Pemerintah Rampingkan 3 Kartu Sakti

NERACA

Jakarta - Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan program perlindungan sosial dengan tiga kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu sakti ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meredam gejolak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Namun demikian menurut, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan kartu sakti tersebut rencananya akan disatukan atau dirampingkan dengan sistem e-money. Namun, saat ini masih mengkaji penyatuan kartu sakti tersebut.

"Pemerintah mengkaji untuk penerbitan satu kartu tapi perlahan-lahan agar bisa mengakses pelayanan e-money khususnya di daerah. Selain itu agar masyarakat cerdas dalam hal sektor keuangan," ujar Puan di Jakarta, Sabtu (20/12).

Puan menegaskan program-program perlindungan sosial ini untuk memberikan perluasan cakupan keluarga produktif dan program pemusatan perlindungan sosial sebelumnya yang sudah dijalankan.

Pemerintah berharap nantinya penerapan satu kartu dapat memberikan kemudahan pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat penerima kartu tidak perlu berdesak-desakan terlebih dahulu.

"Datang ke kantor pos, gunakan e-money. Setiap saat bisa cairkan uang dengan kebutuhan yang ada. Tidak perlu mengantre dan desak-desakan lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, penerbitan KIS hanyalah kepentingan kampanye. "Saya selalu bilang KIS itu produk politik, sedangkan BPJS produk undang-undang," kata Agus.

Menurut pengakuannya, sebelum KIS resmi diumumkan, Agus pernah mengingatkan tim sukses Jokowi untuk tidak mengeluarkan KIS.

Bukan tanpa sebab hal tersebut disampaikan. Ia menilai BPJS akan memakan biaya anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) di tahun 2015.

"Mungkin sekarang engga apa-apa tapi nanti 2015 untuk APBNP itu bisa bermasalah pasti disikat KMP (koalisi merah putih)," ujarnya.

Agus menuturkan sebelum lebih jauh, KIS seharusnya diberhentikan. Pasalnya, selain Agus beberapa pihak sudah mengkritisi kebijakan ini padahal kartu KIS baru saja dibagikan.

"Diberhentikan saja, dijadikan satu. Buktinya kan Yuzril Ihza Mahendra udah ngomong, Fadel Muhammad juga ngomong semua ikut ngomong," tandasnya.

Sedangkan menurut Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia Transparansi (Fitra). Dikatakan Uchok, tumpang tindih pemberian dana akan membuat celah terjadinya praktik korupsi. Menurutnya bukan rakyat kecil yang akan menerima limpahan dana, namun mereka-mereka yang berada di dalam struktural pelaksana kebijakan ini.

Dalam hal data yang digunakan, Uchok mengatakan, tujuan KIP tidak akan terlaksana jika masih menggunakan data lama. Sebab data BSM sendiri masih jauh dari kevalid-an. Uchok menyangkan pemerintah tidak mengevaluasi dan memperbaiki berbagai jalur dalam fasilitas BSM menjadi KIP.

“Permasalahan pendidikan tak hanya soal itu, bagaimana mau tercapai kalau datanya sama. Data orang miskin itu tidak akan pernah valid. Jangan buru-buru lah,” tukasnya.

Dia menyatakan sebaiknya pemerintah dengan bijaksana mengkaji terlebih dahulu pemberian berbagai dana bantuan kepada rakyat miskin ini. [agus]

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

Pemerintah Targetkan Ekspor Jadi US$175 Miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan telah menetapkan target ekspor non migas pada 2019 tumbuh sebesar 7,5 persen totalnya menjadi 175…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kebijakan Pemerintah dan BI untuk Mengejar Target Devisa Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa…

Jokowi Tetapkan Kenaikan Gaji PNS dan CPNS

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS) mulai 1 Januari 2019…

Macetnya Regenerasi Bidang Pertanian

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristekdikti Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan regenerasi…