Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Jika ada ekonom (moneteris)yang berasumsi bahwa ekspor bisa meningkat dengan membiarkan rupiah melemah, maka sebaiknya dia belajar dahulu dari pengusaha barang jadi (konten impor tinggi).Valuasi Rupiah yang murah berpeluang menggenjot nilai ekspor jika minimum dua kondisi terpenuhi, yaitu barang ekspor kita memiliki tingkat substitusi yang rendah di mata negara tujuan utama ekspor; dan kualitas produksi dan efektivitas strategi pemasaran yang dilansir Pemerintah. Hati-hati, Indonesia kita ini belum sekuat negeri tirai bambu dalam hal penerapan kebijakan.

Adalah keliru jika merumuskan kebijakan moneter berdasarkan asumsi pukul-rata bahwa pasar internasional berkategori price-sensitive. Pasar dunia sangat beragam dan tentunya masih banyak pertimbangan lain selain faktor harga. Rupiah yang semakin murah (apalagi jika tak stabil) justru dapat menyebabkan produksi domestik menjadi terkesan murahan di mata pasar global. So please, be more prudent!

Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa bukan karena rupiah yang melemah, namun kurs US$ yang menguat; Lalu, apa lantas tak perlu melakukan inisiatif khusus hanya karena menilai bahwa hampir semua kurs kawasan melemah terhadap US$? Itu kekeliruan besar dan melupakan bagaimana krisis 1997-1998 berawal, yang datang bak “pencuri di tengah malam”. Saat itu, hampir semua pakar (khususnya di sisi Pemerintah) bersikap overconfident. Apakah itu lagi yang sedang terjadi kini? Semoga tidak.

Panik dan kekuatiran memang tidak menyelesaikan masalah, namun komunikasi yang handal adalah kunci dalam inisiatif penguatan ketahanan perekonomian nasional. Kelemahan utama perekonomian kita khususnya dalam dua dekade terakhir adalah lemahnya struktur integral sistem perekonomian yang berbasis daerah, dan sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Menkeu Bambang menyebut kondisi ini sebagai dampak dari pasar yang “tidak dalam”.

Rupiah di awal minggu ini dibuka pada level 12.480 per US$. Secara historis figur selevel ini pernah tersentuh di tahun 1998 dan 2008. Pada tahun 1998, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 70.8% dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 60% (sebelumnya SBI 10.87% dan SBPU 14.75% di awal krisis). Pada 2008, suku bunga acuan BI Rate pernah menyentuh 9,50% dan yield obligasi acuan di atas 20%. Sekarang terjadi hal yang sama pada kondisi rupiah, namun pengalaman 1998 atau 2008 kita lupakan. Apakah kondisi perekonomian kini adalah by-design atau bukan?

Yang jelas, Chatib Basri (mantan Menkeu) pernah menyatakan tahun 2013 Indonesia sebenarnya dilanda krisis. For the sake of panic-avoidance, lalu apa jaminan bahwa krisis sama tak akan terjadi nanti? Inisiatif proaktif/praktis apa yang harus diupayakan Pemerintah agar pelemahan serta instabilitas yang identik tak akan terjadi di tahun 2018 atau bahkan sebelumnya? Jawabannya terletak pada upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan sistem perekonomian domestik terhadap gejolak eksternal. Inisiatifnya adalah, perkuat sistem perekonomian nasional berbasis pembangunan SDM dan infrastruktur daerah, dan perdalam industri jasa keuangan/pasar modal. Strateginya bisa tunggal, namun programnya bisa beragam dan inovatif.

Ini memang tak mudah, dan tak ada yang mudah kalau berurusan dengan krisis agregat. Tak ada solusi instan. Masalah ekonomi kita telah berlarut dan mengakar.Ini butuh solusi, waktu, energi dan pengorbanan besar. Tidak ada tongkat sihir yang bisa mengubah segalanya dalam seketika. Mari kita semua bangun dari mimpi.