Jakarta – Bayang-bayang defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account), dan tekanan turbulensi ekonomi global yang tak menentu pada tahun depan, setidaknya akan berimbas pada fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah yang lebih dalam di samping proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai 6%.   

Ada baiknya kita mencermati past performance ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir cukup memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi sejak 2011 terus mengalami penurunan sebagai dampak turbulensi ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara terbuka mau tidak mau terkena interaksi yang negatif dari wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan  Asia.

Lihat saja Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,1%-5,2%, merupakan angka terendah sejak 2009. Hanya terbantu oleh konsumsi dan belanja pemerintah yang stabil dan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini, tetapi kinerja perdagangan (ekspor-impor) dan investasi mengalami penurunan cukup tajam. Fakta mengungkapkan defisit perdagangan hingga Oktober 2014 tercatat US$1,64 miliar, bahkan November dan Desember tahun ini masih defisit. Defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III-2014 masih cukup tinggi yaitu US$6,8 miliar.
    
Penyebabnya? Neraca perdagangan defisit sejak 2012 yang bersumber dari tertekannya ekspor produk utama akibat menurunnya permintaan barang/jasa dari negara mitra. Kemudian anjloknya harga komoditas primer, padahal ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas tersebut, lalu impor terus membengkak karena sebagian bahan baku sektor industri tidak berbasis sumber daya alam lokal. Dan tentu saja kenaikan impor BBM karena permintaan domestik yang terus meningkat, sementara produksi dalam negeri turun.

Di sisi investasi, terlihat siklus pertumbuhannya menunjukkan penurunan sejak 2011, mirip dengan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Pada 2010, kinerja penanaman modal asing(PMA) tumbuh 49,9% dan turun menjadi 16,5% (2013). Hal yang sama juga terjadi pada PMDN (penanaman modal dalam negeri), yang semula  tumbuh 60,3% (2010) kemudian merosot menjadi 39% (2013).

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Ahmad Erani Yustika, pemerintah merespon penurunan investasi (khususnya PMA) dengan mengundang secara intensif investor asing dalam berbagai forum internasional. Namun, pemerintah harus hati-hati dengan langkah itu sebab bisa bertabrakan dengan janji kemandirian ekonomi pada masa kampanye. Sementara itu, efisiensi investasi akan diperbaiki dengan pembangunan infrastruktur secara masif.

Stabilitas Ekonomi Politik   

Selain itu, alokasi belanja modal salah arah dan efektivitas program amat diragukan keberhasilannya meski penyerapan sebagian program telah mencapai 100%. Seperti fakta pada 2005, belanja modal 6,45% dari APBN (2005) dan naik menjadi 10,96% (2013); subsidi energi 20,50% (2005) turun menjadi 18,15% (2013); dan pembayaran utang 12,79% (2005) anjlok menjadi 6,85% (2013). Alokasi belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) sebesar 16,37% dan melonjak menjadi 23,71% pada 2013. Data ini menunjukkan alokasi belanja modal meningkat, pembayaran utang turun separuh persentasenya, subsidi energi relatif stabil, tapi kenaikan belanja birokrasi melesat. Karena itu, reformasi fiskal tahun depan harus dipastikan menyentuh belanja birokrasi secara signifikan.

Sektor finansial terlihat jadi tantangan yang tidak ringan bagi pemerintah, karena perbankan selama ini mereka menikmati kebijakan yang longgar. Sektor perbankan dibiarkan terlena banyak membiayai sektor non-tradeable sehingga sektor riil hanya mendapatkan jatah kredit yang sangat minim dalam 10 tahun terakhir. Tidak heran jika sektor industri kesulitan mendapatkan kredit perbankan.

Ke depan, pemerintah mau tidak mau harus bersikap konsisten dalam menuntaskan persoalan  yang tak terkait langsung dengan urusan ekonomi, tetapi pengaruhnya sangat besar. Misalnya, stabilitas ekonomi politik menjadi “wahana” yang dapat mengganggu jalannya roda perekonomian pemerintah khususnya terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran di lapangan.

Harapan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% rasanya berat sekali, apalagi 7%. Pasalnya, faktor internal dan eksternal masih cukup berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi langsung (foreign direct investment) juga belum terealisasi signifikan tahun depan, demikian pula ekspor. Sementara perbaikan infrastruktur yang baru akan mulai dibangun 2015 setidaknya masih perlu waktu untuk dapat menikmati hasilnya pada 2016-2017. 

Jadi, wajar apabila Presiden Joko Widodo tetap fokus memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dan industri padat karya. Bagaimanapun, kedua sektor itu memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga efektif menurunkan kemiskinan, pengangguran  dan kesenjangan ekonomi di dalam negeri. fb