NERACA

Jakarta - Pembebasan lahan masih menjadi salah satu masalah banyaknya proyek pembangunan pembangkit listrik oleh swasta menjadi molor. Guna mengatasi itu,  PLN berencana menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan masalah ini.
 
"Salah satu yang mengemuka dan jadi hambatan swasta membangun pembangkit listrik adalah pembebasan tanah makanya kami (PLN dan badan pertanahan nasional) akan terus  membahas ini," kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji di Jakarta, Kamis (18/12).

Dia menyebutkan, BPN sudah memiliki sebuah solusi yang berbasis pada UU Nomor 2 Tahun 2012. Melalui UU tersebut, pembebasan lahan bisa dilakukan, sehingga tidak ada lagi yang menghambat proyek ini.

Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, maslah-masalah yang mengganjal dalam pembangunan listrik akan terus diperbaiki. Yaitu pertama, proses negosiasi akan lebih cepat. Kedua kita akan lakukan uji tuntas terhadap,siapa pun yang ditunjuk jadi developer. Sesuatu yang mungkin dulu kurang detail dilakukan.

Dan Ketiga, dalam rapat dengan wapres maupun menko,ekonomi kuta sudah sepakat nanti,akan ditunjuk independet procurement Agent atau unit independen profesional yang bisa menyisir atau menjaring berbagai hal yang nonteknis.

"Makanya kami akan menunjuk  investor yang betul-betul serius dan punya capability keuangan serta teknologi yang mampu mengcover pembangunan tenaga listrik," tuturnya.

Sedangkan menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, mengutarakan bahwa pemerintah memang telah menyusun rencana jangka menengah untuk pembangunan pembangkit listrik. Untuk itu,  dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, pemerintah berencana membangun 35 ribu Mega Watt (MW).

"Pemerintah berencana membangun 35 ribu MW listrik untuk mengatasi defisit listrik," katanya.

Ini dilakukan untuk mengejar kebutuhan listrik di Indonesia. Sekarang kapasitas listrik yang terpasang baru mencapai 40 ribu MW.

Dibandingkan Tiongkok, lanjut Sofyan, listrik di Indonesia masih jauh sekali. Ini diketahuinya setelah berbincang dengan Duta Besar Tiongkok kemarin. "Tiongkok listriknya 1,2 juta MW," ujar Sofyan

Ketersediaan listrik, tambah Sofyan, menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modal di sebuah negara. Karena untuk pembangunan pabrik, pasti membutuhkan sumber energi seperti listrik. "Kalau listrik tersedia, maka akan lebih mudah mengundang investor," katanya.

Sofyan mengakui pembangunan pembangkit listrik tidaklah mudah. Hal pertama yang harus diperbaiki adalah perizinan, kemudian masalah lahan, makanya nantinya akan segera diperbaiki. "Jadi perizinan di-streamline, terus bagaimana deal dengan PLN. Kan untuk deal dengan PLN saja sekarang butuh 2 tahun," ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah, Iwan Dermawan Hanafi mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia melambat. Masalahnya masih sangat klasik, yakni soal pembebasan lahan yang sering menimbulkan permasalahan. 

"Tak terealisasinya perencanaan pembangunan, terutama infrastruktur ini disebabkan sejumlah masalah. Salah satu yang paling mendasar yakni soal pembebasan lahan. Serta, birokrasi dan perizinan di daerah. Karena masalah itu, maka pembangunan infrastruktur jadi melambat," katanya.

Padahal, pembangunan infrastruktur ini sangat bergantung pada investasi swasta. Akan tetapi, investor swasta sering tak berkutik ketika dihadapkan pada persoalan pembebasan lahan. Apalagi berhadapan dengan masyarakat.

"Diperlukan revolusi mental untuk infrastruktur. Kita banyak SDA (sumber daya alam), batu bara banyak, tapi listrik masih susah, minim infrastruktur. Ini tugas buat kita. Kita masuk darurat infrastruktur bukan hanya soal funding tapi pricing," ujarnya. [agus]