Langkah KPK Diapresiasi - Benahi NIK BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membenahi persoalan nomor induk kependudukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah positif KPK harus kita dukung demi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja ke depan,” ujar Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatulloh, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/12), pekan lalu.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan menyusun nota kesepakatan bersama dengan Dinas Kependudukan agar dapat memfasilitasi pemberian NIK kepada pekerja serta menyusun kebijakan bagi pekerja yang belum memiliki NIK agar dapat mendaftar sebagai peserta dengan identitas setara NIK.

Menurut Poempida, dalam konteks transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, harus terjadi perubahan kultur yang substansial, terutama di bidang pelayanan. Selain itu, kata dia, pekerjaan rumah lama tentang dana jaminan yang tak bertuan harus menjadi fokus KPK juga dalam melihat akuntabilitas manajemen.

“Dana-dana pekerja yang disimpan di bank harus jelas pertanggungjawabannya dan bebas dari skenario “kick back” yang ada yang disinyalir dinikmati oleh manajemen selama ini,” ujar mantan anggota Komisi IX DPR tersebut. Sebagai gambaran, kajian yang dibuat KPK sejak Februari 2014 tersebut khusus membahas Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kajian tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya. [ardi]

BERITA TERKAIT

YLKI: Putusan MA Soal Taksi Daring Langkah Mundur

NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan…

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN NERACA Jakarta - Wadah Pegawai KPK ikut mengajukan gugatan terhadap lima orang…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Komersial BTN Tumbuh 16,89%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mencatatkan penyaluran kredit komersial hingga Agustus 2018 mencapai sekitar…

CIMB Niaga Syariah Dukung Pembangunan RS Hasyim Asyari

      NERACA   Jombang - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyalurkan…

Jamkrindo Syariah Kuasai Pasar Penjaminan Syariah

      NERACA   Jakarta – PT Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Syariah mencatatkan kinerja yang cukup mentereng.…