Langkah KPK Diapresiasi - Benahi NIK BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membenahi persoalan nomor induk kependudukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah positif KPK harus kita dukung demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja ke depan,” ujar Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/12), pekan lalu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada pekerja serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK.

Menurut Poempida, dalam konteks transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, harus terjadi perubahan kultur yang substansial, terutama di bidang pelayanan. Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah lama tentang dana jaminan yang tak bertuan harus menjadi fokus KPK juga dalam melihat akuntabilitas manajemen.

“Dana-dana pekerja yang disimpan di bank harus jelas pertanggungjawabannya dan bebas dari skenario “kick back” yang ada yang disinyalir dinikmati oleh manajemen selama ini,” ujar mantan anggota Komisi IX DPR tersebut. Sebagai gambaran, kajian yang dibuat KPK sejak Februari 2014 tersebut khusus membahas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya. [ardi]

BERITA TERKAIT

KPK Klarifikasi Saksi Sumber Uang Suap Meikarta

KPK Klarifikasi Saksi Sumber Uang Suap Meikarta NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang,…

Laporan Belanja Pajak, Langkah Maju "Good Governance"

Oleh: Andi Zulfikar, Staf KPP Pratama Bantaeng Ditjen Pajak *)             Sebuah langkah maju dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Laporan Belanja…

KPK: Satwa Dilindungi Dijadikan Gratifikasi

KPK: Satwa Dilindungi Dijadikan Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan bahwa sejumlah satwa liar langka dengan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Sempat Menguat, Rupiah Kembali Melempem

      NERACA   Jakarta - Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore, melemah…

Gaet JCB, CIMB Niaga Luncurkan Precious Card

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) bekerjasama dengan PT JCB International Indonesia…

Tingkatkan Literasi Keuangan, Mobil Prestasi Muamalat Sambangi Sekolah

    NERACA   Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Muamalat) menyadari pentingnya pembangunan karakter anak bangsa melalui pendidikan.…