Atasi Kemiskinan, RI Butuh Rp 700 Triliun

Senin, 22/12/2014

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan Indonesia diperlukan investasi yang tinggi, upaya ini sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik, dan setidaknya butuh Rp 700 trilliun untuk dapat mendongkrak petumbuhan tinggi. "Setiap 1 persen pertumbuhan dibutuhkan investasi 5 kali dari pertumbuhan itu. Sekarang 5,5 persen, kita butuh 1,5 persen lagi untuk menjadi 7 persen dibutuhkan kira-kira investasi Rp 700 triliun," kata JK, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ada pun sumber pembiayaannya, lanjut JK, dari APBN yang saat ini sudah naik Rp 200 triliun hasil dari pengalihan subsidi. Selain itu, pemerintah juga perlu kerja sama dari masyarakat dan pengusaha dari sisi pajak.

"Kita butuh masyarakat, pengusaha, pendapatan pajak lebih tinggi lagi dan saya yakin kita bisa capai dalam dua tahun yang akan datang. Ke daerah saya minta 2 hal, mengefisienkan anggarannya, memperlancar birokrasinya," ujarnya.

Untuk itu, JK berpesan kepada para Kepala Daerah mendukung rencana pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen dalam jangka waktu lima tahun.

JK mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi tujuh persen maka kemiskinan dan pengangguran bisa terus ditekan. Menurutnya, pertumbuhan di bawah tujuh persen akan membuat kemiskinan terus tumbuh.

"Sekarang kebijakan ini bagaimana negara ini tumbuh 7 persen. Dengan tumbuh 7 persen bisa menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Kalau di bawah itu, pengangguran akan naik terus. China pernah 12 persen, kita pernah 8 persen jadi bukan hal yang baru," tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengakui penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir masih sangat rendah. Saat ini, angka kemiskinan Indonesia baru mencapai 11,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sekarang sudah 11,2 persen dan angka kesenjangan sosial (gini ratio) meningkat dalam lima tahun terakhir. Penurunan angka kemiskinan berhasil diturunkan dari tahun ke tahun, tapi masih kecil," ujar.

Puan menegaskan masalah kesenjangan sosial harus segera diselesaikan. Pasalnya, kemiskinan bakal berdampak pada penciptaan permasalahan baru dalam pemerintahan Jokowi-JK. "Ini yang harus kita waspadai," kata dia.

Pemerintahan Jokowi-JK memiliki solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di mana dalam RPJMN, Pemerintahan Jokowi-JK sepakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan jaminan perlindungan sosial.

"Menekankan untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan perlindungan sosial agar kehidupan berkelanjutan," tuturnya.

Bank Dunia memerkirakan tingkat kemiskinan Indonesia masih akan di atas level delapan persen pada 2018 dari posisi saat ini sekitar 11,3 persen. Pemerintah dinilai perlu segera mengantisipasi dengan program pengentasan kemiskinan akibat kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pertengahan bulan lalu.

Sementara itu, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, pembelanjaan pemerintah yang lebih baik, termasuk pelayanan kesehatan dan program-program perlindungan sosial dapat memercepat upaya pengentasan kemiskinan yang telah melambat beberapa tahun terakhir.

"Indonesia hanya menghabiskan 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pelayanan kesehatan, salah satu alokasi kesehatan terendah bila dibandingkan negara-negara lain di dunia," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi memberi dampak positif bagi ruang fiskal dan sektor produktif lainnya. Namun inflasi yang ditimbulkan sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memicu penduduk miskin meningkat.

"Inflasi diperkirakan mencapai 7,5 persen tahun depan dan menurun pesat sebelum akhir 2015 bila tidak ada gejolak lain," ujarnya. [agus]