Langkah KPK Diapresiasi

Benahi NIK BPJS Ketenagakerjaan

Selasa, 23/12/2014

NERACA

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membenahi persoalan nomor induk kependudukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah positif KPK harus kita dukung demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja ke depan,” ujar Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/12), pekan lalu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada pekerja serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK.

Menurut Poempida, dalam konteks transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, harus terjadi perubahan kultur yang substansial, terutama di bidang pelayanan. Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah lama tentang dana jaminan yang tak bertuan harus menjadi fokus KPK juga dalam melihat akuntabilitas manajemen.

“Dana-dana pekerja yang disimpan di bank harus jelas pertanggungjawabannya dan bebas dari skenario “kick back” yang ada yang disinyalir dinikmati oleh manajemen selama ini,” ujar mantan anggota Komisi IX DPR tersebut. Sebagai gambaran, kajian yang dibuat KPK sejak Februari 2014 tersebut khusus membahas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya. [ardi]