Langkah KPK Diapresiasi - Benahi NIK BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membenahi persoalan nomor induk kependudukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah positif KPK harus kita dukung demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja ke depan,” ujar Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/12), pekan lalu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada pekerja serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK.

Menurut Poempida, dalam konteks transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, harus terjadi perubahan kultur yang substansial, terutama di bidang pelayanan. Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah lama tentang dana jaminan yang tak bertuan harus menjadi fokus KPK juga dalam melihat akuntabilitas manajemen.

“Dana-dana pekerja yang disimpan di bank harus jelas pertanggungjawabannya dan bebas dari skenario “kick back” yang ada yang disinyalir dinikmati oleh manajemen selama ini,” ujar mantan anggota Komisi IX DPR tersebut. Sebagai gambaran, kajian yang dibuat KPK sejak Februari 2014 tersebut khusus membahas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden RI - KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif  Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla…

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkat Bunga Penjaminan LPS Naik 25 Bps

      NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk periode…

The Fed Dinilai Tak Akan Agresif Naikkan Bunga

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memprediksi Bank Sentral AS The…

Laba BTPN Tumbuh 17%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17 persen…