Sulit Tercapai pada 2015

UPAYA PEMERINTAH CAPAI PERTUMBUHAN 7%

Senin, 22/12/2014

Jakarta – Meski defisit transaksi berjalan (current account) cenderung menurun pada akhir tahun ini, kalangan pengamat ekonomi dan akademisi menilai pemerintah sulit menggapai target pertumbuhan ekonomi 7% pada 2015, karena Indonesia masih menghadapi risiko perlambatan ekonomi global seperti yang diprediksi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko, target yang diusung pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di 2015 sebesar 7% akan sulit tercapai. Pasalnya, masalah besar yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi adalah defisit transaksi berjalan (current account). Pada kuartal II- 2014, defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai US$8,7 miliar atau 4,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit current account kita masih besar. Sehebat apapun presiden baru nanti, kabinet dream team, parlemen mendukung, itu nggak mudah dalam hitungan 1-2 tahun menyelesaikan defisit current account,” katanya kepada Neraca di Jakarta, akhir pekan lalu

Ketika transaksi berjalan defisit, lanjut Prasetyantoko, artinya arus dana yang keluar lebih besar daripada yang diterima. Akibatnya nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Ini tentu menyulitkan pelaku usaha untuk menentukan investasi mereka.

Saat pelaku usaha gamang berinvestasi, ekonomi tidak bisa bergerak cepat. Ini yang menyebabkan defisit transaksi berjalan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain defisit transaksi berjalan, menurut dia, faktor politik juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Apalagi dengan parlemen yang galak, pada 2015 kita belum bisa ekspansi. Bahkan 2016 tumbuh 6% itu menurut saya berlebihan," ujarnya.

Namun jika berbagai tantangan tersebut bisa diatasi, Prasetyantoko yakin mencapai pertumbuhan ekonomi 7% bisa tercapai. Hanya mungkin baru pada masa-masa akhir kepemimpinan Jokowi. "Kalau kita tujuannya mengekspansi ekonomi, mendorong investasi, harapannya terlalu besar kalau diletakkan 2 tahun ke depan. Katakanlah mulai ekspansi 2017, kita tumbuh bisa 6%. Di akhir pemerintahan nanti bisa saja tumbuh hingga 7%. Itu pun kalau prasyarat reformasi ekonomi dijalankan dengan baik," ujarnya.

Elastisitas Pertumbuhan

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 jelas menargetkan peningkatan kualitas pertumbuhan. Salah satu indikatornya adalah elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Setiap 1% peningkatan produk domestik bruto (PDB) harus menciptakan 500.000 lapangan kerja.

"Tapi, kecepatan pertumbuhan ekonomi negara kita ternyata tak selalu dibarengi kualitas yang bagus. Pertumbuhan ekonomi penting, tapi bukan segala-galanya apabila masih memunculkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan eksploitasi sumber daya alam. Ideologi pertumbuhan ekonomi dalam banyak sisi justru menyengsarakan sebagian besar masyarakat, seperti yang terjadi selama ini," kata dia.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 7% dalam RPJMN 2015-2019 tersebut harus diimbangi dengan program dan alokasi anggaran yang mendukung, sehingga kinerja ekonomi yang dihasilkan dapat tepat sasaran. Erani pun mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak sebatas dilihat dari sisi kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

Meski defisit transaksi berjalan (current account) pada triwulan III-2014 menurun menjadi US$6,8 miliar atau 3,07% dari PDB dibandingkan posisi triwulan II-2014 US$8,7 miliar atau 4,27%, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan membutuhkan dana investasi sekitar Rp 700 triliun.

Namun Bank Dunia maupun IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan, akan sama dengan 2014 yaitu di kisaran 5,1%-5,2%. Ini lebih rendah dari prediksi BI sekitar 5,1%-5,5%.

Tidak hanya itu. IMF menilai Indonesia masih menghadapi risiko yang mungkin terjadi pada 2015 yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan, terutama yang berasal dari melambatnya pertumbuhan perdagangan diantara negara-negara berkembang secara signifikan, serta volatilitas di pasar finansial global.

"Alasannya, pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan banyak lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ujung-ujungnya, kesenjangan sosial melebar. Hal ini terjadi dikarenakan pertumbuhan ditopang oleh sektor jasa (non-tradable) yang rata-rata tumbuh di atas pertumbuhan PDB itu sendiri. Sementara pertumbuhan rata-rata sektor tradable di bawah laju PDB," ujar Erani.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2015 hanya berada pada kisaran 5,3%-5,6% atau lebih rendah dari perkiraan pemerintah 5,8%. Pemerintah bisa saja optimistis angka 5,8% dapat tercapai, karena telah tersedia ruang fiskal untuk pembangunan ekonomi melalui pembenahan infrastruktur dan perlindungan sosial, namun dampaknya belum terasa pada 2015.

Pengamat ekonomi Rizal Ramli mengatakan, untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi 7% memang tidak mudah, dan dengan kondisi ekonomi internal dan global memang sulit untuk bisa mengejar pertumbuhan sebesar itu dalam jangka pendek. "Dalam jangka pendek sulit bisa mengejar pertumbuhan hingga 7%. Pasalnya, kondisi perekonomian global dan dalam negeri saat ini tidak memungkinkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan sesuai dengan ekspektasi janji kampanye sebesar 7%,” ujarnya.

Menurut dia, setidaknya ada beberapa tantangan pemerintah untuk tahun 2015 nanti yang harus diantisipasi yaitu rencana The Fed menaikkan suku bunga berdampak pada ketatnya likuditas dolar AS di pasar global. Aliran modal keluar (capital outflow) di emerging market ini akan menyulitkan proses perbaikan ekonomi. Selain itu, perlambatan ekonomi di negara-negara utama dunia seperti Tiongkok, Eropa, Jepang menyebabkan sulitnya menentukan permintaan pasar global sehingga menurunkan kinerja ekspor.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai terlalu percaya diri dalam memasang berbagai target, termasuk target pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya pertumbuhan tak seperti yang diharapkan sehingga kerap terjadi pemangkasan target.

Hendri menyatakan optimisme berlebihan terjadi pada ekspor. Dengan tren perlambatan permintaan dan penurunan harga komoditas primer, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekspor 11,7 %, namun realisasinya diprediksi hanya 4,4 %.

Selain masalah angka, evaluasi atas pilihan kebijakan ekonomi menurut dia jauh lebih penting dibandingkan dengan hanya sekedar menilai capaian pemerintah. "Pemerintah sering mengabaikan kondisi yang ada, sehingga respon kebijakan yang diambil cenderung ala kadarnya dan tidak memadai untuk menyelesaikan masalah pokoknya,” ujarnya. iwan/bari/agus/mohar