Mafia Migas Bukan Hanya Pertamina dan Petral

Senin, 22/12/2014

Jakarta - Salah satu tujuan pembenahan bisnis migas memang untuk menekan dan mempersempit ruang gerak mafia migas. Oleh karenanya, tugas tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh Faisal Basri sangat banyak. Selama ini tim tersebut dinilai hanya mengurusi transaksi bisnis PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya yaitu PT Petral. "Jadi, jika hanya Pertamina dan Petral yang selalu diobok-obok oleh tim reformasi tata kelola migas ini saya kira sangat keliru," kata Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, Jumat (19/12).

Menurut Mamit, tim tersebut juga harus bisa mengobok-obok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mulai dari personal sampai sistem yang sudah berjalan. Jangan karena tim ini dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said, menurut Mamit, mereka bisa terlepas dari yang namanya evaluasi dan investigasi. "Justru yang namanya pelelangan blok-blok migas dilakukan oleh Kementerian ESDM perlu diperhatikan apakah sistem pelelangan sudah berjalan dengan baik," ungkap dia.

Dia pun menjelaskan penunjukan pemenang sudah berlangsung harus diperiksa. Selain itu transaksi dalam penjualan data-data seismik juga harus dipublikasikan."Masih banyak lagi hal-hal yang patut diinvestigasi di Kementerian ESDM ini oleh tim reformasi," jelas Mamit.

Mamit pun menambahkan, SKK Migas pun harus diinvetigasi dan di telusuri. Karena kewenangan SKK Migas yang cukup besar memungkinkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan, seperti kasus yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "Begitu juga dengan BPH MIGAS. Yang mengatur jalur distribusi BBM subsidi. Apakah sudah benar pola pengaturannya?" kata Mamit.

Sementara itu, Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan keberadaan mafia migas tak kentara oleh khalayak umum. Tapi dampaknya, teramat menyesakkan. Sektor minyak dan gas (migas) Indonesia, dari hulu hingga ke hilir, dikuasai mereka, dengan memanfaatkan kekuasaan dan celah dalam aturan.

"Akibatnya sungguh fatal. Cadangan migas Indonesia tak banyak bertambah. Produksi migas yang terus turun, salah satunya karena akumulasi aksi mafia selama bertahun-tahun," kata dia.

Fasilitas kilang pengolahan minyak mentah, misalnya, setelah 10 tahun Pertamina akhirnya baru akan menambah kapasitas dari 820.000 barrel per hari (bph) menjadi menjadi 1,68 juta bph.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut, dirinya tidak memiliki bukti soal siapa mafia migas yang menyebabkan modernisasi dan penambahan kapasitas kilang tak berjalan sebelumnya. Cuma, faktanya, terjadi penundaan dan pembiaran yang membuat cadangan bahan bakar minyak (BBM) kita makin terbatas dan ketergantungan terhadap impor semakin besar. "Kalau posisi stoknya mepet terus-menerus, ya, tentu saja harganya dimainkan oleh pasar. Itu, kan, sebenarnya kerugian yang didesain," kata Sudirman.

Toh, Pertamina berkilah, pembangunan kilang yang lambat lantaran keterbatasan anggaran. Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan, perusahaannya mengutamakan bisnis di sektor hulu yang menghasilkan untung lebih besar. Baru setelah itu bisa membangun dan memperluas kapasitas kilang.

Masih soal impor minyak, ulah mafia migas sejatinya sangat kentara dalam proses pengadaan, sehingga pembelian minyak untuk kebutuhan dalam negeri sangat tergantung kepada broker. Padahal, banyak produsen yang bersedia menjual minyaknya langsung ke Indonesia.

Sudirman mengungkapkan, seorang petinggi salah satu perusahaan minyak besar datang kepadanya."Belasan tahun mau berdagang langsung dengan Pertamina tidak bisa. Minyak kami harus diputar-putar dulu baru sampai ke Pertamina," ujar dia.

Sekedar informasi, pemburu rente di sektor minyak dan gas bumi (migas) bisa jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Alih-alih sekadar gembar-gembor dan menebar janji manis pada masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membuktikan keseriusannya memberantas mafia migas. (mohar, rin)