KUR Jatuh ke Pelaku Usaha Mapan

NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta mengapresiasi upaya pemerintah kembali menghidupan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski demikian, Hipmi mewanti-wanti agar KUR benar-benar jatuh ke tangan pelaku usaha mikro yang kesulitan menyiapkan penjaminan (collateral loan).

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau Gobel di Jakarta, Minggu (21/12), pekan lalu, menanggapi rencana pemerintah menghidupkan kembali KUR.

”Dari kajian kami di Hipmi, banyak lembaga keuangan penyalur KUR tidak menyalurkan untuk pelaku usaha mikro yang tidak punya agunan, Mereka masih dimintai agunan. Padahal, konsep KUR ini dulunya untuk membantu pelaku usaha mikro yang usahanya profitable namun tidak bankable. Makanya, kredit macetnya (non performing loan-nya/NPL) dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. Itu anggarannya sudah ada. Ini namanya KUR malah jatuh ke tangan pelaku usaha yang sudah mapan,” ujar Rama. Sebab itu, Rama meminta pemerintah benar-benar mengkaji penyaluran KUR ini. Sebab, Hipmi melihat sebagian besar KUR belum tepat sasaran. Hipmi juga mendukung rencana pemerintah untuk memberikan plafon KUR kepada nasabah maksimal sebesar Rp 25 juta.”Kita minta KUR itu tidak ada lagi yang Rp 100 juta atau ke atasnya nilainya, sebab bila nilainya sudah di atas Rp 25 juta sudah dapat dianggap sebagai nasabah komersil, tarifnya juga komersil,” kata Rama. Selain usaha tanpa jaminan, Hipmi juga mengingatkan bahwa peruntukan KUR dulunya untuk pengusaha pemula. Namun faktanya, perbankan masih enggan memberikan pembiayaan KUR kepada pengusaha pemula.”Konsep KUR dulunya adalah untuk pengusaha pemula atau startup,” jelas Rama. Para startup ini ungkap Rama rata-rata punya prospek bisnis yang bagus. Hanya saja, mereka ingin berkembang tapi terkendala modal.”Mereka akhirnya lari ke KTA dan kartu kredit yang bunganya mencekik. Risiko bisnisnya juga kena.Sebab biaya dananya mahal,” para Rama. Sebagaimana diketahui untuk kredit skema penjaminan (KUR) sejak 2007 - Oktober 2014 pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi imbal jasa penjaminan sebesar Rp 6 triliun dan PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo Rp 11,75 triliun dengan nilai pembiayaan yang disalurkan ke UMKM melalui KUR mencapai sekitar Rp 172 triliun. [ardi]

BERITA TERKAIT

Menkop Dorong Anak Usaha Koperasi Masuk Bursa

NERACA Jakarta  - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mendorong koperasi memiliki anak usaha yang memungkinkan untuk masuk ke lantai…

Pelaku Usaha di Batam Sepakat Lakukan Penghijauan - Sinergi Pemanfaatan Dana CSR

Menjadi kawasan ekonomi khusus, kota Batam tentunya akan banyak melakukan transformasi untuk mengakomodasi kepentingan pelaku bisnis sehingga terkadang lupa pada…

Kredit Pendidikan Perlu Pendampingan Usaha

    NERACA   Jakarta - Pakar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Wuryadi mengharapkan pemerintah memberikan fasilitas pendampingan usaha bagi mahasiswa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Klaim Tenaga Kerja Asing Masih Terkendali

  NERACA   Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia per akhir 2017…

Darmin : Pelemahan Rupiah Tidak Cerminkan Fundamental Ekonomi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar…

BEKRAF Kuatkan Ekosistem Industri Kopi Indonesia

  NERACA   Jambi - Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) kembali bekerja sama dengan Masyarakat Kopi Indonesia (MKI) untuk mengadakan workshop…