Buktikan Komitmen Pemerintah-BI!

SYARAT NILAI RUPIAH BISA MENGUAT RP 12.000 PER US$

Jumat, 19/12/2014

Jakarta – Kalangan pengamat menyakini nilai tukar (kurs) rupiah bisa kembali menguat ke level Rp 11.000-Rp 12.000 per US$, asalkan Pemerintah dan Bank Indonesia serius meningkatkan komitmen bersinergi penuh. Artinya, Pemerintah harus bisa mempercepat serapan belanja modal dan barang. BI juga diminta segera ubah aturan devisa hasil ekspor supaya menguntungkan cadangan devisa Negara.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi yang juga ekonom utama Bank BNI Ryan Kiryanto, nilai tukar rupiah tahun depan akan bisa menguat ke kisaran Rp11.000 - 12.000 per US$ apabila Bank Indonesia (BI) dan pemerintah bahu membahu memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia menciptakan sentimen positif dan menguatkan kembali kepercayaan pasar. BI mengetahui persis bahwa penyebab melemahnya kurs terhadap US$ saat ini bukan karena faktor moneter, melainkan faktor fundamental.

"Untuk membalikkan kondisi rupiah, BI harus tetap melanjutkan kebijakan moneter yang cenderung ketat untuk menekan rasio defisit transaksi berjalan (DTB) dan mengarahkan laju inflasi pada kisaran rendah 3%-5% pada 2015 dengan tetap menjaga peluang ekonomi tetap tumbuh moderat pada kisaran 5,2%-5,5% yang bertumpu pada pertumbuhan kredit sekitar 15%-17%,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (18/12)

Sedangkan tugas pemerintah, menurut dia, adalah menekan sisi impor semaksimal mungkin sambil mendorong kegiatan ekspor nonmigas, yakni produk manufaktur, ke berbagai negara mitra dagang utama yang memiliki pertumbuhan ekonomi masih cukup baik. Penggunaan produk dan komoditas lokal untuk berbagai kegiatan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD juga membantu mengurangi kebutuhan impor. “Ini tugas pemerintah,” ujarnya.

Ryan juga mengatakan hal yang harus segera dilakukan mulai sekarang hingga jangka panjang dan berkelanjutan adalah memperbaiki fundamental ekonomi. Dimana pembangunan infrastruktur, seperti bandar udara, pelabuhan laut, waduk, irigasi, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan kelistrikan, harus diintensifkan ke seluruh wilayah Tanah Air. Hal ini akan menaikkan daya saing sekaligus menekan biaya logistik karena inefisiensi di sektor logistik dan konektivitas dapat ditekan.

"Reformasi birokrasi harus terus dilanjutkan terutama terkait dengan pelayanan publik dan investor, izin usaha dan investasi harus dipercepat dan diperlonggar," ujar dia.

Ryan mengatakan, ketika ekspor belum bisa dipacu lebih tinggi, maka investasi langsung harus diprioritaskan sebagai penggerak motor perekonomian. Hal yang menggembirakan, konon pelemahan nilai tukar rupiah tidak memengaruhi laju investasi di Indonesia. Minat investor untuk menanamkan modal masih besar. Kalaupun ada yang terpengaruh, jumlahnya sangat kecil. Target pertumbuhan investasi 15% atau Rp519 triliun dari realisasi 2014 tidak berubah. Bahkan, kondusifnya iklim investasi di Indonesia membuat persentase itu berpeluang naik menjadi 20%.

“Optimisme itu muncul dari langkah pemerintah saat ini, terutama soal komitmen untuk mempercepat proses perizinan yang selama ini dikeluhkan. Perubahan terhadap proses perizinan yang cepat, sederhana, serta transparan bisa membuat Indonesia lebih bersaing,” ujarnya.

Utang Luar Negeri

Menurut dia, BI bersama pemerintah juga harus terus mendorong penurunan porsi utang luar negeri (ULN), terutama di kalangan korporasi swasta. BI mencatat, posisi ULN Indonesia pada akhir September 2014 mencapai US$292,3 miliar atau meningkat US$ 6,1 miliar (2,1%) dibanding akhir triwulan II-2014 sebesar US$286,2 miliar. Peningkatan posisi ULN dipengaruhi meningkatnya kepemilikan asing atas surat utang yang diterbitkan pemerintah (US$4,3 miliar), pinjaman luar negeri sektor swasta (US$2,3 miliar), serta simpanan asing di bank domestik (US$1,7 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (US$2,2 miliar).

"Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap PDB meningkat dari 34% pada triwulan II-2014 menjadi 34,68% pada September 2014," tandas Ryan.

Sedangkan faktor eksternal itu adalah rencana normalisasi kebijakan The Fed melalui penaikkan suku bunga acuannya di Amerika Serikat, jatuhnya harga minyak dunia yang amat tajam dari yang lazimnya di atas US$100 per barel menjadi di bawah US$60 per barel, dan meningkatnya suku bunga Rubel (Rusia) yang cukup signifikan, menyebabkan pelaku pasar global memburu dolar AS sebagai safe heaven.

Selain itu, berlakunya rezim suku bunga ultra rendah (bahkan sampai minus 2%) di kawasan Uni Eropa membuat mata uang euro tertekan terhadap dolar AS. Hal ini memberikan imbas negatif ke mata uang Asia, termasuk rupiah. “Kombinasi faktor internal dan eksternal itulah yang membuat pergerakan kurs rupiah belakangan ini mengalami tekanan," tutur Ryan.

BI juga diminta segera merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir Indonesia menyimpan devisa ekspornya minimal 3-6 bulan di perbankan dalam negeri, bukan hanya sekedar laporan pencatatan saja.

Pengamat ekonomi LIPI Latief Adam menilai intervensi BI cukup efektif dalam menangani depresiasi rupiah karena bisa memperbaiki kondisi psikologis investor sebagai jaminan perlindungan yang memberikan rasa aman.

Menurut Latief, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh impor dan pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah maupun perusahaan yang secara umum dilakukan pada akhir tahun.

"Ini “seasonal” (musiman) karena kebutuhan dolar AS tidak terpenuhi untuk membayar utang luar negeri," ujarnya kemarin.

Selain itu, Latif menjelaskan faktor-faktor lain di antarnya, neraca perdagangan defisit serta banyaknya portofolio investment yang menurunkan net selling dalam pasar modal. "Secara relatif, persaingan pasar modal menurun. Strukturnya pun diisi pemain asing yang lebih dominan," katanya. Namun, Latif menilai kondisi tersebut belum sampai pada tahapan capital outflow seperti yang terjadi di Thailand.

Pengamat perbankan Deni A. Daruri mengatakan, problem penurunan rupiah bukan suatu hal yang baru. Namun begitu, pemerintah selama ini memang belum punya kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi rupiah. "Pelemahan rupiah memang selalu terjadi, tapi celakanya pemerintah belum menemukan formula yang tepat dalam mengantisipasinya. Jadi kalaupun mampu mengantisipasi antisipasi sifatnya," katanya

Seperti kenaikan BI Rate, langkah BI itutidak efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi yang mengalami cost push dalam jangka pendek yang pada gilirannya membuat rupiah sekarang kian tergolek lemah yang konsekuansinya menimbulkan imported inflation. iwan/agus/mohar