Pemerintah Rampingkan 3 Kartu Sakti

NERACA

Jakarta - Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan program perlindungan sosial dengan tiga kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu sakti ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meredam gejolak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Namun demikian menurut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan kartu sakti tersebut rencananya akan disatukan atau dirampingkan dengan sistem e-money. Namun, saat ini masih mengkaji penyatuan kartu sakti tersebut.

"Pemerintah mengkaji untuk penerbitan satu kartu tapi perlahan-lahan agar bisa mengakses pelayanan e-money khususnya di daerah. Selain itu agar masyarakat cerdas dalam hal sektor keuangan," ujar Puan di Jakarta, Sabtu (20/12).

Puan menegaskan program-program perlindungan sosial ini untuk memberikan perluasan cakupan keluarga produktif dan program pemusatan perlindungan sosial sebelumnya yang sudah dijalankan.

Pemerintah berharap nantinya penerapan satu kartu dapat memberikan kemudahan pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat penerima kartu tidak perlu berdesak-desakan terlebih dahulu.

"Datang ke kantor pos, gunakan e-money. Setiap saat bisa cairkan uang dengan kebutuhan yang ada. Tidak perlu mengantre dan desak-desakan lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, penerbitan KIS hanyalah kepentingan kampanye. "Saya selalu bilang KIS itu produk politik, sedangkan BPJS produk undang-undang," kata Agus.

Menurut pengakuannya, sebelum KIS resmi diumumkan, Agus pernah mengingatkan tim sukses Jokowi untuk tidak mengeluarkan KIS.

Bukan tanpa sebab hal tersebut disampaikan. Ia menilai BPJS akan memakan biaya anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) di tahun 2015.

"Mungkin sekarang engga apa-apa tapi nanti 2015 untuk APBNP itu bisa bermasalah pasti disikat KMP (koalisi merah putih)," ujarnya.

Agus menuturkan sebelum lebih jauh, KIS seharusnya diberhentikan. Pasalnya, selain Agus beberapa pihak sudah mengkritisi kebijakan ini padahal kartu KIS baru saja dibagikan.

"Diberhentikan saja, dijadikan satu. Buktinya kan Yuzril Ihza Mahendra udah ngomong, Fadel Muhammad juga ngomong semua ikut ngomong," tandasnya.

Sedangkan menurut Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia Transparansi (Fitra). Dikatakan Uchok, tumpang tindih pemberian dana akan membuat celah terjadinya praktik korupsi. Menurutnya bukan rakyat kecil yang akan menerima limpahan dana, namun mereka-mereka yang berada di dalam struktural pelaksana kebijakan ini.

Dalam hal data yang digunakan, Uchok mengatakan, tujuan KIP tidak akan terlaksana jika masih menggunakan data lama. Sebab data BSM sendiri masih jauh dari kevalid-an. Uchok menyangkan pemerintah tidak mengevaluasi dan memperbaiki berbagai jalur dalam fasilitas BSM menjadi KIP.

“Permasalahan pendidikan tak hanya soal itu, bagaimana mau tercapai kalau datanya sama. Data orang miskin itu tidak akan pernah valid. Jangan buru-buru lah,” tukasnya.

Dia menyatakan sebaiknya pemerintah dengan bijaksana mengkaji terlebih dahulu pemberian berbagai dana bantuan kepada rakyat miskin ini. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat - KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…

Riset Teknologi Mobil Listri, Pemerintah Gandeng Toyota dan Kampus

Kementerian Perindustrian menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk bersama melakukan riset dan studi secara komprehensif tentang pentahapan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…