Fenomena banjir dolar dipelosok pedesaan, bukan isapan jempol. Terlebih disejumlah daerah yang sebagian warganya mencari penghidupan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sejumlah kantor pos, pegadaian, perbankan dan jasa keuangan lainnya, sibuk melayani sanak saudara dan keluarga para TKI untuk mengambil uang kiriman dari luar negeri.

Neraca. Di Blitar Jawa Timur, arus pengiriman dolar TKI menjelang lebaran mencapai Rp 20 miliar dan diprediksikan akan menembus angka lebih dari Rp 50 miliar yang berasal dari 2.670 orang TKI yang bekerja di Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Singapura, hingga Selandia Baru.

Hal serupa terjadi di Kendal Jawa Tengah. Kiriman uang TKI asal Kendal melalui kantor pos selama Ramadan dan lebaran 2011 mencapai Rp 28 miliar. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibanding bulan lainnya yang hanya Rp 12 miliar. Seperti diungkap Kepala Kantor Pos Kendal Winarto pada media.

Ia menjelaskan, bahwa selama Ramadan dan lebaran berlangsung selalu terjadi peningkatan pengiriman uang dari TKI asal Kendal diluar negeri, yang mengaku memiliki pelanggan sekitar 14 ribu pekerja asal Kendal di luar negeri yang mempercayakan pengiriman uang melalui kantor pos. "Kami memiliki 14 kantor cabang pembantu dan pos desa di setiap kecamatan," jelas Winarto.

Kepercayaan masyarakat mengirimkan uang melalui kantor pos, selain proses yang cepat juga dikarenakan pengiriman melalui kantor pos tidak dikenakan biaya maupun potongan, bahkan tanpa melalui rekening. “"Kami tidak menarik biaya apapun saat pengambilan. Sehingga keluarga TKI atau TKW dapat menerima secara utuh,” jelas Winarto.

TKI asal Kabupaten Kendal konon dapat meraup devisa hingga Rp 250 miliar dalam setahun. Yang tentu saja menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kendal.

Bupati Kendal Widya Kandi Susanti pun menghimbau agar para TKI, dapat mengelola uang hasil jerih payah dengan baik dan tidak asal membelanjakan uang untuk kebutuhan yang tidak perlu agar dapat merasakan hasil jerih payahnya selama bekerja di negeri seberang. “Saya akui tanpa TKI, Kabupaten Kendal tentu kesulitan untuk membangun daerahnya. Jasa para TKI bagi Kabupaten Kendal sangat besar,” ujarnya member apresiasi.

Menurut Analis  Madya Senior Akunting dan Sistem Pembayaran BI Ida Nuryanti, pengiriman dana segar dari para TKI dan TKW yang bekerja diluar negeri patut dicermati, karena selain mereka (TKI/TKW) menggunakan jasa bank untuk mengirim uang, para TKI juga mengirim melalui jasa yang dikelola oleh KUPU, baik berbentuk  badan usaha maupun perorangan.

Hingga akhir tahun 2009, kata Ida, jumlah total  KUPU yang telah memperoleh izin dari BI mencapai 60 pihak. ”Sebenarnya  ada ratusan KUPU yang beroperasi, namun yang mendaftar hanya sebagian.  Itu karena kemungkinan mereka tidak mau repot dan enggan dipungut  pajak,” jelas Ida.

BI akan terus berupaya agar  seluruh KUPU yang beroperasi terdaftar di BI. Dengan terdaftarnya  seluruh KUPU, transfer dana akan lebih transparan dan aman. Ini bisa  mencegah pelarian dana milik TKI. ”Selain itu, juga bisa mencegah  praktik pencucian uang,” ujar dia.

Peraturan Bank Indonesia, kata  Ida, tidak bisa menghukum KUPU yang tidak mendaftar. Karena itu,  undang-undang transfer dana yang kini dibahas di DPR sangat penting  segera diselesaikan. “Dengan undang-undang tersebut, KUPU yang tidak  mendaftar bisa dikenai sanksi pidana,” ujarnya menjelaskan.

Meski valuta asing  yang dikirim para TKI tidak masuk dalam cadangan devisa, namun jelas akan memperbanyak stok valuta asing dipasar sehingga turut berperan dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Saat ini, TKI dapat mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke RI