”Dari kajian kami di Hipmi, banyak lembaga keuangan penyalur KUR tidak menyalurkan untuk pelaku usaha mikro yang tidak punya agunan, Mereka masih dimintai agunan. Padahal, konsep KUR ini dulunya untuk membantu pelaku usaha mikro yang usahanya profitable namun tidak bankable. Makanya, kredit macetnya (non performing loan-nya/NPL) dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. Itu anggarannya sudah ada. Ini namanya KUR malah jatuh ke tangan pelaku usaha yang sudah mapan,” ujar Rama.

Sebab itu, Rama meminta pemerintah benar-benar mengkaji penyaluran KUR ini. Sebab, Hipmi melihat sebagian besar KUR belum tepat sasaran. Hipmi juga mendukung rencana pemerintah untuk memberikan plafon KUR kepada nasabah maksimal sebesar Rp 25 juta.”Kita minta KUR itu tidak ada lagi yang Rp 100 juta atau ke atasnya nilainya, sebab bila nilainya sudah di atas Rp 25 juta sudah dapat dianggap sebagai nasabah komersil, tarifnya juga komersil,” kata Rama.

Sebagaimana diketahui untuk kredit skema penjaminan (KUR) sejak 2007 - Oktober 2014 pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi imbal jasa penjaminan sebesar Rp 6 triliun dan PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo Rp 11,75 triliun dengan nilai pembiayaan yang disalurkan ke UMKM melalui KUR mencapai sekitar Rp 172 triliun. [ardi]