangga di 30 kecamatan. Ketinggian air sekitar 10 cm hingga 3 meter. Ini membuat 30.784 warga harus mengungsi. Di Jawa, banjir hampir merata di semua wilayah, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyebabkan jalur utama pantura putus. Ruas jalan negara itu juga terputus di Kabupaten Indramayu setelah banjir menggenangi kawasan Patrol dengan ketinggian air 1,5 meter.

Tidak hanya itu. Bencana tanah longsor selalu berulang setiap tahun. Di Indonesia ada sekitar 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar bahaya longsor sedang hingga tinggi. Masyarakat terpapar adalah masyarakat beserta perumahan, sistem atau elemen lain yang berada pada zona bahaya dan berujung pada potensi kerugian.  Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya degradasi lingkungan, dan curah hujan yang makin ekstrem menyebabkan risiko longsor makin tinggi.

Pola longsor setiap tahun sesungguhnya sudah dikenali. Data kejadian longsor memiliki korelasi positif dengan pola hujan, dimana sebagian besar bulan  Januari adalah puncak kejadian longsor. Wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak bencana longsor. Daerah yang berulang mengalami longsor adalah Kab Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, Grobogan, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember dan lainnya sering terjadi longsor.

Masyarakat yang terpapar longsor umumnya tidak memiiki kemampuan memproteksi diri dan lingkungan dari longsor. Sistem pertanian subsisten diolah di lereng-lereng perbukitan tanpa diikuti konservasi tanah yang baik. Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Tata ruang benar-benar ditegakkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang intinya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus lingkungan setempat.

Ini menunjukkan pemerintah sejauh ini tidak mampu mencegah aksi yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat mencatat dampak kerugian dan kerusakan banjir dan longsor pada 2014 mencakup banjir Jakarta Rp 5 triliun, banjir dan longsor di 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (belum termasuk Banjarnegara) Rp 2,01 triliun, serta banjir bandang di Sulawesi Utara Rp 1,4 triliun. Banjir di pantai utara Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) Rp 6 triliun.

Bertambahnya penduduk yang akhirnya tinggal di daerah rawan bencana adalah konsekuensi dari lemahnya implementasi tata ruang dan penegakan hukum. Kawasan industri dibangun pada daerah-daerah rawan bencana. Masyarakat dibiarkan tinggal di daerah rawan banjir dan longsor tanpa ada proteksi yang memadai. Banjir dan longsor sebenarnya adalah bencana yang dapat diminimumkan risikonya. Sebab kita sudah tahu kapan, dimana dan apa yang harus dilakukan. Kunci utama itu semua adalah mitigasi struktural dan nonstruktural komprehensif, penataan ruang dan penegakan hukum. Semoga!