Langkah KPK Diapresiasi - Benahi NIK BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membenahi persoalan nomor induk kependudukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah positif KPK harus kita dukung demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja ke depan,” ujar Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/12), pekan lalu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada pekerja serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK.

Menurut Poempida, dalam konteks transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, harus terjadi perubahan kultur yang substansial, terutama di bidang pelayanan. Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah lama tentang dana jaminan yang tak bertuan harus menjadi fokus KPK juga dalam melihat akuntabilitas manajemen.

“Dana-dana pekerja yang disimpan di bank harus jelas pertanggungjawabannya dan bebas dari skenario “kick back” yang ada yang disinyalir dinikmati oleh manajemen selama ini,” ujar mantan anggota Komisi IX DPR tersebut. Sebagai gambaran, kajian yang dibuat KPK sejak Februari 2014 tersebut khusus membahas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang NERACA Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril…

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia

KPK: Terdapat Dokumen Baru Penanganan Kasus Garuda Indonesia   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat dokumen-dokumen baru yang…

Pansel Capim KPK Cegah Kandidat Berpaham Radikal

Pansel Capim KPK Cegah Kandidat Berpaham Radikal NERACA  Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kapan Bunga Turun? BI : Masalah “Timing”

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pihaknya membuka lebar peluang penurunan suku bunga acuan…

Peluang Mata Uang Digital Libra Di Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta - Ketua Indonesia Blockchain Society, Ery Punta H, menjelaskan mata uang digital (cryptocurrency) "Libra" besutan Facebook memiliki peluang untuk digunakan…

OJK Cabut Izin BPR Legian

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Legian melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019…